Komite Danau Toba: Mengajukan Tiga Permintaan Krusial Membangun Danau Toba Mendunia ke Kementerian LHK

JAKARTA, DNT News – Kita apresiasi pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang sudah bersedia membantu merealisasikan beberapa usulan Komite Danau Toba. Kita berharap langkah ini bisa secepat mungkin direalisasikan mengingat program Presiden Jokowi untuk membangun Danau Toba menjadi destinasi wisata mendunia.

Hal ini dikatakan Ketua Umum KDT Edison Manurung SH MM didampingi dua Pembina KDT yakni Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM dan Marthin Hutabarat SE MM kepada dalihannatolunews.com pada suatu kegiatan belum lama ini di Jakarta.

Pada Kamis 07 November 2019 pihaknya dengan jajaran pengurus Komite Danau Toba telah menyambangi Kementerian LHK dalam kaitan memberikan pemaparan mengenai Percepatan Pembangunan Danau Toba Mendunia di Era Joko Widodo. Mereka diterima Wakil Menteri LHK Dr Alue Dohong dan jajaran di ruang rapat Kementerian LHK.

Pada kesempatan itu, KDT mengajukan 3 (tiga) permintaan krusial membangun Danau Toba mendunia di hadapan Wamen LHK dan jajarannya.
Pertama, penghijauan di Kawasan Danau Toba yang merupakan kerja sama dengan Kementerian LHK, Gubernur Sumatera Utara, dan Pangdam Bukit Barisan.

Ketua Umum KDT Edison Manurung SH MM, Pembina KDT Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM dan Marthin Hutabarat SE MM bersama Gubernur Sumatera Utara Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi
Ketua Umum KDT Edison Manurung SH MM, Pembina KDT Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM dan Marthin Hutabarat SE MM bersama Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting
Ketua Umum KDT Edison Manurung SH MM, Pembina KDT Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM dan Marthin Hutabarat SE MM bersama Kadis Pariwisata Sumatera Utara dr Ria Telaumbanua

Kedua, pengajuan permintaan 100 hektar untuk membangun miniatur Indonesia dalam rangka mendukung percepatan wisata Danau Toba mendunia. “Kami ingin menegaskan bahwa Danau Toba milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, dipandang penting bila ada miniatur Indonesia, khususnya di wilayah Danau Toba,” katanya.

Ketiga, mengundang Menteri LHK untuk menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dalam membahas soal Keramba Jaring Apung (KJA) di sekitar Danau Toba. “Kita prihatin dengan begitu banyaknya KJA di Kawasan Danau Toba. Itu sangat mengganggu, apalagi dalam kaitan membangun Danau Toba menjadi destinasi wisata dunia,” ujarnya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 150/November 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 150/November 2019

Selain itu, KDT juga menyoroti soal sampah yang mengotori Danau Toba. Dia langsung menelurkan gagasan Gerakan Danau Toba Bebas Sampah yang akan digawangi oleh Kementerian LHK. “Nantinya semua stakeholders di Kawasan Danau Toba akan turun langsung membersihkan sampah. Kalau perlu digerakkan anak-anak sekolah untuk sehari penuh membersihkan Danau Toba,” imbuhnya.

Kepada media ini Edison Manurung SH MM menyampaikan, menyikapi permintaan KDT itu Dr Alue Dolong mengatakan, Danau Toba menjadi 5 destinasi wisata super prioritas. “Ini menjadi top priority Presiden Jokowi. Kami sepakat melakukan penghijauan (green toba). Memang perlu ada reboisasi untuk mencegah erosi,” katanya.


Terkait rencana membangun miniatur Indonesia, Wamen LHK Dr Alue Dohong mengapresiasi dan menilai sebagai ide brilian. “Sangat memungkinkan bila dibangun miniatur Indonesia. Mungkin diawali di Kawasan Danau Toba,” ujarnya.

Sementara itu mengenai KJA, Dr Alue Dohong mengakui dari hasil kajian Kementerian LHK, KJA di Danau Toba sudah melewati trashold (ambang batas) minimum. “Harus ada kebijakan mereduksi jumlah KJA, baik milik swasta maupun masyarakat. Kalau tidak, kualitas air akan terus memburuk dan debitnya turun terus,” urainya. (AAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel