Dr. H.P. Panggabean, SH, MS, Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA: Usulan Upaya Menangani Konflik Kultural Marga-marga Kabupaten di Kawasan Danau Toba

JAKARTA, DNT News – Sehubungan dengan telah berlangsungnya Workshop dan Seminar “Pemanfaatan Tanah Ulayat (Adat) Untuk Kesejahteraan Masyarakat” tanggal 27-28 Juli 2018 lalu, di SMA Unggul DEL, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara, maka Kepala Daerah Tingkat-II Kabupaten perlu menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) terbatas.

Hal ini dikatakan Ketua Umum DPN Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA) Dr HP Panggabean SH MS didampingi Sekretaris Jenderal Ir Santiamer kepada dalihannatolunews.com, Jumat 10 Agustus 2018 malam, di Jakarta.

“Dapat direkam bahwa Workshop dan Seminar itu telah menghadirkan utusan marga-marga di sekitar kawasan Danau Toba yang pada umumnya mendukung proyek BPODT berbasis pemanfaatan tanah ulayat marga,” katanya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 135/Agustus 2018
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 135/Agustus 2018

Disampaikannya, pada waktu itu sebagian besar utusan marga-marga berbasis konflik kasuistik penguasaan tanah ulayat menyampaikan konflik yang terjadi.

Pertama, penguasaan hutan adat oleh pemerintah yang menghilangkan hak wilayah adat warga di desanya. Kedua, adanya keberatan kelompok warga desa terhadap kelompok warga desanya yang menguasai tanah ulayat yang dianggap melanggar hak kepemilikan pihak tertentu. Ketiga, gugatan masyarakat desa atas berlangsungnya penguasaan atas tanah warga lebih dari 40 tahun.

“Menurut kami, masalah-masalah tersebut akan bisa berekskalasi sehubungan dengan adanya program pemerintah yang melaksanakan pembagian sertifikat bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia, yaitu dualisme pemilikan tanah individual dan komunal,” katanya.

Dr HP Panggabean SH MS yang merupakan mantan Hakim Agung ini mengatakan dalam FGD itu dihadirkan (a) Masyarakat yang otomatis menuntut haknya dengan dilengkapi bukti; (b) Jajaran SKPD yang berkaitan dengan penanganan konflik penguasaan wilayah atau tanah adat beserta Kepala Pertanahan Kabupaten; dan (c) Utusan DPN atau DPW KERMAHUDATARA untuk membantu Pemkab guna menangani konflik tanah ulayat sesuai praktek Peradilan Hukum di Indonesia.


Sementara Ir Santiamer mengatakan, pihaknya sudah menyurati Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung, Bupati Kabupaten Humbahas di Doloksanggul, Bupati Kabupaten Toba Samosir di Balige, dan Bupati Kabupaten Samosir di Pangururan.

Dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI di Jakarta, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN RI di Jakarta, Staf Ahli Menteri ATR/BPN RI Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan di Jakarta, Ketua Badan Pengelola Otorita Danau Toba di Medan, Bupati Kabupaten Karo di Kabanjahe, Bupati Kabupaten Simalungun di Pematang Raya, Bupati Kabupaten Pakpak Bharat di Salak. Bupati Kabupaten Dairi di Sidikalang, Perkumpulan Gaja Toba Semesta di Jakarta. (YAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel