Drs. Jerry Rudolf Sirait: Kelahiran UU Otonomi Daerah Menyebabkan Terjadi Peningkatan Egosentrisme Pemda dan BODT Kehilangan Momentum

JAKARTA, DNT News – Apabila ditarik lebih jauh ke belakang terkait sejarah lahirnya BODT, BODT merupakan usulan YPDT kepada Presiden RI, Prof Dr BJ Habibie pada pertengahan tahun 1999, sekaligus merespon ditutupnya Indorayon Inti Utama (IIU) dalam rangka membangun KDT dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Hal ini dikatakan Drs Jerry Rudolf Sirait, Sekretaris Pengawas YPDT, belum lama ini di Jakarta. “Saat itu, draft Perpres BODT pada tahun 1999, sudah dibahas dan hanya menunggu tandatangan Presiden Prof Dr BJ Habibie. Namun kelahiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau yang dikenal dengan Otonomi Daerah, menyebabkan terjadinya peningkatan egosentrisme pemerintahan daerah dan BODT kehilangan momentumnya,” katanya.

Disampaikannya, BODT kembali didiskusikan pada 2013, ketika ketujuh Pemkab di KDT tampaknya tidak mau peduli tentang rencana pembangunan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata. Keinginan YPDT agar Danau Toba dibangun dan pmerintah membentuk semacam otorita yang menanganinya, kembali bergairah dan semakin menguat pada saat Jokowi terpilih sebagai Presiden RI pada tahun 2014.

“Nah, kembali pada kinerja BODT. Seingat kami YPDT sudah memberi masukan tertulis kepada Presiden RI pada tanggal 31 Maret 2017 Perihal Perkembangan (Progress) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Surat tersebut ditembuskan kepada Menko Maritim, Menpar dan Badan Pelaksana BODT, sekalipun demikian surat YPDT tersebut, setahu saya, tidak pernah direspon oleh kedua kementerian itu sampai sekarang,” ujarnya.


Drs Jerry Rudolf Sirait mengatakan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan Perpres RI No 49/2016 tentang BOPKPDT, tertera bahwa badan tersebut akan mengelola seluruh kegiatan pariwisata Danau Toba melalui penyiapan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Rencana Induk yang dimaksud untuk pengembangan dan pembangunan KDT sebagai kawasan pariwisata Danau Toba jangka waktu 25 tahun periode 2016-2041, dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dimaksud diusulkan oleh Badan Pelaksana melalui Menpar untuk ditetapkan oleh Menko Maritim selaku Ketua Dewan Pengarah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk (Pasal 20 ayat 1 dan 2).

“Namun dalam pengamatan kami di YPDT selama kurang-lebih 2 (dua) tahun lebih 5 (lima) bulan sejak dilantik, 30 November 2016, BODT tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda memiliki Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dimaksud. Namun demikian, kenyataannya masyarakat belum mengetahui seperti apa konsep pembangunan yang direncanakan,” urainya.


Sebaliknya, pada Rabu 03 April di Ajibata dan Kamis 04 April 2019 di Sibisa, BODT justru menolak kehadiran warga masyarakat adat Sibisa dan mengusir warga masyarakat adat Sirait dari Bius Raja Paropat Sigapiton pada acara peresmian The Caldera-Toba Nomadic Escape. “Kejadian yang dialami penduduk ini membuat sedih dan patut disesalkan, warga terusir di kampungnya sendiri. Termasuk pihak yang ditokohkan memberi sambutan justru bukan pemilik areal The Caldera-Toba Nomadic Escape, Sirait par-Sibisa. Bagi par-Sibisa ini sangat memprihatinkan,” katanya.

“Pendekatan top-down” semestinya sudah ditinggalkan pada era ini, era di mana hak rakyat dihargai secara patut. Bangunlah suasana kekeluargaan dalam semangat kemitraan. Pemerintah bertanggung-jawab mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

“Itulah amanat Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Di sisi lain pemerintah mesti dengan sungguh-sungguh mengakui tanah milik komunal, milik komunitas adat. Tidak serta-merta pemerintah memperlakukannya secara ‘tidak terhormat’. Ingatlah bahwa penerapan UUD 1945 Pasal 32 dan Pasal 33 mesti dengan cerdas dan bijaksana. Salam Cinta Danau Toba,” pungkasnya. (BK)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel