Jhohannes Marbun, SS, MA: Tiga Tahun Jokowi-Jusuf Kalla Pembangunan Sektor Kebudayaan Masih Terabaikan

JAKARTA, DNT News – Selama tiga tahu memerintah, rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla, belum memberikan perhatian terhadap sektor kebudayaan. Padahal dalam nawacita, Jokowi pernah berjanji bahwa kebudayaan merupakan penjabaran Tri Sakti yang harus ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Jhohannes Marbun SS MA, Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) dalam Siaran Pers, Minggu 29 Oktober 2017, yang dikirim ke dalihannatolunews.com. “Pembangunan di sektor kebudayaan masih terabaikan. Menjadi sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi maupun infrastruktur sekaligus dimanfaatkan sebagai simbol kebangkitan kebudayaan nasional,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa pekerjaan rumah di sektor kebudayaan yang harus diperhatikan oleh Jokowi-Jusuf Kalla di sisa pemerintahannya.

Pertama, soal keberagaman budaya dimana situasi keberagaman dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Bahkan, diskriminasi etnisitas dan benturan sosial masih marak terjadi mewarnai keseharian wajah pemerintahan ini.

Kedua, mengenai peraturan maupun kebijakan masih tumpang tindih dan belum dijalankan dengan baik. Menurutnya, Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan dalam pelestarian Cagar Budaya belum ditetapkan oleh Presiden RI sampai dengan saat ini.

MADYA menggelar Diskusi Indonesian Heritage Watch ”Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di Sektor Kebudayaan” Sabtu 21 Oktober 2017, di Jakarta

Ketiga, Indonesia belum memiliki data yang akurat terkait potensi kebudayaannya. Padahal, dalam mengelola dan melestarikan warisan kebudayaan, data menjadi dasar dalam mengelola kebudayaan yang ada.

Keempat, situasi darurat dalam Revitalisasi Cagar Budaya. MADYA mengacu pada peristiwa kebakaran Kampung Tarung di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 07 Oktober 2017 lalu. Pada musibah itu, sebanyak 28 rumah adat serta dua unit rumah ibadah penganut kepercayaan Marapu mengalami kerusakan.

Kelima, pengawasan dan penegakan hukum. Menurutnya, penyelamatan Pasar Cinde di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan. Padahal bangunan Cagar Budaya Pasar Cinde telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Palembang Nomor 179a/KPTS/Disbud/2017.

Keenam, sinergitas antar Kementerian/Lembaga maupun Pemerintahan Daerah masih lemah. Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya mendorong dan berperan dalam pembangunan nasional yang berwawasan kebudayaan.

Majalah Bulanan DALIHAN NA TOLU edisi 126/Nopember 2017 segera terbit.
Mau berlangganan??? Hubungi kami.

Ketujuh, penghargaan, royalti, dan dukungan lainnya terhadap para tokoh. Menurutnya, bangsa Indonesia memiliki banyak tokoh seni, budaya, atau pelaku karya kreatif. Namun sepeninggal mereka, seringkali karya mereka tidak terurus dengan baik.

Untuk itu Jhohannes Marbun SS MA menyarankan pemerintah Indonesia perlu mengelola karya-karya tersebut agar memberi manfaat optimal bagi banyak orang. “Tentu tidak lupa memberi penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang masih hidup serta membantu pengurusan royalti atas karya-karya mereka,” pungkasnya. (DNC)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel