Dr. Maruarar Siahaan, SH: Konstitusi Menjamin Hak Masyarakat Danau Toba Atas Lingkungan Hidup yang Layak

JAKARTA, DNT News – Pasal 28 UUD RI 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang layak dan berdasarkan pasal 33 UUD RI 1945, air Danau Toba yang diminum sejak zaman dahulu harus tetap dipertahankan karena bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Hal ini dijelaskan Dr Maruarar Siahaan SH, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi RI, terkait Hak Konstitusi masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba yang sudah tidak bisa lagi mengkonsumsi air danau karena sudah tercemar, Rabu 20 Desember 2017 siang, pada sidang di PTUN, Jakarta. “Pemerintah harus tanggap terhadap kepentingan masyarakat walaupun tidak ada gugatan seperti saat ini,” katanya.

Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta ini dihadirkan pengacara dari Tim Litigasi YPDT sebagai Saksi Ahli dan masih mengajukan 3 (tiga) orang saksi ahli dalam persidangan yang akan datang.

Dr Maruarar Siahaan SH Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang juga Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) memberi keterangan sebagai Saksi Ahli di hadapan Majelis Hakim Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta
Drs Maruap Siahaan MBA Ketum YPDT (kedua kanan) bersama Dr Daniel Yusmik Foekh, Dr Ronsen LM Pasaribu, Deasy Maria Lumban Raja, Susi Rio Panjaitan, dan Robert Paruhum Siahaan SH (Ketua Tim Litigasi YPDT)

Majelis Hakim yang hadir di persidangan PTUN Jakarta adalah Wenceslaus SH MH (Hakim Ketua), Oenoen Pratiwi SH MH (Hakim Anggota I), dan M Arief Pratomo SH MH (Hakim Anggota II). Pardomuan Silalahi SH selaku Panitera Pengganti (PP).

Sidang tersebut merupakan lanjutan Perkara No 164/G/2017/PTUN-JKT, antara pihak Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) selaku Penggugat dengan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku Tergugat dan PT Aquafarm Nusantara selaku Tergugat II Intervensi.

YPDT melakukan gugatan dikarenakan izin usaha PT Aquafarm Nusantara yang diterbitkan oleh BKPM sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dimana menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergub SU) Nomor 1 Tahun 2009 ditentukan bahwa mutu air Danau Toba adalah standar air minum.

Secara terpisah, Robert Paruhum Siahaan SH (Ketua Tim Litigasi YPDT) yang dihubungi seusai menghadiri sidang menegaskan kembali bahwa seharusnya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara berkala meninjau izin usaha PT Aquafarm Nusantara. Sebab hal itu telah diatur di Pergub SU Nomor 1 tahun 2009 yang menyatakan air Danau Toba untuk keperluan air minum.

“Tanpa ada gugatan pun seharusnya pemerintah meninjau izin usaha PT Aquafarm Nusantara sebab sudah diatur di dalam Pergub. Tapi hal itu tidak dilakukan,” ujarnya.

Majalah Bulanan DALIHAN NA TOLU edisi 127/Desember 2017

Majelis Hakim menunda persidangan dan akan melanjutkan sidang pada Rabu 10 Januari 2018 mendatang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat mengajukan saksi ahli berikutnya.

Pada persidangan tersebut terlihat hadir Tim Litigasi YPDT yakni Robert Paruhum Siahaan SH (Ketua) dan FX Denny S Aliandu SH (Anggota). Hadir juga menyaksikan jalannya persidangan Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum YPDT), Dr Ronsen LM Pasaribu (Pokja Ahli Departemen Hukum dan Agraria YPDT/Ketum FBBI), Deacy Maria Lumban Raja, dan Susi Rio Panjaitan, dan lainnya. (SP)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel