Drs. Jerry Rudolf Sirait: Refleksi Tentang Danau Toba Sebagai Destinasi Pariwisata Nasional

JAKARTA, DNT News – Jauh sebelum terbitnya Perpres RI No 49/2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) yang sering disebut BODT. Sesungguhnya Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) telah memprakarsai pemikiran tentang layaknya Danau Toba dikembangkan sebagai destinasi pariwisata nasional.

Hal ini dikatakan Drs Jerry Rudolf Sirait, Sekretaris Pengawas YPDT, belum lama ini di Jakarta. “Fakta yang tidak perlu disembunyikan bahwa pihak Kementerian Pariwisata RI (Kemenpar) ‘menolak’ Danau Toba sebagai destinasi pariwisata ketika Pengurus YPDT beraudiensi dengan Kemenpar pada tanggal 26 Maret 2015,” katanya.

Disampaikannya, Dr Rizal Ramli ketika sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI (Menko Maritim) pada saat diskusi dengan Pengurus YPDT tanggal 19 November 2015 justru menganggap Danau Toba lebih dari layak untuk dijadikan destinasi pariwisata. Kemudian Menko Maritim menyetujuinya setelah mengkonsultasikannya kepada Presiden RI Joko Widodo.

Sesungguhnya YPDT terlanjur kecewa pasca audiensi dengan pihak Kemenpar RI, lalu meneruskan hasil audiensi ini ke Pengurus YPDT lainnya. Pada sekitar Juli 2015, Prof Dr Otto Hasibuan SH MM Penasihat Bidang Hukum Kemenko Maritim yang juga adalah Pembina YPDT, lalu beberapa kali mendiskusikannya secara informal pada September-Oktober 2015 dan mendorong Pengurus YPDT segera membuat usulan draft Perpres tentang BODT.


“YPDT merespon dorongan Prof Otto dengan menyusun draf dimaksud. Kemudian draft Perpres yang disusun YPDT diserahterimakan kepada Menko Maritim, pada tanggal 19 November 2015. Selanjutnya dilakukan pembahasan pada internal pemerintahan, tidak melibatkan organisasi non pemerintah, termasuk lembaga pengusul draft, YPDT,” ujarnya.

Drs Jerry Rudolf Sirait mengungkapkan bahwa YPDT berusaha keras memperkaya draft itu walau harus diakui bahwa ada kekuatan lain di tengah perjalanan yang “mengganggunya”. Salah satu masukan YPDT agar pembangunan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata “berbasis budaya Batak” ternyata lenyap di pertengahan jalan. Itu adalah salah satu contoh yang diusulkan YPDT yang “ditolak” oleh pemerintah.

“Dalam perjalanannya, BODT yang diharapkan oleh YPDT memprioritaskan pada tiga hal yaitu infrastruktur, SDM, dan pelestarian lingkungan hidup ‘dikerjai’ kembali oleh pemerintah dengan hanya difokuskan pada aspek pariwisata,” sebutnya.


Dilanjutkannya, sesungguhnya YPDT mendorong pemerintah agar dalam usulan Perpres diberi ruang kerjasama atau sistem sewa lahan dalam pembangunan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata, tetapi usulan itu dicoret dan diganti dengan penguasaan lahan masyarakat oleh pemerintah dengan sistem ganti rugi dan isunya bergeser lagi menjadi penguasaan lahan 500 hektar oleh BODT. YPDT mengusulkan agar menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangungan Danau Toba.

Hal itu didasarkan pada masukan warga masyarakat Kawasan Danau Toba (KDT), dari tokoh adat, tokoh agama, dan lainnya. “Rumusan itu sempat juga dicoret oleh Kemenpar RI, tetapi kemudian diperjuangkan YPDT sampai draf terakhir di tingkat Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemkumham). Pada akhir pasal yang memuat ketentuan penting itu tetap ada. Dokumen-dokumen itu masih tersimpan rapi di Kantor YPDT,” tutupnya. (BK)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel