DPN KERMAHUDATARA: Apresiasi Atas Perintah Presiden RI Ir. H. Joko Widodo Tentang Percepatan Reformasi Agraria

JAKARTA, DNT News – Dewan Pimpinan Nasional Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (DPN KERMAHUDATARA) mengapresiasi perintah Presiden RI Ir H Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas), Jumat 03 Mei 2019, di Istana Negara, Jakarta. Dalam Ratas tersebut Presiden menginstruksikan percepatan pelepasan lahan untuk rakyat yang sudah lama tinggal di lahan yang dikuasai kembali oleh negara.

Hal ini dikatakan DPN KERMAHUDATARA dalam Siaran Pers yang ditandatangani Dr HP Panggabean SH MS (Ketua Umum) dan Ir Santiamer S Haloho (Sekretaris Jenderal) yang diterima dalihannatolunews.com, Kamis 09 Mei 2019 malam, di Jakarta. “Setelah pemerintah memutuskan subjek dan objeknya, badan usaha milik negara ataupun perusahaan swasta sebagai pemegang hak guna maupun kuasa guna harus melepaskan,” katanya.

Dikatakannya, instruksi tersebut disampaikan Presiden di hadapan sejumlah menteri, Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. “Kami berharap, instruksi tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait dan jajarannya hingga tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Selama ini pihaknya sering berhadapan dan berkesimpulan bahwa jajaran kementerian terkait seperti Kementerian ATR/BPN RI, KLHK RI, BUMN RI, dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) justru memperlambat penyelesaian konflik agraria dengan rakyat karena ego sektoral dan sarat dengan kepentingan pribadi seperti yang terjadi dalam penyelesaian lahan ex HGU PTPN-II di Sumatera Utara yang masih belum jelas hingga hari ini, padahal izin HGU sudah tidak diperpanjang lagi oleh Kementerian ATR/BPN RI sejak tahun 2002.

Demikian juga penyelesaian tanah/hutan adat cenderung dipersulit dengan tidak memberikan penyuluhan bagaimana cara komunitas memperoleh pengakuan keberadaan dan kepemilikan tanah/hutan adat dari negara.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 144/Mei 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 144/Mei 2019

Menurut DPN KERMAHUDATARA, mengingat lahan adalah sumber kehidupan dan penghidupan baik bagi rakyat dan kelangsungan eksistensi negara, diperlukan langkah korektif yang cepat, sistematis, dan tegas yang langsung dipimpin dan diawasi oleh Presiden dengan:

Pertama, mencabut kewenangan yang diberikan kementerian kepada kepala daerah yang tidak mampu menyelesaikan konflik agraria dengan rakyat dalam tempo tiga tahun. Kedua, menginstruksikan kepala daerah (Provinsi, kabupaten/kota) segera membentuk Tim Gugus Reforma Agraria (TGRA) di daerahnya dan menetapkan anggota TGRA dari masyarakat yang langsung tersangkut dengan konflik agraria.

Ketiga, melarang pengguna dan atau kuasa pengguna, aparat Kepolisian, dan TNI untuk turut serta menyelesaikan konflik agraria dengan rakyat namun lebih mengedepankan langkah persuasif dalam musyawarah untuk mufakat. Keempat, memberdayakan Masyarakat Hukum Adat Suku Nusantara (MAHUDAT) sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.


Kelima, mendukung optimalisasi penyerapan alokasi dana desa dan meminta Pemda menyelesaikan pembentukan SATKER MAHUDAT dalam tempo dua bulan untuk turut menyusun RPJP/RPJM sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dana desa (Lihat ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Keenam, menuangkan instruksi tersebut secara tertulis menjadi INPRES untuk diketahui rakyat sebagaimana mestinya.

“Demikian tanggapan DPN-KERMAHUDATARA menyikapi hasil Ratas menjadi perhatian berbagai pihak untuk secara sungguh-sungguh memberikan dukungan mempercepat dan menuntaskan konflik agraria di seluruh Indonesia, sehingga ketimpangan penguasaan lahan dapat semakin diperkecil,” pungkasnya. (DN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel