Dr. Tuntun Sinaga, MHum: Semangat Pembentukan Provinsi Danautoba Sejalan dengan Cita-cita Berbangsa dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

LAMPUNG, DNT News – Dalam konteks pengembangan pariwisata ada dikenal istilah nature-based tourism dan community-based tourism. Istilah pertama mengacu pada pengembangan pariwisata didasarkan pada potensi keanekaragaman hayati (biodiversity), sedangkan yang kedua berbasis keberagaman budaya dengan mempertimbangkan kondisi mulktikultural dan aspek sosial budaya lainnya.

Hal ini dikatakan Dr Tuntun Sinaga MHum, Dosen Tetap Universitas Lampung (UNILA) yang mengampu mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya (Cross Culture Understanding) untuk Program S1 dan Kajian Multikultural untuk Program S2, ketika berbincang dengan dalihannatolunews.com, terkait gagasan tentang pembentukan Provinsi Danautoba (PDT) dari perspektif kajian budaya.

“Multukulturalisme berpandangan bahwa perbedaan budaya lebih penting daripada kesamaan. Pentingnya saling menghormati di antara berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dengan prinsip kesetaraan untuk hidup berdampingan dalam mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka buruk dan curiga terhadap dominasi budaya tertentu,” katanya.

Menurutnya, realitas kultur Simalungun, Karo, Pakpak Dairi, Toba, dan lainnya yang membentuk masyarakat PDT haruslah menjadi pemeran utama dalam pengembangan kawasan tersebut. Perbedaan kultur masyarakatnya dan keberagaman hayati alamnya dalam konteks pengembangan pariwisata dan sektor lainnya haruslah diposisikan menjadi kekuatan tersendiri bagi PDT tersebut.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 146/Juli 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 146/Juli 2019

“Dengan demikian, kepentingan dan partisipasi masyarakat yang beragam budaya itu harus dijamin keberadaannya atau terakomodasi dalam proses pembangunan kawasan tersebut. Hal ini selain meminimalkan (meniadakan?) terjadinya resistensi dan konflik budaya juga untuk menjamin partisipasi semua sub-kultur dalam mendukung terbentuknya PDT dan dalam  proses pengembangan sektor pariwisata dan sektor lainnya,” ujarnya.

Dr Tuntun Sinaga MHum anggota Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung ini menyampaikan, dalam konteks tiga pilar kekuasaan yaitu pemerintah (politik), pengusaha (ekonomi), dan masyarakat (budaya), ketiganya haruslah bersinergi dalam mewujudkan tujuan PDT dengan segala agendanya. Masyarakat dengan berbagai budaya yang tinggal di kawasan Danau Toba haruslah dilibatkan dalam proses pembangunan pada semua level.


Peran kekuatan sipil, seperti cendikiawan, LSM serta pemerhati lingkungan harus diberdayakan untuk mengontrol kemungkinan “konspirasi” antara pelaku politik dan ekonomi yang dapat berpotensi memarginalkan posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Ketahanan budaya dan perlindungan kepentingan masyarakat terletak pada kekuatan masyarakat sipil, komunitas adat, dan tokoh sosial-budaya.

“Dalam hal ini harus diantisipasi peran pemodal (swasta) dalam semangat globalisasi yang cenderung melemahkan posisi masyarakat dan budaya lokal. Sehingga semangat pembentukan PDT tidak kontraproduktif atau sejalan dengan cita-cita berbangsa dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.


Dr Tuntun Sinaga MHum yang juga aktif dalam kegiatan organisasi sosial budaya dan profesi ini menambahkan secara kultural masyarakat Batak dengan berbagai sub-kultur (puak) memiliki modal budaya seperti tatanan “Dalihan Na Tolu” yang dapat ditransformasikan ke dalam bentuk kepemimpinan pemerintahan untuk memajukan kawasan Danau Toba. Semangat untu maju dengan modal budaya dan alam yang dimiliki masyarakat di kawasan Danau Toba tidak kalah bila dibandingkan dengan kawasan lain di Indonesia yang sudah lebih dulu dimekarkan seperti Provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung.

Sejak kemerdekaan sumberdaya manusia (SDM) dari kawasan Danau Toba memiliki kualitas kompetensi yang cukup mumpuni untuk berperan dalam berbagai bidang pembangunan. “Ironisnya, daerah Tapanuli Utara yang menjadi bagian dari kawasan Danau Toba pernah terkenal sebagai pusat peta kemiskinan di Indonesia di tengah gencarnya pembangunan di berbagai bidang dan daerah di Indonesia,” sesalnya.

“Dalam konteks demokrasi, terbentuknya PDT akan membuka peluang untuk memaksimalkan potensi lokal (manusia dan alamnya) untuk dikelola berbasis budaya dan kearifan lokal oleh SDM yang tersedia dari segi kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan kompetensi untuk pengelolaan administrasi pemerintahan yang berkualitas,” pungkasnya. (FAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel