J.S. Simatupang, SH, MH, Ketua DPP MKGR: Kepengurusan Partai Golkar Harus Dirombak dan Kembalikan ke AD/ART

JAKARTA, DNT News – Kepengurusan Partai Golkar yang telah dibentuk Ketua Umum Airlangga Hartarto sangat jelas melanggar rekomendasi Munaslub 2017. Karena sesungguhnya rekomendasi itu dimaksudkan untuk melakukan revitalisasi kepengurusan, bukan restrukturisasi, dimana dia justru merombak secara total kepengurusan Munaslub 2016.

Hal ini dikatakan JS Simatupang SH MH, Ketua DPP MKGR dan Wakil Ketua Bidang Organisasi PERADI, terkait kepengurusan Partai Golkar yang baru kepada dalihannatolunews.com, Senin 05 Februari 2018, di Jakarta.

“Ada sejumlah kebijakan yang dinilai sangat menyimpang telah dilakukan oleh Airlangga. Untuk itu kepengurusan Partai Golkar harus dirombak lagi dan kembalikan ke AD/ART. Jangan sesuka hati. Ini bukan partai milik pribadi yang bisa berbuat sesuka hati sekalipun dia sudah menjabat sebagai ketum,” katanya.

Disampaikannya, hal ini demi tegaknya hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh AD/ART serta hasil Munas Bali dan Munalub Jakarta Partai Golkar yang sekarang, dimana telah terjadi  perubahan struktur yang tidak sesuai dengan Peraturan Partai Golkar.

Pro kontra terhadap kebijakan Airlangga Hartarto kini semakin meruncing karena ditemukan sejumlah sikap sang ketum baru ini yang dinilai menyimpang dari AD/ART. “Bahkan ini dinilai sebagai sikap arogan yang menabrak semua ketentuan dan rambu-rambu yang sangat melekat pada partai berlambang Pohon Beringin ini” serunya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU Edisi 129/Februari 2018

Advokat senior yang memiliki kantor hukum sendiri, Law Office JS Simatupang & Patners di Kawasan Jalan Thamrin Boulevard Unit RTE/G/E-19 Thamrin Resident Jakarta ini mengingatkan, Munaslub 2017 tidak mengubah AD/ART partai, artinya AD/ART yang berlaku adalah mengacu kepada hasil Munsalub 2016.

“Dalam ART hasil Munaslub 2016, Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri atas Ketua Harian. Namun dalam kepengurusan yang baru dibentuk, jabatan itu jutru seenaknya saja dihilangkan oleh Airlangga,” ujarnya.

Lebih jauh lagi Anak Medan yang meraih gelar Magister Hukum dari Universitas paling bergengsi di Jakarta ini mengatakan, bahwa dalam Pasal 12 menyebutkan syarat-syarat menjadi pengurus yaitu memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PDLT). Namun kepengurusan yang disusun, justru berdasarkan penilaian subyektif Airlangga Hartarto sebagai ketum.

“Buktinya, ada sejumlah pengurus yang ditenggarai memiliki record hitam dan bermasalah hukum. Sehingga ini terkesan berdasarkan pesan sponsor atau titipan orang tertentu,” sesalnya.

JS Simatupang SH MH menyangsikan elaktibilitas Partai Golkar bisa meningkat ke depan melihat kondisi seperti ini. “Bagaimana mungkin dia (Airlangga-red) bisa menaikkan elaktabilitas Partai Golkar di tahun politik yang kompleks ini, kalau SDM pengurusnya saja amburadul begini,” pungkasnya. (MT)

Komentar (1)

One Comment on “J.S. Simatupang, SH, MH, Ketua DPP MKGR: Kepengurusan Partai Golkar Harus Dirombak dan Kembalikan ke AD/ART”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (1)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel