DR. H.P. PANGGABEAN, S.H., M.S.: PRAKTIK PERADILAN MENANGANI KASUS-KASUS HUKUM ADAT SUKU-SUKU NUSANTARA

JAKARTA, DNT News – Perkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika sudah semakin mampu menampilkan pranata Hukum Adat Suku Nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural. Landasan yuridis pemberdayaan peradilan adat suku sudah semakin terbuka karena UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi pemberdayaan Kerapatan Adat Negeri (KAN) sebagai lembaga Peradilan Adat di seluruh Desa Adat Nusantara.

Atas dasar inilah Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA Dr HP Panggabean SH MS menulis buku “PRAKTIK PERADILAN MENANGANI KASUS-KASUS HUKUM ADAT SUKU-SUKU NUSANTARA”.

Buku ini diterbitkan Bhuana Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia, tahun 2020 sebagai cetakan pertama yang berisikan 561 halaman dengan ukuran 23 x 15 cm. Penyunting terdiri dari Eviana Dian Indrijani SH dan Novesto Evendy STh SH SE MSi. Penyelaran akhir oleh Saptono Raharjo. Penata letak dikerjakan Dea Elysia Kristianto. Desain cover oleh Aditya Ramadita.

Saat ini Indonesia memiliki lima PERDA Provinsi yakni Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Nanggroe Aceh yang menerapkan pranata hukum adat di wilayah masing-masing, baik kasus Perdata Adat maupun kasus Pidana Adat. Namun penerapan Hukum Adat Suku tidak didukung sistem Pemerintahan Desa Adat.


Sistem Pemerintahan Desa saat ini mulai menerapkan sistem desa dinas tanpa didukung Lembaga Adat Desa (LAD). Akibatnya timbul dampak negatif penyelenggaraan sistem Pemerintahan Desa antara lain dualisme pemerintahan desa yakni desa dinas dan desa adat. Di berbagai desa terlihat pemerintahan desa dinas hampir 60 persen tidak melakukan pertanggungjawaban penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017, dan di berbagai desa terlihat lembaga pendamping desa tidak mampu memberdayakan MAHUDAT Rantau (diaspora) mendukung prospect economic creative desa.

Buku ini berisikan sepuluh bab. Bab I: Latar Belakang. Bab II: Pengertian. Bab III: Maksud dan Tujuan. Bab IV: Efektivitas Peranan Mahkamah Agung. Bab V: Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agraria Dalam Melaksanakan Pembangunan Hukum. Bab VI: Ulasan Sarana Pendukung Pelaksanaan Reforma Agraria. Bab VII: Eksistensi Badan Kerapatan Adat (KAN) Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bab VIII: Peranan Lembaga Adat Budaya Suku (LABS) atau Lembaga Masyarakat Adat Suku (LMAS) Menerapkan Pranata Hukum Adat Suku. Bab IX: Himpunan Yurisprudensi Tentang Penerapan Hukum Adat Suku Nusantara Melalui Berbagai Sumber Bacaan. Bab X: Kesimpulan dan Saran.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 158/September 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 158/September 2020

Dalam pengamatan penulis terdapat fakta dampak negatif penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Desa tanpa dukungan LAD yang akan berakibat terhalangnya penerapan Hukum Adat Suku-suku (HAS2) di semua desa nusantara. Penyelenggaraan sistem desa adat sangat memerlukan peranan LAD untuk menangani konflik kultural di desa adat melalui penerapan hukum adat suku yang masih hidup di banyak desa adat nusantara.

Dengan penyajian berbagai ulasan tentang praktik peradilan menangani kasus HAS2, buku ini akan menggugah perhatian semua elemen lembaga sosial lintas budaya dan lintas agama untuk menerapkan pranata HAS2 di lingkungan masing-masing komunitas suku untuk semakin memperkuat tuntutan pengakuan hak MAHUDAT suku atas tanah dan hutan ulayat suku demi mendorong pembangunan ekonomi nasional dan desa.


Pada buku ini berkenan memberikan kata sambutan Prof Dr HM Hatta Ali SH MH (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), Prof Dr H Jimly Asshiddiqie SH MH (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), Prof Dr Bungaran Antonius Simanjuntak (Pemerhati Adat Budaya), Budi Sinambela (Ketua Umum DPP LABB), dan Brigjen TNI (Purn) Berlin Hutajulu (Ketua Umum DM LABB).

Kehadiran buku ini dapat dicermati seluruh elemen sosial budaya suku untuk semakin meningkatkan peranan adat budaya suku mendukung sila ketiga Pancasila, yaitu doktrin etika kasih bangsa bagi persatuan NKRI. (HTS)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel