Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S: Penerapan Penegakan Hukum Korupsi di RRC Dapat Dijadikan Perspektif Pemidanaan Korupsi di Indonesia

Sengketa Antara Pengurus Yayasan

JAKARTA, DNT News – Penerapan ajaran act oriented dapat mengacu kepada ajaran/teori toerekeningsvatbaar person tentang unsur keinsyafan positif. Perspektif penindakan korupsi seyogyanya dapat ditempuh melalui sistim PTC (Pre Trial Conference) yang menerapkan act oriented yang belum diatur dalam KUHAP.

Hal ini dikatakan Dr HP Panggabean SH MS, Mantan Hakim Agung RI tahun 2002, kepada dalihannatolunews.com, baru-baru ini, di Jakarta, terkait praktek peradilan Tipikor yang cenderung hanya menerapkan pidana penjara dan belum secara nyata mempertimbangkan unsur pemulihan asset Tipikor.

Dia memaparkan penerapan hukum di RRC, dimana pada tahun 1977 Kapolda Sumsel kembali dari Quangzong (RRC) setelah berhasil menempuh pengobatan transplantasi ginjal. “Donatur di Quangzong diperoleh setiap 4 bulan dalam setahun, karena saat itu dilaksanakan eksekusi hukuman mati pidana korupsi,” katanya.

Dia pun menguraikan sistim pemidanaan di RRC sebagai berikut:
Pertama, prinsip utama pemidanaan adalah mengikuti ajaran man oriented. Setiap kasus korupsi yang sudah tidak mengenal lembaga daluarsa akan diadili dan diputus hukuman mati jika terpidana sama sekali tidak kooperatif, artinya hakim menilai terpidana tidak memiliki unsur keinsyafan positif atas kejahatannya. Proses ini dapat dikatakan telah menerapkan ajaran man oriented.

Kedua, penerapan ajaran act oriented.

Dr HP Panggabean SH MS yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH-UPH) Tangerang Banten ini menyampaikan, di RRC berlaku juga sistim pemidanaan untuk ajaran act oriented karena setiap terdakwa korupsi diberi kesempatan atas dasar keinsyafan positif mengembalikan sedikitnya 50 persen hasil korupsinya. Sehingga terhadap terdakwa seperti ini hukumannya diturunkan di bawah 20 tahun.

Dalam sistim tersebut terdapat ketentuan bahwa setiap terdakwa korupsi yang di tingkat I dihukum 10 tahun berhak mengajukan kesempatan banding dengan 2 alternatif pilihan putusan yaitu putusan pertama akan bebas, dan jika tidak dibebaskan maka putusan akan dinaikkan menjadi 2 kali lipat dari putusan hakim pertama.

“Penerapan penegakan hukum korupsi di RRC dapat dijadikan perspektif pemidanaan korupsi di Indonesia. Tujuan pemidanaan itu tentu dimaksudkan untuk memotivasi para pelaku kejahatan korupsi menerapkan unsur keinsyafan positif,” terangnya.


Unsur keinsyafan positif adalah wujud moral shame. Ke depan sistim peradilan Indonesia hendaknya ditujukan untuk menjerakan pelaku, tidak hanya melalui legal shame tetapi juga moral shame. Tujuan pemidanaan dari sudut pandang filsafat hukum adalah mewujudkan moral shame.

“Semoga ulasan perspektif pemidanaan korupsi di Indonesia dapat diarahkan tidak hanya untuk penjatuhan pidana penjara, tetapi juga untuk pemulihan aset Tipikor,” pungkasnya. (TAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel