Dr. H.P. Panggabean, SH, MS: Sudah Saatnya Dibentuk “Lembaga Adat Budaya Batak”

Budaya Batak

JAKARTA, DNT News — Dr HP Panggabean SH, MS, Ketua Umum DPP Kerukunan Masyarakat Batak (KERABAT) mengatakan sudah saatnya dibentuk “Lembaga Adat Budaya Batak” dalam rangka pelestarian Hukum Adat Batak menangani berbagai konflik kultural dan penyusunan pedoman pelaksanaan acara adat-budaya Batak yang efisien dan efektif.

Hal ini dikatakannya, Jumat 18 Agustus 2017, kepada dalihannatolunews.com dengan berbagai landasan pemikiran. Pertama, landasan yuridis peranan MAHUDAT dalam hukum nasional. Kedua, perspektif pelaksanaan upacara adat perkawinan dan pemakaman. Ketiga, peranan hak MAHUDAT dalam sistem pemerintahan OTDA. Keempat, aspek ajaran Dalihan Na Tolu mendukung upaya manajemen konflik. Kelima, penerapan hukum adat suku dengan lembaga sosial agama dan lembaga budaya lainnya menangani konflik kultural.

Disampaikannya, bahasan pokok tentang daftar Mangaraja Adat Batak (MAB) dalam strukur LABB diisi minimal 45 tokoh masyarakat adat nasional dalam tiga fungsi. Pertama, 1 orang Raja Bius dan 2 orang wakil Raja Partahi. Kedua, 15 orang gelar Sutan. Ketiga, 30 orang gelar Baginda.

Kepengurusan “Lembaga Adat Budaya Batak” disusun dalam 5 (lima) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) berikut gelar di tingkat nasional mencakup teritorial Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya.

Dewan Pengawas/Pembina (DEWASBIN) menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, koordinasi, dan supervisi. Terdiri dari Ketua (Raja Bius), Wakil Ketua I (Raja Partahi I), Wakil Ketua II (Raja Partahi II), serta sekretariat 5 personil (Sutan) dan 5 personil (Baginda).

Badan Pekerja Harian (BPH) menjalankan fungsi menyusun buku pedoman acara adat. Terdiri dari Ketua/Wakil Ketua 3 personil (Sutan), serta sekretariat 3 personil (Sutan) dan 5 personil (Baginda).

Badan Perwakilan Marga (BPM) menjalankan fungsi pelaksanaan kegiatan bersifat seminar, dialog, pelatihan, dan festival. Terdiri dari Ketua/Wakil Ketua 3 personil (Sutan), serta sekretariat 3 personil (Sutan) dan 5 personil (Baginda).

Badan Advokasi Mediasi (BAM) menjalankan fungsi mendata kasus kultural, aset agama, tanah ulayat, dan pelanggaran Hukum Adat Batak. Terdiri dari Ketua/Wakil Ketua 3 personil (Sutan), dan sekretariat 3 personil (Baginda).

Kerapatan Adat Negeri (KAN) menjalankan fungsi penanganan konflik kultural bersifat mediasi maupun kasus TIPIRING. Terdiri dari Ketua/Wakil Ketua 2 personil (Sutan), dan sekretariat 3 personil (Baginda).

Selain tingkat nasional, SOTK juga dibuat untuk tingkat daerah meliputi Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Untuk provinsi lainnya hanya disusun pada tingkat provinsi. (Hutanta)

Komentar (2)

2 Comments on “Dr. H.P. Panggabean, SH, MS: Sudah Saatnya Dibentuk “Lembaga Adat Budaya Batak””

  1. Horas…saya seorang perantau batak sdh kelilibgi eropah…america..japan…australia…terakhir pensiun dari pabrik mitsubishi motors jakarta sebagai manager HRD…pendidikan akhir S2 univ Indonesia…ingin ngobrol2 dg bp bp tua tua adat batak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (2)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel