Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S.: Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat Nusantara Mendukung Economic Creative Desa Adat

JAKARTA, DNT News – UU No. 06 tentang Desa telah memberikan peluang bagi KERMAHUDATARA menghidupkan kembali sistem pemerintahan desa adat yang pernah berperan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peluang tersebut semakin nyata dari program pemerintahan saat ini.

Hal ini dikatakan Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA (Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara) Dr HP Panggabean SH MS kepada dalihannatolunews.com, di Jakarta. “Sejak tahun 2015 pemerintah telah secara bertahap men-drop dana desa sebagai salah satu sarana otonomi kreatif desa,” katanya.

Disampaikannya, sejak tahun 2015 pemerintah telah mempersiapkan RUU kebudayaan yang bertujuan untuk mengakui peranan budaya suku sebagai salah satu unsur utama character building bangsa Indonesia yang sekaligus untuk mengarahkan warga desa di perantauan mendukung ekonomi kreatif di desa asalnya.

“Dalam proses dropping dana desa itu berbagai ulasan media sosial telah secara khusus menyatakan bahwa dropping dana desa telah harus menghadapi berbagai kendala yang menyangkut proses pengawasan. Karena UU Desa telah menentukan bahwa jatah dana desa tahunan didasarkan pada RKJP dan RKJM,” ujarnya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 148/September 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 148/September 2019

Untuk itu Dr HP Panggabean SH MS yang merupakan mantan Hakim Agung RI ini menyampaikan sarana pendukung pemberdayaan hak MAHUDATARA mendukung economic creative desa adat. Dari Aspek Administratif perlu tindakan Pemkab melakukan sosialisasi peranan LAD/MAHUDAT di berbagai kalangan untuk mendukung proyek dana desa. Adanya perhatian tokoh MAHUDAT marga/desa dan perantauan membangun Gedung Pertemuan Adat di setiap desa. Adanya dukungan partai politik di Indonesia mendukung calon pada Pilkada yang memahami economic creative desa adat.

Selanjutnya, dibentuk sistem pemilihan perangkat Desa Adat untuk mengisi tiga unsur SOTK oleh LAD Desa Adat yaitu perangkat Pemerintahan Desa (Pelaksana Harian), Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai badan penyusun dan pengawasan program dana desa, serta Kerapatan Adat Negeri (KAN) sebagai badan penanganan konflik kultural secara mediasi.


Dr HP Panggabean SH MS yang merupakan inisiator pembentukan LABB ini pun menyarankan agar semua Bupati dan Wali Kota segera menerbitkan SK tentang satuan kerja (SATKER) para utusan MAHUDAT dari desa asal dan tanah rantau untuk turut menggalang dan mengawasi proyek dana desa tahunan yang berpedoman pada teknis pelaksanaan hanya prasarana pembangunan desa dan pelaksanaannya harus secara swakelola desa.

Selain itu turut menggalang bantuan dana anak rantau untuk membangun prasarana desa berupa pembangunan gedung pertemuan desa di lahan 2.000 m2 untuk menjadi pusat pemerintahan desa, kegiatan seni/budaya, karya seni desa, dan pariwisata. Pembangunan areal pembibitan, peternakan, pertanian pupuk kompos, dan lainnya di atas areal 8.000 m2 untuk meningkatkan teknologi terapan bagi kehidupan ekonomi kreatif desa.


Untuk itu SATKER MAHUDAT agar menyusun usulan tentang batas-batas tanah ulayat desa yang akan dijadikan sumber PAD (Pajak Asli Desa) untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif desa berupa pelestarian seni budaya dan pariwisata lokal serta mengatasi kerusakan ekosistem lingkungan hutan.

“Sementara dari Aspek Prasarana dengan terbentuknya SATKER MAHUDAT yang terdiri dari LAD anak rantau dan desa asal, segera membangun Gedung Balairung Desa Adat seluas 1 ha sebagai Pusat Pemerintahan Desa Adat, Pusat Pariwisata Desa, Bibit Pertanian, Bibit Peternakan, dan Pelatihan Keterampilan Hidup (PKH) lainnya,” pungkasnya. (AAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel