DR. H.P. PANGGABEAN, S.H., M.S.: PENERAPAN ETIKA HUKUM BISNIS DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

JAKARTA, DNT News – Menelisik peranan etika kegiatan bisnis perlu dilandasi penelitian di bidang sistem peradilan di Indonesia. Dalam sistem peradilan dapat digambarkan bahwa peranan peradilan selalu didasarkan pada penerapan adanya tiga aspek Sistem Hukum Nasional yakni sistem hukum pidana (criminal justice system), sistem hukum perdata (private law system), sistem hukum tatanegara (administrative law system).

Hal inilah yang mendasari Mantan Hakim Agung Republik Indonesia Dr HP Panggabean SH MS menulis buku “PENERAPAN ETIKA HUKUM BISNIS DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA” berisikan 527 halaman dengan ukuran 24 x 15 cm. Editor terdiri dari Chitraning Widhianindya SH MH dan Eviana Dian Indrijani SH. Disain sampul oleh Philip Anggun. Penata letak dikerjakan Nadia Oktaviani.

Dalam buku ini diulas sejauhmana peranan peradilan menangani case law tentang penerapan etika dalam kegiatan bisnis. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis dapat dipahami melalui upaya pemerintah menerapkan Demokrasi Ekonomi NKRI sebagaimana diamanatkan sila ke 5 Pancasila yakni landasan etika normatif bersifat konstitusional, karena sila ini adalah etika “rechts idea” menuju tercapainya kemakmuran berkeadilan.

Sejarah pertumbuhan etika bisnis Indonesia akhir-akhir ini telah patut dicermati melalui 3 (tiga) aspek pendekatan pemerintah melalui penanganan case law antara lain pendekatan politik ekonomi terhadap berbagai kebijakan pemerintah, pendekatan politik hukum terhadap kebijakan pemerintah untuk menerapkan proyek reformasi agraria diikuti upaya mendukung perspektif MAHUDAT, dan pendekatan sistem peradilan di bidang korupsi.

Mantan Hakim Agung RI Dr HP Panggabean SH MS bersama Dosen FEB Universitas Trisakti Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM, dan Dosen Universitas Pertahanan Brigjen TNI (Purn) Dr Harangan Sitorus SIP MSc MSi (Han)


Pengulasan buku ini diarahkan untuk membahas lima aspek penerapan Etika Hukum Bisnis dalam perkembangan hukum di Indonesia yakni aspek tujuan, aspek pengertian etika dan prinsip hukum bisnis, aspek penanganan konflik pertanahan, aspek penerapan pembuktian elektronik, dan aspek penanganan kasus hukum bisnis sesuai sistem peradilan Indonesia.

Buku ini berisikan enam bab. Bab I: Status Etika Bisnis Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bab II: Aspek Etika Profesi Dalam Hukum Bisnis. Bab III: Ruang Lingkup Hukum Bisnis Dalam Praktek Peradilan. Bab IV: Penerapan Pembuktian Elektronik Dalam Penanganan Kasus Hukum Bisnis dan Sistem Peradilan Indonesia. Bab V: Case Law Tentang Hukum Bisnis Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bab VI: Kesimpulan dan Saran.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 158/September 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 158/September 2020

Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr HM Hatta Ali SH MH mengatakan buku ini telah mengulas gagasan pemerintah dalam penanganan Case Law di bidang pengelolaan sumber daya alam seperti PT Free Port, PT New Mont, Pabrik Gas Blok Masela, serta penanganan money laundering melalui kesepakatan MLA. Buku ini semakin menyadarkan para pelaku ekonomi untuk menerapkan etika normatif dalam Demokrasi Ekonomi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof Dr H Jimly Asshiddiqie SH MH menyampaikan sistematika harus dipandang sama pentingnya dengan sistem hukum dalam peri-kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dan etika bersifat saling menunjang. Jika etika diibaratkan sebagai air samudera, maka hukum itu tidak lain merupakan kapalnya yang tidak pernah berlayar menuju tepian jika air samuderanya kering.


Ketua Umum DPN PERADI Dr Luhut MP Pangaribuan SH LLM mengutarakan buku ini merupakan satu karya yang membahas tidak sekedar nilai atau norma. Buku yang ditulis ini memang sesuai dengan reputasi pengalamannya yang sangat panjang, karirnya sebagai hakim yang mumpuni, dan pendekatan secara etika mampu direfleksikan dengan baik. Dalam konteks hukum di Indonesia, etika bisnis memang harus ditonjolkan.

Buku ini sangat bermanfaat dan layak dimiliki karena bermanfaat sebagai inspirasi bagi para praktisi hukum maupun mahasiswa hukum untuk terus berkiprah dengan menambah pengetahuan di bidang hukum. (TAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel