KERMAHUDATARA: Berjuang Mengembalikan Harkat dan Martabat Masyarakat Hukum Adat agar Menganut Sistem Pemerintahan Desa Adat

JAKARTA, DNT News – Berlandaskan pada sejarah dan konstitusional, desa merupakan organisasi kesatuan masyarakat adat (Self-governing community), bukan organisasi pemerintahan formal yang menjalankan fungsi administrasi dari negara (Local state government), bukan juga sebagai daerah otonom (Local self-government).

Hal ini dikatakan Ir Santiamer Silalahi, Sekretaris Jenderal DPN Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA) kepada dalihannatolunews.com, Kamis 31 Agustus 2017, di Jakarta. “KERMAHUDATARA berjuang untuk mengembalikan harkat dan martabat Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT) agar menganut sistem pemerintahan desa adat di desa adat,” katanya.

MAHUDAT merupakan subjek hukum khusus yang keberadaannya diakui oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai subjek hukum, maka keberadaan MAHUDAT perlu ditelaah apakah masuk dalam kategori subjek rezim hukum publik, subjek hukum keperdataan, atau gabungan di antara keduanya.

“Bila MAHUDAT subjek hukum publik maka merupakan bagian dari badan hukum publik atau menjadi badan hukum publik yang memperoleh kewenangan dari badan publik untuk melakukan kewenangan publik,” ujarnya.


Pada masa kolonial, keberadaan MAHUDAT dalam bentuk unit kekuasaan lokal bukanlah bagian dari pemerintahan kolonial. Nagari, huta, marga, winua, mukim/gampong dan sebutan lainnya merupakan persekutuan atau masyarakat hukum yang berada di luar struktur pemerintahan kolonial Belanda.

MAHUDAT berada di luar lingkaran struktur pemerintahan dengan diberlakukannya UU No 5 Tahun 1979. Pada titik ini, MAHUDAT diperlakukan sama dengan entitas badan hukum privat lainnya seperti yayasan, perkumpulan, koperasi maupun perusahaan yang tidak melaksanakan tugas berasal dari otoritas publik diberikan oleh negara.

Sistem pemerintahan desa yang dimaksud sebagai desa adat sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem pemerintahan desa adat terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya serta Lembaga Adat Desa. Lembaga Adat Desa terdiri dari Kerapatan Adat Nagari dan Badan Permusyawaratan Desa (diisi oleh warga desa adat dan warga desa asal di perantauan yang disebut Satker).

“Pemerintah Daerah berfungsi sebagai tenaga supervisi. Kontrol sosial terdiri atas LSM, kumpulan marga/paguyuban, media/pers, organisasi sosial budaya, dan lembaga agama,” pungkasnya. (Marulitua)

Telah terbit!!!
Majalah Bulanan DALIHAN NA TOLU edisi 124/September 2017. Mau berlangganan??? Hubungi kami segera.

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel