Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S.: Peradilan di Indonesia Tidak Konsekuen atau Belum Memahami Doktrin Man Oriented dan Act Oriented

JAKARTA, DNT News – Kegiatan pemberantasan korupsi tidak hanya tergantung dari siapa yang menjadi pemimpin, namun yang paling utama adalah melihat sistim peradilannya. Di bulan Agustus 2019 ini, kami akan me-launching buku berjudul “Pemulihaan Asset Tindak Pidana Korupsi”.

Hal ini dikatakan Mantan Hakim Agung RI Dr HP Panggabean SH MS ketika berbincang-bincang dengan dalihannatolunews.com, Senin 12 Agustus 2019, di Jakarta terkait panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 40 peseta lulus dari psikotes tahap ke-II pada Senin 05 Agustus 2019, dimana sebelumnya terdapat 104 peserta mengikuti seleksi.

Disampaikannya, dalam sistem peradilan yang harus diperhatikan adalah aspek pemulihan dari tipikor. Di bukunya dia memaparkan bahwa rata-rata hukuman koruptor itu empat tahun, artinya menjarakan itu dari sistim peradilan lemah. “Jadi kita harapkan dalam sistim peradilan KPK termasuk pengadilan bahwa penyidikan atau penuntutan putusan hakim menjarakan itu harus melihat sejauhmana pemulihan asset,” ujarnya.

Dr HP Panggabean SH MS mengilustrasikan kasus Gubernur Sumut H Syamsul Arifin SE dipidana 6 tahun padahal yang bersangkutan telah mengembalikan 80 persen asset Tipikor. Kasus Anas Urbaningrum dipidana dari 7 tahun menjadi 16 tahun berdasarkan putusan kasasi. “Dipertanyakan sejauhmana terpidana telah memulihkan asset Tipikor sementara yang bersangkutan sedang mengajukan peninjauan kembali (PK)?” katanya sambil bertanya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 147/Agustus 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 147/Agustus 2019

Demikian juga kasus Gayus Tambunan dipidana 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta di Pengadilan Negeri. Di Mahkamah Agung diperberat menjadi 12 tahun tetapi terpidana itu belum secara nyata memulihkan asset Tipikor. Selanjutnya kasus Setya Novanto dipidana 15 tahun denda Rp 500 juta padahal telah mengembalikan dana korupsi sebesar Rp 5 milyar. “Dipertanyakan sejauhmana peradilan mempertimbangkan aspek pemulihan asset Tipikor karena dakwaan tersebut menyangkut dana Tipikor kurang lebih Rp 2,3 triliun?” tanyanya.

Menurutnya, sistim peradilan itu harus menganut Man Oriented dan Act Oriented. Kalau Man Oriented sasaran pidana itu adalah orangnya, jadi terdakwa yang sudah mengkorupsi uang rakyat di atas Rp 50 milyar maka dipidana di atas 15 tahun. Ini diberlakukan di RRC. “Ajaran ini dapat diartikan sebagai penerapan peradilan yang lebih ditujukan kepada perilaku pribadi pelakunya,” sebutnya.


Namun kasus H Syamsul Arifin SE Gubernur Sumatera Utara yang mengembalikan Rp 80 milyar di depan sidang, maka dua setengah tahun sudah wajar untuk menjarakannya. “Itu yang disebut Act Oriented dimana dalam perbuatannya ada keinsafan objektif. Begitu sidang si-terdakwa terus merasa bersalah dengan menyanggupi mengembalikan minimal 60 persen dari uang yang dikorupsi,” terangnya.

Dr HP Panggabean SH MS yang juga Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA (Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara) ini menegaskan bahwa sistim peradilan di Indonesia tidak konsekuen atau belum memahami doktrin Man Oriented dan Act Oriented. Semua orang yang sudah mengembalikan uang 60 persen dari korupsi Rp 50 milyar, maka hukuman di bawah empat tahun dan dua tahun itu sudah wajar.

“Jadi sekali lagi Indonesia belum beres peradilannya. Ke depan, bukan masalah siapa pemimpin KPK-nya. Dengan adanya KPK, tidak ‘buang muka kejaksaan dan kepolisian’. Padahal, menghadapi korupsi itu perlu sinkronisasi. Jadi jangan menonjolkan ego sektoralnya. Semua perkara korupsi di bawah Rp 20-30 milyar ditangani kejaksaan, namun ikut menyidik dan merampas itu tugas dari KPK,” tandasnya.

Dia meminta pada masa mendatang agar pimpinan KPK harus memiliki integritas dengan sistim peradilan yang jelas. “Kita bangga akan kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini karunia dari Tuhan, dimana Jokowi menjadi contoh Presiden yang dikagumi rakyat Indonesia dan bahkan dunia, karena dia memiliki suatu cita-cita penegakan kedaulatan ekonomi yang merupakan praktek moral dalam melaksanakan pembangunan, kemakmuran, dan keadilan,” pungkasnya. (TN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel