DR. H.P. PANGGABEAN, S.H., M.S.: PEMULIHAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI TEORI-PRAKTIK DAN YURISPRUDENSI DI INDONESIA

JAKARTA, DNT News – Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset TIPIKOR tidak lepas dari tiga hal objek yaitu pemidanaan, pemulihan asset, dan pencegahan yang semuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal inilah yang mendasari Mantan Hakim Agung Dr HP Panggabean SH MS menulis buku “PEMULIHAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI” TEORI-PRAKTIK DAN YURISPRUDENSI DI INDONESIA berisikan 800 halaman. Penyunting terdiri dari Daimler Dimasjaya SH, Nino Saununu SH, Eviana Dian Indrijani SH, dan Novesto Evendy STh SH SE MSi. Penyelaran akhir oleh Saptono Raharjo. Desain cover oleh Aditya Ramadita. Penata letak dikerjakan Yanuarius Seran.

Buku yang merupakan Passion for Knowledge ini menyajikan bahwa di luar sistem hukum Indonesia sebagai upaya meningkatkan pemulihan asset TIPIKOR, perlu dilandasi sistem peradilan restoratif yang tidak hanya dilandasi sistem pembalasan. Sistem peradilan di negara Common Law dan RRC telah diberlakukan prinsip StaR melalui sistem pemidanaan dalam dua aspek.

Pertama, bersifat man oriented dianut RRC dengan sasaran terhadap pribadi pelaku kejahatan korupsi yang diadili peradilan dan diputus dengan pidana berat yaitu seumur hidup atau mati. Sistem peradilan ini cenderung menerapkan hukum pembalasan, namun juga menerapkan ajaran act oriented jika jumlah tuntutan kerugian di bawah angka kecil.


Kedua, act oriented dianut di negara Common Law dimana sistim pemidanaan ditujukan terhadap unsur keinsyafan positif terdakwa sebelum persidangan atau saat persidangan telah mengaku guilty diikuti kesediaan mengembalikan sedikitnya 60 persen hasil korupsinya. Sistem pemidanaan ini cenderung merupakan hukum negatif. Dalam sistem pemidanaan bersifat act oriented, terdakwa cukup diberi hukuman penjara di bawah lima tahun.

Buku ini berisikan tujuh bab. Bab I: Pendahuluan. Bab II: Penerapan Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi dan Prinsip Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi. Bab III: Praktik Peradilan di Indonesia Dalam Proses Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi. Bab IV: Perfektif Harmonisasi Kewenangan Lembaga Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bab V: Beberapa Contoh Kasus Menarik Perhatian di Dalam Maupun di Luar Negeri Tentang Upaya Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi. Bab VI: Kompilasi Kaedah Hukum Tentang Korupsi Dalam Modul Tabulasi Yurisprudensi Indonesia. Bab VII: Penutup.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 158/September 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 158/September 2020

Pada bab kelima buku ini penulis menyajikan contoh kasus pemulihan asset dalam negeri yakni Hendra Rahardja dan Pertamina melawan Kartika Thahir cs. Serta kasus pemulihan asset luar negeri yakni Ferdinand Marcos (Filipina), Alberto Fujimori dan Vladimiro Montesinos (Peru), Jenderal Sani Abacha (Nigeria), Jean Claude Duvalier (Haiti), dan Nicholas Ceausescu (Rumania).

Dalam pengamatan penulis selama ini, sistem peradilan Indonesia cenderung menerapkan doctrin man oriented tetapi dalam penjatuhan pidana tidak pernah memberi hukuman mati hanya pidana paling tinggi sekitar 10 sampai dengan 15 tahun.


Sistem pemidanaan di Indonesia cenderung bersifat pidana pembalasan, tetapi jumlah kejahatan TIPIKOR yang telah dipidana sesuai UUTPK sepertinya belum berhasil menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas.

Pada buku ini berkenan memberikan kata sambutan Prof Dr HM Hatta Ali SH MH (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan Prof Dr H Jimly Asshiddiqie SH MH (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia). Buku ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan para praktisi hukum demi mendukung upaya pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui peradilan di Indonesia. (TAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel