Drs. Maruap Siahaan, MBA Ketua Umum YPDT: Perusahaan Toba Pulp Lestari Maupun Mitranya Yang Membabat Hutan Harus Dihentikan dan Dievaluasi Ulang

JAKARTA, DNT News – Bencana Alam di KDT berupa banjir, longsor, penyakit endemik, kecelakaan transportasi darat dan danau, beberapa waktu lalu adalah sintesa dari perilaku stakeholder terutama pelaku usaha yang merusak Lingkungan Hidup. Pemda maupun pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya sebagai pembuat regulasi dan pengawas. Mereka berjalan di luar kewenangan.

Hal ini dikatakan Drs Maruap Siahaan MBA, Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba, menyikapi bencana alam yakni tanah longsor dan banjir di Sibaganding, Parapat, maupun di beberapa tempat di kawasan Danau Toba.

“Untuk itu, perusahaan Toba Pulp Lestari maupun mitranya yang membabat hutan harus dihentikan dan dievaluasi ulang. Pemerintah harus menghentikannya dan melakukan Audit Menyeluruh dengan membuat tim Independen yang kredible,” katanya.

Menurutnya, semua perusak Lingkungan Hidup di KDT harus dihentikan untuk menghindari bencana yang lebih besar, mengingat relief yang curam dan struktur tanah berpasir dan berbatu karena sisa semburan letusan Gunung Toba. “Penebangan hutan di KDT sangat tidak masuk akal, sebab hutan-hutan tersebut merupakan area tangkapan air (catchment area),” ujarnya.

Untuk itu Drs Maruap Siahaan MBA meminta, perlu upaya penanganan secara konprehensif dan bukan parsial, termasuk segera menerbitkan Perda untuk Penyelamatan Lingkungan Hidup maupun Perda Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi maupun kabupaten di kawasan Danau Toba dengan disertai aksi kongkrit lainnya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 140/Januari 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 140/Januari 2019

Hal senada juga diungkapkan Andaru Satnyoto SIP MSi, Sekretaris Umum YPDT, dimana pemerintah maupun pemerintah daerah perlu segera melakukan pengecekan akar penyebab peristiwa kejadian longsor di Sibaganding maupun beberapa titik lain di KDT. Tidak hanya terpaku mengatasi material lumpur dan kayu yang menumpuk di jalan sehingga menghambat arus lalu lintas.

Hal ini perlu dilakukan agar lebih objektif dan disertai dengan kesadaran untuk membenahi akar permasalahan yang ada secara menyeluruh dan konprehensif. Beberapa kasus longsor di Indonesia terjadi disebabkan oleh tanah labil, batuan tua/lapuk, tidak ada vegetasi tanaman penahan, dan kemiringan curam.

“Oleh karenanya perlu langkah-langkah antisipatif dan dikelola secara sistemik. Misal daerah yang rawan longsor diberi turap/dinding penahan, dibuat saluran-saluran air di wilayah miring, dan lainnya. Namun yang lebih penting dari itu adalah soal vegetasi tanaman,” jelas Andaru.

Sementara itu, Drs Jerry RH Sirait, Tokoh Pendidikan yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Pusat dan juga Pengawas YPDT mengingatkan bahwa selama belum ada penanganan yang komprehensif terhadap alam dan lingkungan maka kejadian serupa akan terjadi. Mungkin lebih gawat dari yang terjadi sekarang.

Untuk itu, dia menghimbau kepada Pemda dan masyarakat KDT agar segera melakukan pertobatan ekologis untuk senantiasa menjaga dan memelihara ekosistem, alam dan lingkungan hidup.

“Hentikanlah ‘pemerkosaan alam dan lingkungan hidup’ yang sudah terjadi puluhan tahun. Apa yang sedang dilakukan HKBP maupun berbagai gereja di KDT untuk mengembangkan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup, kiranya perlu didukung dan menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba,” imbuhnya. (BK)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel