Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba: Tolak Rencana Relokasi Area KJA dan Penghentian Kegiatan Operasi PT. Regal Springs Indonesia di Kawasan Danau Toba

JAKARTA, DNT News – Kami mendengar informasi dan keluhan dari masyarakat tentang rencana PT. Regal Springs Indonesia (RSI) untuk merelokasi Keramba Jaring Apung (KJA) nya dari Kecamatan Ajibata ke Kecamatan Porsea dan Kecamatan Uluan di Kabupaten Toba. Hal mana telah mengakibatkan keresahan bagi masyarakat di Kawasan Danau Toba.

Hal ini disampaikan Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba (FK-KDT) dengan narahubung Mekar Sinurat, Theo Cosner Tambunan, Gito Pardede, Lamsiang Sitompul, Ferdinan Manik, dan Toni Siregar dalam rilis beritanya yang diterima dalihannatolunews.com, Sabtu 06 Juni 2020 sore, di Jakarta.

Untuk itu mereka membuat Surat Terbuka kepada Gubernur Sumatera Utara dan seluruh Bupati Se-Kawasan Danau Toba meliputi Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Simalungun, Karo, dan Pakpak Bharat terkait penolakan atas rencana relokasi baik ke kedua tempat tersebut maupun ke lokasi lainnya di wilayah perairan Danau Toba.

“Kami meminta agar Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bupati se-Kawasan Danau Toba dan terutama Bupati Toba supaya menolak rencana relokasi KJA dimaksud ke Kecamatan Uluan dan Kecamatan Porsea di Kabupaten Toba dan atau ke lokasi lainnya di wilayah perairan Danau Toba dan meminta supaya ijin operasi PT. RSI, PT. Aquafarm Nusantara atau perusahaan lain dengan kegiatan serupa di perairan Danau Toba tidak lagi diperpanjang,” katanya.

Danau Toba dipandang dari Siregar Aek Na Las (Foto: E.G. Togu Manurung)

Permintaan FK-KDT didasari karena Pertama, Danau Toba mempunyai nilai penting sebagai Global Geopark Kaldera Toba yang sedang dalam proses akhir untuk ditetapkan Unesco. Kedua, Danau Toba merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kemudian Ketiga, KJA telah menjadi momok yang mengotori air Danau Toba secara massif dan merusak keindahan pemandangan panorama air danau. Keempat, Pencemaran air Danau Toba sudah sangat buruk akibat akumulasi zat pencemar air, utamanya dari bahan kimia yang dikandung pellet ikan dalam praktek budi daya KJA, sesuai kesimpulan akhir dari hasil penelitian Tim Konsultan Bank Dunia yang diminta dan telah disampaikan kepada Pemerintah.

Selanjutnya Kelima, Nilai jual pariwisata panorama alam Danau Toba sama sekali tak bisa disandingkan dengan usaha KJA yang merusak selera dan minat wisatawan yang datang ke Danau Toba. Keenam, Meminta kepada pemerintah kabupaten Toba menolak permohonan PT. RSI atau PT. Aquafarm Nusantara atau nama dan perusahaan lain memindahkan KJA nya ke Kecamatan Uluan dan Kecamatan Porsea.


Dalam surat terbuka atas nama FK-KDT tertera GAMKI, GMKI, PMKRI, Horas Halak Hita (H3), Horas Bangso Batak (HBB), Ikatan Masyarakat Balige (IMB), Punguan Siregar Aek Nalas, DPW Kombatan Sumut, dan Persatuan Cendikiawan Batak Kristen Se Dunia (PERKIBARS).

Surat Terbuka FK-KDT tersebut diberikan tembusan kepada Presiden RI, Menko Maritim dan Investasi, Menko Perekonomian, Menteri Pariwisata, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Komisi Pemberantasan Korupsi, Anggota DPR RI dan DPD dari Dapil Kawasan Danau Toba, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan Ketua DPRD Kabupaten Se-Kawasan Danau Toba. (YAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel