Komite Provinsi Danautoba: Roadshow dengan Menggelar Seminar Publik untuk Sosialisasi dan Menghimpun Pendapat Masyarakat Danau Toba di 10 Kota

JAKARTA, DNT News – Kawasan Danau Toba meliputi keseluruhan perairan Danau Toba dan daerah tangkapan air serta penyangganya. Secara administratif terdiri dari 9 kabupaten yakni Dairi, Karo, Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah.

Hal ini dikatakan Jansen Sinamo, Ketua Pelaksana Komite Provinsi Danautoba, pada Diskusi Terbatas membahas persiapan program menyongsong pembentukan Provinsi Danautoba, Rabu 22 Agustus 2018, di kawasan Pulogebang Permai, Jakarta Timur. “Inilah salah satu alasan mengapa Provinsi Danautoba diperlukan,” katanya.

Rapat terbatas Komite Provinsi Danautoba itu dihadiri Edison Manurung SH MM (Ketua Umum), Jansen Sinamo (Ketua Harian), JS Simatupang SH MH (Ketua), Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM (Sekretaris Umum), Hudson Hutapea SH (Wakil Bendahara), dan Victor Ambarita (Humas).

Guru Etos Indonesia ini menyampaikan, tahun 2016 lalu Presiden Jokowi membentuk BPODT yang bertujuan mengaktualisasikan segenap potensi kawasan Danau Toba (alam, budaya, dan manusia) menjadi daerah tujuan wisata berkelas dunia yang tidak kalah dari Bali. Semua dilakukan dengan berkoordinasi terhadap pemerintah kabupaten di sekeliling Danau Toba, agar kemakmuran rakyat wilayah ini meningkat secara signifikan.

“Untuk mengefektifkan tujuan BPODT, maka sangat diperlukan pemekaran Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk Provinsi Danautoba yang akan setangkup dengan BPODT secara visi dan misi,” katanya.

Dari ki-ka: Jansen Sinamo, Hudson Hutapea SH, Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM, JS Simatupang SH MH, dan Edison Manurung SH MM
Peserta Rapat terbatas diabadikan JS Simatupang SH MH, Jansen Sinamo, Edison Manurung SH MM, dan Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM

Ditambahkannya, sebagai langkah awal para penggagas dan panitia, berencana melakukan roadshow dengan mengadakan Seminar Publik untuk sosialisasi dan menghimpun pendapat masyarakat kawasan Danau Toba.

“Seminar itu akan diadakan secara berkala sejak September hingga Desember 2018, di 10 kota yakni Pangururan, Balige, Tarutung, Doloksanggul, Sidikalang, Salak, Raya, Berastagi, Medan, dan Jakarta,” urainya.

Kegiatan setiap seminar akan diikuti 300 jiwa yang terdiri dari kepala daerah, SKPD, wakil rakyat, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan dan tokoh pemuda. Seminar dilakukan dalam dua sesi dengan pembicara tiga orang membahas ekonomi, politik, sosial, dan budaya.


Sementara itu, Edison Manurung SH MM, Ketua Umum, mengatakan bahwa Komite Provinsi Danautoba akan segera dilegalkan dengan menjadi berbadan hukum. Selanjutnya disiapkan keperluan administrasi dan pembukaan rekening bank.

“Setelah seminar itu, kita akan melakukan audience ke Ketua DPD-RI dan Ketua DPR-RI yang akan menampung aspirasi masyarakat terkait pembentukan Provinsi Danautoba,” katanya.

“Melalui seminar di berbagai daerah dengan menampung aspirasi masyarakat, kita harapkan dapat terbentuk Provinsi Danautoba untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat,” sambungnya.

Caleg Partai Hanura Dapil Sumut II Nomor Urut 2 ini pun berharap, di era Presiden Jokowi dua periode dan Dr H Oesman Sapta Odang Ketua DPD-RI yang juga Ketua Umum Partai Hanura, pembentukan Propinsi Danautoba dapat terwujud. (Yan)

Komentar (3)

3 Comments on “Komite Provinsi Danautoba: Roadshow dengan Menggelar Seminar Publik untuk Sosialisasi dan Menghimpun Pendapat Masyarakat Danau Toba di 10 Kota”

  1. Saya setuju Prov Toba digagas, diusulkan dan dibentuk. Karena kalau mau menjadikan Danau Toba Monaco of Asia, maka perlu keseriusan. Tapi jangan seperti model Batam. Ada Otorita Batam, ada Pemkot Batam tetapi kurang akur. Saya kira perlu diakurkan antara BODT dan Rencana Prov Toba. BODT mungkin dari sisi manajemen dan pengembangan wisata dan lainnya. Namun dari sisi pemerintahan, sangat perlu. Kalau masih bergabung dengan Sumatera Utara, banyak yang menganalisa bahwa Pemda Prov Sumatera Utara kurang serius, terbukti dengan kejadian tenggelamnya kapal, dimana manajemennya harusnya lintas kabupaten dan ditangani provinsi, kelihatannya kurang serius. Meskipun sudah banyak upaya. Kurang serius aja. Kecuali ada Wakil Gubernus wilayah Toba misalnya, tapi kan ga dimungkinkan oleh UU. Slah satu jalan supaya lebih serius adalah buat PROV. TOBA. Saya selaku putra kelahiran di pinggir Danau Toba, sangat setuju bah.

    Namun, kalau nanti sudah jadi, para penggagas ini jangan saling sikut. Mengalir saja. Tunjukkan orang Batak itu orang bermartabat, terhormat dan saling menghargai. Bisa dibuat nanti untuk calon pemimpinnya ada Dewan khusus. Kalau sdh ada nanti Pjs Gubernur, maka dari Panitia bisa mengantar semua untuk generasi mudanya. Apalagi sudah ada DPRD. Sudah pintarlah memanage pemerintahan ini orang Toba. Banyak Ahli pemerintahan orang Toba. Dalihan natolu kanminiatur pemerintahan skala keluarga. Saya percaya itu. HORAS Kawan….selamat berjuang.

  2. Selama ini jg klw dilihat tdk ad kerjasama antara Provinsi, BODT, dan PemKab klw mmg mempunyai rncn mengembangkan Danau Toba, g perlu sampai menggagas pembentukan Prov. Danau Toba klw secara pemerintahan sendiri yg sdh memiliki ruang lingkup utk mengelola n mengembangkan daerahnya masing2 blm menunjukkan hasil maksimal. Jd klw gagasan ini hanya utk mencari sesuatu tidak usah saja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (3)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel