Komite Provinsi Danautoba: Bekerja Sama dengan Pusat Sudi Otonomi Daerah FH-UKI Jakarta Gelar Diskusi Menyongsong Provinsi Danautoba

JAKARTA, DNT News – Danau Toba sudah semakin maju peningkatan di bidang industri pariwisata. Beberapa event yang dilakukan di kawasan Danau Toba sudah mulai bergaung dengan dihadiri bukan saja wisatawan dalam negeri tapi juga wisatawan mancanegara. Untuk itu kawasan tersebut sudah seyogianya bisa dijadikan menjadi satu provinsi baru dengan nama Propinsi Danautoba.

Hal inilah yang bergema pada diskusi yang digelar Komite Provinsi Danautoba (KPD) bekerja sama dengan Pusat Studi Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH-UKI) Jakarta dengan tema “Menyogsong Provinsi Danautoba”, Kamis 13 Juni 2019 siang, di Kampus UKI, Ruang Vicon, Jln Mayjen Sutoyo No 2, Cawang, Jakarta Timur.

Diskusi tersebut dihadiri 30 orang yang terdiri dari Komite Kerja, Dewan Pakar, Dewan Pembina, Dewan Penasihat Komite Provinsi Danautoba, serta pejabat FH-UKI. Acara dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik UKI Dr Wilson Rajagukguk MSi MA. Sambutan pengantar disampaikan Drs Saidi Butarbutar, Brigjen TNI (Purn) Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH, dan Edison Manurung SH MM. Sementara moderator diperankan Sekretaris Umum KPD Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM.

Diskusi yang berjalan dinamis itu memunculkan pendapat yang semua bermuara agar segera terbentuk provinsi di bona pasogit kawasan Danau Toba. Sehingga kehidupan masyarakatnya kelak meningkat dan menghapus slogan “Tapanuli Peta Kemiskinan”.

Brigjen TNI (Purn) Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH memberikan sambutan pengantar diskusi tema “Menyongsong Provinsi Danautoba”
Para peserta diskusi tema “Menyongsong Provinsi Danautoba” digelar KPD bekerja sama dengan Pusat Studi Otonomi Daerah FH-UKI
Para peserta diskusi tema “Menyongsong Provinsi Danautoba” Kamis 13 Juni 2019, di Kampus UKI, Ruang Vicon, Cawang, Jakarta Timur

Para peserta tidak mempersoalkan apa pun nama provinsi tersebut kelak, asal jangan terulang lagi peristiwa seperti pengajuan sebelumnya yang berakibat menjadi penghalang berdirinya provinsi baru. Menurut peserta, pemekaran Provinsi Sumatera Utara sudah sangat terlambat dibandingkan daerah lain. Untuk itu para KPD sudah harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengajuan provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Ketua Umum KPD Edison Manurung SH MM mengatakan Danau Toba bukan hanya milik Sumatera Utara atau masyarakat Batak, namun milik nasional seluruh rakyat Indonesia. Dia berharap dengan adanya BPODT di era Presiden Jokowi, pembentukan Provinsi Danautoba bisa segera diwujudkan. “Kesalahan masa lalu jangan terulang lagi di era Presiden Jokowi. Saya mengajak semua masyarakat lintas suku untuk mendukung pembentukan Provinsi Danautoba,” ajaknya.

Dekan FH-UKI Hulman Panjaitan SH MH (keenam kiri) diabadikan seusai diskusi bersama pengurus KPD dan pejabat FH-UKI lainnya
Dari ki-ka: Drs Binsar Hutabarat MSE, Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM, Edison Manurung SH MM, Marthin Hutabarat SE MM, dan Roy Monang Manurung SE MM
Dari ki-ka: Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM, Dr Salman Habeahan, Dr Rosmawati Hilderiah Panjaitan, Marthin Hutabarat SE MM, dan Drs Binsar Hutabarat MSE

Drs Saidi Butarbutar mengatakan agar segera dibuatkan rencana kerja melalui program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar diketahui sejauhmana progres yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, maupun yang mau dilakukan. “Jadi harus jelas job description dari setiap Dewan Pakar dalam melakukan kajian dan riset untuk memenuhi persyaratan pengajuan provinsi baru,” katanya.

Brigjen TNI (Purn) Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH mengatakan sampai saat ini pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi masih memperjuangkan Geopark Kaldera Danau Toba masuk ke dalam UNESCO Global Geopark (UGG). “Dengan masuknya Danau Toba ke dalam UGG akan bisa lebih mempercepat pemekaran Sumatera Utara dengan membentuk provinsi baru di kawasan Danau Toba,” ujarnya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 145/Juni 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 145/Juni 2019

Berbagai masukan dan tanggapan silih berganti diberikan peserta dengan harapan terbentuk provinsi baru di kawasan Danau Toba yakni Hulman Panjaitan SH MH (Dekan FH-UKI), Prof Dr Gimbal Doloksaribu, Dr Rosmawati Hilderiah Panjaitan, EG Togu Manurung PhD, Dr Sabar Martin Sirait, Dr Hotner Tampubolon, Prof Dr Manumpan S Tumanggor, Dr Antonius Dieben Robinson Manurung, Sihar Panjaitan, dr Monang Simarmata SpM, Dr Djamester Simarmata, Omas Bulan Samosir PhD, Ir Berlin Simarmata MM, Dr Salman Habeahan, Prof Dr Domu Simbolon, Drs Binsar Hutabarat MSE, Roy Monang Manurung SE MM, Johnson Pangaribuan, Dr Wilson Rajagukguk MSi MA. Turut mendukung Marthin Hutabarat SE MM (Bendahara Umum KPD), Poltak Siringoringo SH MH, Edwin Napitupulu, P Sibuea, Tomson Situmeang SH MH, dan lainnya.

Dengan rasa kecintaan terhadap bona pasogit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, mereka berharap segera terbentuk provinsi baru di kawasan Danau Toba. Mereka juga mengatakan agar dilakukan berbagai upaya termasuk deal politik sehingga proses pengajuan hingga terbentuk kelak dapat berjalan dengan baik. Acara berakhir sore hari dengan ramah tamah yang disiapkan FH-UKI. (AAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel