Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S.: Usulan Pelaksanaan Lokakarya “Reposisi Sistem Pemerintahan Desa Adat Berdasarkan UU Desa” di Sidikalang dan Tarutung

JAKARTA, DNT News Kita mengharapkan kesediaan pemerintah kabupaten memfasilitasi lokakarya di Ibukota Kabupaten untuk membahas makalah dari DPN KERMAHUDATARA terkait Prospek Economic Creative Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Diikuti Usulan Aplikatif Pemberdayaan MAHUDAT Rantau dan MAHUDAT Desa Asal, Melalui Lembaga Adat Desa (LAD) Sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA (Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara), Dr HP Panggabean SH MS, kepada dalihannatolunews.com, di Jakarta, terkait pertemuannya dengan pemerintah daerah (Pemkab) Dairi, Sabtu 28 Desember 2019, di Sidikalang. Diikuti dengan pertemuan dengan Pemkab Tapanuli Utara (Taput), Kamis 02 Januari 2020, di Tarutung.

“Hal ini kami sampaikan untuk dibahas dengan kedua Pemkab tersebut, dilatarbelakangi berita yang dimuat detik.com tahun 2019 berjudul: Ada 900 Kades Ditangkap, Jokowi Minta Warga Ikut Awasi Dana Desa,” katanya.

Dikatakannya, Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA, Senin 16 Desember 2019, telah mengusulkan tentang dukungan anak rantau asal Sumut atas program pembangunan ekonomi Gubernur Sumut. “Dukungan ini diikuti permohonan agar Gubernur Sumut berkenan memfasilitasi lokakarya di Medan dengan bahasan: Reposisi Sistem Pemerintahan Desa Adat Diikuti Usulan Aplikatif Pemberdayaan MAHUDAT Rantau dan Desa Asal Melalui Lembaga Adat Desa (LAD) Sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014,” ujarnya.

Dr HP Panggabean SH MS bertemu dengan Pemkab Taput yakni Bupati Drs Nikson Nababan MSi, Sekda Drs Indra Simaremare MSi. Ka Inspektorat Drs MT Simamora, Staf Ahli Hutauruk, dan Asisten Ahli Sihaloho
Dr HP Panggabean SH MS bertemu dengan Pemkab Dairi yakni Wakil Bupati Jimmy Andrea Lukita Sihombing SH, Ketua DPRD Sabam Sibarani SSos, dan lainnya

Pada pertemuan dengan Pemkab Dairi yang dihadiri Wakil Bupati Jimmy Andrea Lukita Sihombing SH, Ketua DPRD Sabam Sibarani SSos, dan lainnya memberikan pokok tanggapan. Pertama, menghargai usulan DPN KERMAHUDATARA memberdayakan MAHUDAT Rantau dan MAHUDAT Desa Asal untuk mengatasi penyelewengan dana desa sesuai dengan sistem pemerintahan desa adat. Kedua, menunggu kesepakatan Bupati Dairi memfasilitasi lokakarya sistem desa adat di Dairi. Ketiga, belum mempertimbangkan implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan MAHUDAT Rantau dan Desa Asal membentuk Lembaga Adat Desa (LAD) sebagai mitra  kerja pemerintahan desa adat.

Sementara pada pertemuan dengan Pemkab Taput yang dihadiri Bupati Drs Nikson Nababan MSi, Sekretaris Daerah Drs Indra Simaremare MSi. Kepala Inspektorat Drs MT Simamora, Staf Ahli Hutauruk, dan Asisten Ahli Sihaloho memberikan pokok tanggapan.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 152/Januari 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 152/Januari 2020

Pertama, Pemkab Taput akan terus berusaha mencegah penyelewengan dana desa sesuai tata kerja SOTK Pemkab selama ini, didukung pelaksanaan PERDA Tapanuli Tahun 1992 tentang Peranan Lembaga Dalihan Na Tolu. Kedua, Pemkab Taput belum mempertimbangkan implementasi reposisi sistem pemerintahan desa adat berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 untuk menempatkan Lembaga Adat Desa (LAD) sebagai mitra kerja pemerintahan desa adat.

Ketiga, Bupati Taput menawarkan diri untuk diundang LABB di Jakarta untuk memaparkan program pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan universitas negeri di Tapanuli. Keempat, Bupati Taput mempertimbangkan pelaksanaan lokakarya berjudul “Reposisi Sistem Pemerintahan Desa Adat Berdasarkan UU Desa” di Tarutung.


Dr HP Panggabean SH MS yang juga Ketua Umum DPP KERABAT (Kerukunan Masyarakat Batak) mengatakan, jika kedua Pemkab yakni Dairi dan Taput telah memastikan pelaksanaan lokakarya tersebut maka harus didukung kehadiran sedikitnya 100 anggota dewan marga raja adat LABB (DM LABB).

“DPN KERMAHUDATARA mengharapkan kehadiran para dewan marga raja adat LABB (DM LABB) anak rantau yang bersedia turut membangun ekonomi desa asalnya sesuai kemampuan masing-masing,” pungkasnya. (MAR)

Komentar (1)

One Comment on “Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S.: Usulan Pelaksanaan Lokakarya “Reposisi Sistem Pemerintahan Desa Adat Berdasarkan UU Desa” di Sidikalang dan Tarutung”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (1)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel