Kamaruddin Simanjuntak, S.H., M.H.: Deklarasikan Partai Berbasis Kristen bernama Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera

JAKARTA, DNT News – Kami melihat akhir-akhir ini begitu banyak penyimpangan terjadi di berbagai sektor pemerintahan, swasta, dan organisasi kemasyarakatan karena semakin maraknya kasus intoleransi dan kebencian antar sesama di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan/atau lahirnya Orde Reformasi.

Hal ini dikatakan Kamaruddin Simanjuntak SH MH ketika bersama kawan-kawan secara resmi mendeklarasikan pendirian partai baru berbasis Kristen bernama “Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera” (PDRIS), Selasa 07 Juli 2020, di Hotel Ciputra, Jln Letjen S Parman No 11, Jakarta Barat. Kehadiran PDRIS yang mengusung cita-cita luhur para pendiri bangsa ini akan menambah semarak wajah perpolitikan di tanah air.

“Sehingga sistem pengelolaan bangsa dan Negara RI menjadi sangat jauh dari harapan dan cita-cita luhur para pendiri, yaitu negara yang dikelola berdasarkan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 dengan konsep keberagaman Bhinenka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI. Bahkan akhir-akhir ini marak kasus tentang intoleransi, kebencian atas keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ‘SARA’ yang begitu mudah menjadi penyulut permasalahan kebencian,” katanya.

Dalam kepengurusan DPP PDRIS, Kamaruddin Simanjuntak SH MH sebagai Ketua Umum, Drs Santun Lumban Gaol MAP sebagai Sekretaris Jenderal, dan Temmy Jaya Limawai SH sebagai Bendahara Umum. Mereka mendeklarasikan pendirian PDRIS bersama sekitar 50 orang yang terdiri dari pendiri, penasehat, penyantun, pengurus, dan simpatisan.

Ketua Umum Kamaruddin Simanjuntak SH MH, Sekretaris Jenderal Drs Santun Lumban Gaol MAP, Bendahara Umum Temmy Jaya Limawai SH, dan lainnya pada acara deklarasi Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera
Ketua Umum DPP PDRIS Kamaruddin Simanjuntak SH MH, Sekretaris Jenderal Drs Santun Lumban Gaol MAP, dan Bendahara Umum Temmy Jaya Limawai SH diabadikan dengan pendiri, penasehat, penyantun, dan pengurus lainnya


Dikatakannya, Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang merupakan landasan dari segala keputusan bangsa dan negara seharusnya menjadi satu-satunya ideologi tetap sebagai pemersatu serta mencerminkan kepribadian bangsa dan NKRI. Pancasila yang merupakan dasar serta ideologi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, seharusnya dipergunakan sebagai sumber segala sumber hukum untuk mengatur pemerintahan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila yang merupakan ide dan gagasan pemersatu bangsa dan negara RI merupakan kesepakatan bersama dari para pendiri yang mengutamakan semua kepentingan bersama rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke dan/atau dari Mianas sampai kepulauan Rote,” ujarnya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 156/Juli 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 156/Juli 2020

Kamaruddin Simanjuntak SH MH yang berprofesi sebagai pengacara ini memperhatikan bahwa sejak Orde Reformasi bergulir, selain maraknya kasus kebencian dan intoleransi, masih banyak kasus lain yang sangat menonjol dan merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara yaitu kejahatan tindak pidana korupsi, money politics, dan nepotisme yang menggurita di berbagai lini pemerintahan maupun swasta.

Dia menyampaikan bahwa setelah meneliti, mempelajari, dan mencermati ternyata masalah sulitnya KPK RI memberantas kejahatan korupsi adalah justru disebakan oleh partai politik masih menerapkan pungutan berupa mahar politik, money politics, serta pengeluaran pribadi dari calon eksekutif dan legislatif yang berlebihan dan jauh melampaui pendapatan bila sekiranya yang bersangkutan terpilih menjadi pejabat eksekutif, kepala daerah, atau anggota legislatif.


Untuk itu, pihaknya dari PDRIS berharap agar negara dan pemerintahan tidak boleh lagi dikelola dengan cara lama yaitu kebencian, mahar politik, dan money politics, akan tetapi cara baru yakni profesional, proporsional, obyektif, dan terbebas dari semangat intoleransi dan kebencian, baik pengelolaan pemerintahan dalam negeri maupun luar negeri, dan negara ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan konsep kasih, persaudaraan, dan saling menghormati di dalam kesetaraan.

“Karena itu, untuk mengatasi kebuntuan maraknya kasus intoleransi, kebencian, dan kejahatan korupsi serta money politics itu, maka pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, telah kami dirikan secara resmi partai baru yaitu Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera ‘PDRIS’ yang bernafaskan kebenaran Alkitab dan berazaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI,” serunya. (YAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel