E. G. Togu Manurung, PhD: Manajemen Lingkungan Hidup Untuk Pengembangan Pariwisata Danau Toba

JAKARTA, DNT News – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) masih mengundang pertanyaan bagi masyarakat. Pertanyaan itu adalah bagaimana kesiapan masyarakat di sekitar Danau Toba mengimplementasikan peraturan Kepres tersebut? Proteksi pemerintah kepada masyarakat lokal karena dampak kehadiran pariwisata? Bagaimana konektivitas hasil pertanian di sekitar Danau Toba dengan pariwisata?

Hal ini dikatakan EG Togu Manurung PhD kepada dalihannatolunews.com, Sabtu 07 Oktober 2017, di Jakarta. “Bagaimana kedudukan 8 Bupati di kawasan Danau Toba sebagai pemegang kekuasaan Otonomi Daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikaitkan dengan kehadiran BOPKPDT? Bagaimana membangun sinergi BOPKPDT dengan 8 Pemda kabupaten? Sungguh ada banyak pertanyaan pasca terbitnya Perpres nomor 49 Tahun 2016,” katanya.

Dikatakannya, persoalannya sangat kompleks yang memerlukan manajemen lingkungan hidup untuk pengembangan pariwisata Danau Toba. Seperti kualitas air yang semakin menurun karena pencemaran, tinggi permukaan air yang kian menurun, kondisi tutupan hutan di daerah tangkapan air yang semakin berkurang, dan lahan kritis yang semakin meluas.

“Di sisi lain Danau Toba dijadikan destinasi pariwisata. Padahal, pariwisata mengandalkan kualitas lingkungan hidup. Tidak mungkin wisatawan yang hadir ke Danau Toba berkesinambungan jika kualitas lingkungan hidupnya tidak terjaga dengan baik. Lingkungan hidup yang dimaksud adalah ekosistem dan lingkungan sosial masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba,” urainya.

Majalah Bulanan DALIHAN NA TOLU edisi 125/Oktober 2017. Mau berlangganan???
Hubungi kami segera

Dalam rangka mengelola pariwisata kawasan Danau Toba yang berkesinambung, maka regulasi yang berkaitan dengan Danau Toba adalah UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2016, Perpres Nomor 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2007 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.

“Sejatinya penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan diatur PP sebagai amanat UU Nomor 32 Tahun 2009. Tetapi sampai saat ini PP tersebut belum diterbitkan. Menutupi kekurangan tersebut dapat menggunakan Permen Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2007,” ujarnya.

Menurutnya, dalam rangka membangun kawasan Danau Toba yang berkesinambungan maka  regulasi ini harus dituruti  para pemangku kepentingan terutama pemerintah. Dengan komitmen, mengutamakan kepentingan pelestarian Danau Toba di atas kepentingan semua pihak.

“Jika program pengelolaan Danau Toba fokus kepada eksploitasi dengan cara mendatangkan wisatawan tanpa penyembuhan berbagai ‘penyakit kronis’ yang sedang terjadi, maka program pariwisata itu akan gagal dan kondisi ekosistem semakin parah penurunan kualitasnya,” ujarnya.

Untuk itu, dia mengingatkan kerjasama lintas Pemda Kabupaten di kawasan Danau Toba perlu dipastikan pelaksanaannya dalam berbagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di ekosistem dalam rangka menunjang keberhasilan bisnis pariwisata Danau Toba. (Yansen)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel