Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S.: Peranan Tetua Adat Suku Mendukung Program “Economic Creative” Desa

JAKARTA, DNT News – Politik hukum pemerintahan desa yang dilancarkan Presiden RI Joko Widodo sejak tahun 2014 telah diarahkan untuk membangun Economic Creative Desa melalui penyediaan APBN berupa Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa berkisar Rp 1,4 milyar per tahun. Sehingga MAHUDAT sudah seharusnya memberikan dukungan seperlunya agar tidak terjadi penyalahgunaan dana amanah desa.

Hal ini dikatakan Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA (Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara) Dr HP Panggabean SH MS kepada dalihannatolunews.com, terkait Pemberdayaan Sistem Pemerintahan Desa untuk Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa.

“Lembaga Adat Desa (SatKer MAHUDAT) di tanah rantau dan desa asal bersama Lembaga Adat/Agama sudah semestinya mendukung terbentuknya Sistim Pemerintah Desa dengan menempatkan peranan MAHUDAT dalam SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) Pemerintah Desa,” katanya.

Disampaikannya, UU Desa telah menentukan penggunaan ADD tahunan harus didukung dengan pengadaan PERDES/PERDAKAB yang dilandasi penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) maupun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) serta PEMKAB dan PEMDES sudah harus mendukung program pembangunan desa yang perlu didasarkan posisi desa adat sebagai subyek pembangunan. “Program Pemerintah Desa Adat berdasarkan UU Desa tersebut telah menempatkannya sebagai subyek pembangunan,” ujarnya.

Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA Dr HP Panggabean SH MS (Kelima kanan) pada lokakarya “Pemberdayaan Sistem Pemerintahan Desa Untuk Mendukung Program Ekonomi Kreatif Desa”
Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA Dr HP Panggabean SH MS (ketiga kiri) bersama Anggota DPD Terpilih dari DKI Jakarta Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH MH (kedua kanan), dan lainnya

Untuk itu Dr HP Panggabean SH MS yang merupakan mantan Hakim Agung RI ini memberikan beberapa saran.
Pertama, Mengharapkan Pemerintah Pusat dengan dukungan para politisi semakin mampu mendukung penerapan UU Agraria dan Pengakuan Hak Ulayat Suku yang didasari Hukum Adat Suku-suku yang masih berlaku sampai saat ini dan berguna mendukung penerapan etika kasih bangsa untuk persatuan Indonesia.

Kedua, Mengharapkan PEMKAB seluruh Indonesia sudah saatnya memberdayakan Hak MAHUDAT dengan cara menerbitkan SK Satuan Kerja (SatKer) Lembaga Adat Desa (LAD) yang terdiri dari warga MAHUDAT di desa asal dan di tanah rantau untuk bereperan aktif mendukung program Economic Creative Desa Adat.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 148/September 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 148/September 2019

Ketiga, Mengharapkan agar Tokoh-tokoh Masyarakat Adat dan Agama dari seluruh suku-suku/marga Indonesia untuk semakin memahami peranan kekerabatan marga/suku untuk secara aktif membangun desa asalnya.

Keempat, Mengharapkan PEMKAB, PEMDES, dan LAD bersama instansi terkait untuk melakukan survey atau pengkajian terpadu untuk pemetaan batas teritorial Tanah Ulayat/Desa Adat.

Kelima, Mengharapkan LAD dengan dukungan Lembaga Sosial Desa/Agama secara bersama menciptakan Desa Adat Contoh yang memiliki Gedung Pertemuan Desa seluas kurang lebih 1 ha sebagai pusat pemerintahan desa adat, pusat pariwisata desa, bibit pertanian, bibit peternakan, dan pelatihan keterampilan hidup (PKH) lainnya.


Menurut hemat Dr HP Panggabean SH MS, agar peranan MAHUDATARA yakni Tetua Adat Suku Marga dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat menurut UU Desa/PP 2015, maka SOTK Sistem Pemerintahan Desa Adat harusnya terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni Pemerintahan Desa, Badan Pengawasan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif yang turut melakukan pengawasan proyek, dan Kerapatan Adat Negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan desa.

“Dalam sistem pemerintahan desa tersebut, desa adat sudah harus membentuk Lembaga Adat Desa yang keanggotaannya dipilih oleh satuan kerja (Satker) MAHUDATARA yang dibentuk berdasarkan usulan pengurus LAD,” pungkasnya. (AAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel