Djalan Sihombing, Sekjen DPP Forum Bangso Batak Indonesia: Rekam Jejaknya Harus Siap Dibuka Bila Mau Menjadi Kepala Daerah dan Legislatif

JAKARTA, DNT News – Pada pilkada tahun 2018, banyak calon yang kena masalah dengan pihak berwajib. Ada karena korupsi, ada karena ijazah, ada karena persoalan pribadi. Itu hal biasa dalam politik. Seseorang yang mau menjadi pejabat publik, rekam jejaknya harus siap dibuka. Dalam politik, pasti ada kawan dan lawan karena kepentingan.

Hal ini dikatakan Djalan Sihombing, Sekjen DPP Forum Bangso Batak Indonesia, dalam rilisnya yang diterima dalihannatolunews.com, Sabtu 10 Maret 2018, di Jakarta. “Pada minggu ini PPATK menganalisis aliran dana yang mencurigakan berkaitan dengan pilkada. KPK pun telah mendalami aliran dana tersebut. Bisa saja calon kepala daerah (gubernur, bupati dan dan walikota) kena masalah dalam waktu dekat,” ujarnya.

Dia sangat menyayangkan bila seseorang mau jadi kepala daerah atau legislatif hanya untuk berkuasa, bukan untuk melayani (pamong). Demi untuk merebut kekuasaan, harus mengorbankan kepentingan umum dan rakyat yang seharusnya untuk dilayani.

“Para calon kasak-kusuk mencari pinjaman kemana-mana. Bila ada yang menyumbang dengan sukarela dan tidak menyalahi undang-undang yang ada, itu diperbolehkan. Tetapi bila harus dikembalikan, suatu saat bisa bumerang bila sudah berkuasa. Kebijakan bisa terpengaruh karena pinjaman tersebut,” urainya.

Menurutnya, para calon ada yang tersandung karena persyaratan dan biaya yang akan digunakan untuk memenangi pilkada. Pada pemilu legislatif, banyak yang ijazahnya dipalsukan. Ada yang rekam jejaknya disembunyikan.

“Jangan salahkan orang lain, bila rekam jejak dibuka. Itu resiko berpolitik. Bila merasa banyak kesalahan sebelumnya, jangan mencari kekuasaan bila tidak siap dibuka dan tidak siap malu. Bila rekam jejak hitam, sangat membahayakan dan harus siap menanggung malu,” tegasnya.


Djalan Sihombing mengatakan, politik itu kejam dan tidak mungkin jujur, antara lain karena pelakunya berupaya saling menjatuhkan supaya menang. Walaupun demikian, politik itu penting dalam berbangsa dan bernegara. Politik dibutuhkan, tapi harus sesuai dengan perundang-undangan dan etika yang telah dibuat.

Dia juga mengingatkan agar para calon atau mau bertarung, sebelumnya melihat dulu ke diri sendiri, di mana kekuatan dan di mana kelemahan. Kemudian baru melihat kekuatan dan kelemahan lawan. “Kalau hal ini tidak direnungkan dulu, maka sulit bertarung dan menenangkan suatu pertandingan,” tandasnya.

Ditambahkannya, selain itu harus jelas niat yang tulus untuk membangun bangsa dan negara. Bila niat hanya untuk berkuasa dan mau korupsi, urungkan niat untuk maju sebagai calon kepala daerah dan legislatif. Biaya pilkada dan legislatif sangat besar. Bila mengharapkan biaya yang dikeluarkan harus kembali, suatu saat bisa tersandung dengan pihak berwajib. Keluarga pun ikut menanggung akibatnya. Kenyataannya, sudah banyak anggota legislatif dan kepala daerah yang ditangkap pihak berwajib.

“Renungkan dan pertimbangkanlah dengan matang, sebelum menjadi calon legislatif dan kepala daerah ke depan. Saat ini, rekam jejak sudah sangat mudah dicari,” pungkasnya. (SP)

 

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel