Dr. Daniel Yusmic P. FoEkh, Keterangan Ahli YPDT: Ada Cacat Substansi Izin Usaha KJA PT Aquafarm Nusantara yang Dikeluarkan BKPM

JAKARTA, DNT News – KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) itu dikeluarkan dengan wewenang, prosedur, dan substansi. Apabila suatu KTUN itu ditemui ada pelanggaran wewenang, prosedur, dan/atau substansi dalam menerbitkan KTUN itu, maka KTUN itu dapat diuji di PTUN.

Hal ini dikatakan Dr Daniel Yusmic P FoEkh, Ahli Hukum Administrasi dan Tata Negara, yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, dalam keterangannya pada sidang lanjutan Gugatan YPDT, Rabu 24 Januari 2018, di PTUN Jakarta. Gugatan YPDT ini melawan BKPM, sebagai Tergugat dan PT Aquafarm Nusantara (disingkat Aquafarm) sebagai Tergugat II Intervensi.

Terhadap KTUN yang dikeluarkan BKPM, dalam hal izin usaha budidaya ikan air tawar dengan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba kepada Aquafarm, Penggugat (YPDT) menemukan adanya cacat substansi karena berdasarkan perundangan-undangan yang baru, yaitu Pergubsu No 1 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa air Danau Toba termasuk air kelas satu yang dipergunakan untuk air minum.

Deka Saputra Saragih SH MH (Kuasa Hukum Penggugat dan Anggota Tim Litigasi YPDT) mengatakan izin usaha budidaya ikan di perairan Danau Toba yang kelas satu itu seharusnya segera dicabut, karena secara substansi telah melanggar Pergubsu No 1 Tahun 2009. “Kalau mau, mereka hanya diperbolehkan di perairan kelas dua. Karena perairan Danau Toba kelas satu itu untuk air minum,” katanya.

Suasana sidang lanjutan Gugatan YPDT melawan BKPM dan PT Aquafarm Nusantara, Rabu 24 Desember 2018, di PTUN Jakarta

Berdasarkan keterangan Ahli tersebut, maka jelas, jika KTUN cacat substansi. Maka KTUN tersebut dapat diuji di PTUN. YPDT menemukan bahwa KTUN (izin usaha perikanan) yang dikeluarkan BKPM kepada Aquafarm cacat substansi.

YPDT yang mewakili masyarakat di Kawasan Danau Toba rupanya tajam mengendus cacat substansi KTUN tersebut. Karena itu, YPDT dengan berani mengajukan gugatan PTUN terhadap Izin Usaha Perikanan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, melawan BKPM.

Kapan suatu gugatan KTUN dapat diajukan? Menurut Ahli, berdasarkan UU Tentang Administrasi Negara Pasal 55 dinyatakan bahwa pengajuan gugatan KTUN itu diatur 90 hari sejak diterbitkan. Namun, adanya Putusan MK menyatakan bahwa KTUN yang merugikan pihak ketiga, yakni pihak di luar yang menerima KTUN itu dapat mengajukan gugatan terhadap KTUN itu sejak KTUN itu dilihat, diterima, dan/atau didapati pihak ketiga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa YPDT sudah berada pada jalur yang benar dalam mengajukan gugatannya dan amanat UU mendukung jalur hukum (litigasi) yang diupayakan dan diusahakan oleh YPDT. Sidang yang berlangsung hampir 3 jam ini akhirnya kembali ditunda dan dilanjutkan Rabu 31 Januari 2018.


Hadir dari Tim Litigasi YPDT sebagai Kuasa Hukum YPDT, Robert Paruhum Siahaan SH (Ketua) dan Deka Saputra Saragih SH MH (Anggota). Sementara dari pihak Tergugat (BKPM) menghadirkan 3 orang Kuasa Hukumnya, dan dari pihak Tergugat II Intervensi (Aquafarm) diwakili Kuasa Hukumnya Dr Hotman Paris Hutapea dan rekan.

Sidang juga dihadiri Sekretaris Eksekutif YPDT Jhohannes Marbun SS MA dan rombongan pemerhati Danau Toba yang tertarik dengan perjuangan pemulihan Danau Toba. Mereka adalah Dr Ronsen Pasaribu, Mardongan Sigalingging, Aderson Situngkir, Ir Joyce Sitompul br Manik, Darman Saidi Siahaan SH, Deacy Maria Lumban Raja, Dedy Boy Pangaribuan, May Gultom, Angelo Pardosi, Boy Tonggor Siahaan, dan lainnya. (SP)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel