Dempol Institute: Gelar Diskusi Publik “Memberantas Jurnalis Abal-Abal” Mencederai Pers Indonesia

JAKARTA, DNT News – Posisi pers dan profesi wartawan yang strategis di mata masyarakat maupun kalangan pejabat, menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang secara mudah. Inilah yang membuat ada banyak orang ingin menjadi wartawan dengan cara mudah melalui jalan pintas.

Hal ini terungkap pada Diskusi Publik “Memberantas Jurnalis Abal-Abal” yang digelar Dempol Institute dengan ketua Muhammad Agus Jauhari, Senin 11 Februari 2019 siang, di Gedung Dewan Pers, Jln Kebon Sirih No 32-34, Jakarta Pusat. Diskusi itu dirangkai dengan pemutaran film pendek “Jurnalis Abal-Abal” dengan Djono W Oesman sebagai penulis skenario dan sutradara.

Dalam diskusi tersebut dihadirkan pembicara Yosep Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers), Irjen Pol M Iqbal SIK MH (Kadiv Humas Polri), Ferdinandus Setu (Kepala Biro Humas Kemenkominfo mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika), dan Heri Rakhmadi IAPR (Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia). Moderator diperankan Teguh Santoso (Praktisi Media Massa).

Yosep Adi Prasetyo mengatakan ciri media abal-abal secara umum yakni tidak berbadan hukum, alamat redaksi tak jelas, tak mencantumkan nama penanggungjawab, terbit bersifat temporer, bahasa tak standard, berita yang dibuat melanggar kode etik terutama tanpa konfirmasi, dan memojokkon pihak yang ditulis.

“Kebanyakan media abal-abal menggunakan nama media yang mirip dengan lembaga negara, LSM, atau institusi penegak hukum yang terkesan ‘menakutkan’ seperti KPK, BIN, BNN, Tipikor, ICW, Buser, dan Bhayangkara. Sebuah hal yang telah dinyatakan Dewan Pers sebagai hal terlarang pada tahun 2014,” katanya.

Para pembicara Yosep Adi Prasetyo, Irjen Pol M Iqbal SIK MH, Ferdinandus Setu, Heri Rakhmadi IAPR, Teguh Santoso, dan lainnya
Para peserta Diskusi Publik Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM, Bahwan Pakpahan, Enny Nurmaeni, dan lainnya

Dia pun menyampaikan ciri-ciri wartawan abal-abal antara lain bernampilan sok jago dan tidak tahu etika, tak punya tata krama, mengaku anggota wartawan tak jelas, menggunakan atribut aneh, pertanyaan yang diajukan tendensius, tulisan biasanya menuduh. “Umumnya para abal-abal ini juga meremehkan bahkan kadang mengancam narasumber dan yang pasti mereka tidak bisa menunjukkan kartu kompetensi sebagai wartawan,” sesalnya.

Irjen Pol M Iqbal SIK MH menyampaikan “Jurnalis Abal-Abal Dalam Perspektif Ketertiban Sosial”. Dikatakannya, seiring pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) pasca reformasi, jumlah media massa menjadi bermunculan. Tercatat berdasarkan data Dewan Pers tahun 2018, terdapat 2.000 media cetak, 43.300 media siber, 674 media radio, dan 523 media televisi.

Menurutnya, maraknya jurnalis abal-abal disebabkan tsunami informasi, rendahnya literasi media, mudahnya buat berita melalui media sosial, kebebasan pers yang tidak diiringi tanggung jawab, jadi salah satu profesi alternatif, produsen hoax bermotif ekonomis, dan berkembangnya post truth.


Ferdinandus Setu mengatakan perpektif Jurnalis Aba-Abal yang menyalahi penyelenggaraan media elektronik. “Media harus tetap tunduk ke UU ITE. Ketika melakukan pelanggaran maka harus berhadapan dengan pihak yang berwajib. Untuk itu dibutuhkan kualitas untuk mengelola media,” katanya.

Sementara Heri Rakhmadi IAPR menyampaikan “SmartPR Menghindari dan Melawan Media Aba-Abal”. Dikatakannya realitas media abal-abal saat ini jumlahnya semakin besar dengan menggunakan media online, bertransformasi menjadi LSM, perilaku berubah dari sekedar mencari uang menjadi pemeras, fenomena menjadi alat politik, serta berkembang di Jabodetabek dan beberapa kota besar di Indonesia.

Diskusi yang dihadiri ratusan peserta itu berjalan demokratis. Berbagai pertanyaan diajukan peserta yang dijawab para pembicara dengan baik. Jurnalis Abal-Abal telah merajalela, mencederai pers Indonesia, dan merugikan masyarakat. Dewan Pers menjalankan fungsinya mengatur pers dalam kontrol sosial. Jika media sudah terverifikasi maka Dewan Pers berada di belakangnya. Saat ini yang tercatat sebagai media profesional yang lolos verifikasi hingga tahun 2018 sekitar 2.400 perusahaan pers. (YAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel