Yayasan Pencinta Danau Toba: Bentuk Tim Hukum Tangani Kasus Dua Korban Pemukulan di Desa Silimalombu Kabupaten Samosir

JAKARTA, DNT News – Kecaman di masyarakat hingga di media sosial kepada Jautir Simbolon makin gencar. Pasalnya, hingga saat ini dia belum ditahan pihak kepolisian karena perbuatannya bersama anak buahnya telah melakukan pemukulan, pengeroyokan, ‘penahanan’, hingga pelecehan seksual kepada Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun.

Hal ini terungkap pada pertemuan rapat YPDT yang digelar, Selasa 29 Agustus 2017 sore, di Sekretariat YPDT, Jakarta. YPDT sepakat membentuk Tim Hukum menangani kasus 2 (dua) korban pemukulan dan pengeroyokan di Desa Silimalombu, Kabupaten Samosir.

Pembentukan Tim Hukum ini didukung Perkumpulan Pabayo (Parsadaan Batak Alumni Yogyakarta), Perkumpulan Sipartogi (Silalahi, Paropo, Tongging), Protection International Defender, maupun beberapa orang mewakili individu yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Andaru Satnyoto (Sekretaris Umum YPDT) sebagai pemandu membuka pertemuan rapat dengan menyampaikan, bahwa kasus pemukulan terhadap kedua aktivis lingkungan hidup dari YPDT itu sudah lebih dari dua minggu. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan pihak kepolisian. “Karena itu, pertemuan rapat ini merekomendasikan pembentukan Tim Hukum dengan mengambil langkah hukum yang konkret dan perencanaan strategis,” ujarnya.

Suasana pertemuan rapat YPDT, Selasa 29 Agustus 2017 sore, di Sekretariat YPDT, Jakarta, didukung Pabayo, Sipartogi, Protection International Defender, dan lainnya sepakat membentuk Tim Hukum tangani kasus 2 (dua) korban pemukulan dan pengeroyokan di Samosir

Dalam kaitan tersebut, Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum YPDT) menghimbau agar tindakan Tim Hukum tersebut harus mengikuti koridor yang ada. “Perspektif Kota Berkat di Atas Bukit yang menjadi visi YPDT perlu menjadi kerangka aksi dan kerangka pikir (mindset) agar kita tidak gaduh,” serunya.

Selain Tim Hukum yang notabene berkaitan dengan urusan litigasi, di bawah koordinasi YPDT akan dibentuk juga tim lain yang lebih mengurusi hal-hal non-litigasi, misalnya komunikasi dengan berbagai pihak, publikasi pemberitaan (jurnalistik), membangun jejaring, penggalangan massa, hingga penggalangan dana.

Secara filosofis, peserta rapat sudah membangun dasar dan kerangka falsafatinya. Selanjutnya harus membuat dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk bangunan tersebut. Dengan kata lain, langkah pikir, langkah aksi, dan strategi.

Sandi E Situngkir SH yang ditunjuk sebagai Ketua Tim (Litigasi dan Non Litigasi) mengharapkan kepada peserta yang hadir dapat mengusulkan nama-nama yang dapat bergabung dengan Tim yang dibentuk ini. “Tim akan segera bekerja berdasarkan catatan maupun mandat yang telah diberikan. Nama Tim ini adalah Tim Advokasi Perlindungan Danau Toba (TAPDATU),” ujarnya. (Leonard)

Telah terbit!!!
Majalah Bulanan DALIHAN NA TOLU edisi 124/September 2017. Mau berlangganan??? Hubungi kami segera.

 

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel