DR. H.P. Panggabean, S.H., M.S.: Perspektif Pemidanaan Korupsi di Indonesia

JAKARTA, DNT News – Mencermati banyaknya keluhan medsos atas semakin banyaknya kejahatan Tipikor, kami selaku pemerhati peradilan Tipikor perlu memberi pendapat untuk perspektif peradilan Tipikor di Indonesia. Ada dua tujuannya yakni pembuktian kesalahan terdakwa (quilty/not quilty) dan pemidanaan dan pemulihan asset Tipikor.

Hal ini dikatakan Dr HP Panggabean SH MS, Mantan Hakim Agung RI tahun 2002, kepada dalihannatolunews.com, Selasa 06 Oktober 2018, di Jakarta. “Praktek peradilan Tipikor sampai saat ini cenderung hanya menerapkan pidana penjara dan menurut kami peradilan belum secara nyata mempertimbangkan unsur pemulihan asset Tipikor,” katanya.

Disampaikannya contoh kasus yang perlu dicermati, antara lain:
Pertama, kasus Gubernur Sumut (H Syamsul Arifin SE) dipidana 6 tahun, padahal yang bersangkutan telah mengembalikan 80 persen asset Tipikor.

Kedua, kasus Anas Urbaningrum dipidana dari 7 tahun menjadi 16 tahun berdasar putusan kasasi. Dipertanyakan sejauhmana terpidana telah memulihkan asset Tipikor (yang bersangkutan saat ini sedang ajukan Peninjauan Kembali).

Ketiga, kasus Gayus Tambunan dipidana 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta di Pengadilan Negeri, di Mahkamah Agung diperberat menjadi 12 tahun tetapi terpidana tersebut belum secara nyata memulihkan asset Tipikor.

Keempat, kasus Angelina Sondah dipidana 10 tahun denda Rp 500 juta. Dipertanyakan sejauhmana peradilan mempertimbangkan aspek pemilikan aset Tipikor berkaitan dengan dakwaan penerimaan suap oleh terpidana sebesar Rp 2,5 miliar dan USD 1,2 juta dalam pembahasan anggaran di Kemenpora dan Kemendikbud.

Kelima, kasus Setya Novanto dipidana 15 tahun denda Rp 500 juta. Terpidana telah mengembalikan dana korupsi sebesar Rp 5 milyar. Dipertanyakan sejauhmana peradilan mempertimbangkan aspek pemilikan aset Tipikor karena dakwaan tersebut menyangkut dana Tipikor kurang lebih Rp 2,3 triliun.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 138/November 2018
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 138/November 2018

Sehubungan dengan tujuan peradilan Tipikor dari aspek pemulihan aset, perlu diajukan bahasan penerapan doktrin act oriented sebagai berikut: Penerapan ajaran toerekeningsvatbaar persoon mengemukakan tiga aspek subyektif pembuktian tanggung jawab, yaitu (1) Keadaan jiwa pelaku, tahu akan nilai perbuatannya (unsur kejiwaan). (2) Pelaku itu dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya (unsur kesengajaan negatif). (3) Pelaku itu sadar dan insyaf bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan (unsur keinsyafan positif).

“Dengan memperhatikan unsur ketiga, berupa unsur keinsyafan positif yang dilakukan dalam proses PTC (Pre Trial Conference) bagi pelaku kejahatan yang sudah mengaku quilty dan mengembalikan aset Tipikor, tidak akan dihukum diatas pidana 4 tahun,” urainya.


Dr HP Panggabean SH MS yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH-UPH) Tangerang Banten ini menyimpulkan bahwa sistim peradilan di Amerika sudah sejak lama menerapkan doktrin act oriented, dengan ajaran itu sistim pemidanaan adalah ditujukan terhadap akibat perbuatan pelaku kejahatan bukan terhadap pribadi pelaku (man oriented).

“Di luar ajaran act oriented dalam sistim peradilan dikenal ajaran man oriented (yang diberlakukan di RRC). Ajaran ini dapat diartikan sebagai penerapan peradilan yang lebih ditujukan kepada perilaku pribadi pelakunya,” ungkapnya. (TAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel