Lomba Debat Politik Mahasiswa se-Indonesia: Mengangkat Tema “Politik Identitas Dalam Kebhinekaan”

JAKARTA, DNT News – Acara debat politik ini memperdebatkan semua hal tentang politik identitas mulai dari politik nasional hingga politik lokal atau daerah, terkhusus terkait isu pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan tahapan menjelang Pemilu dan Pilpres serentak tahun 2019.

Hal ini dikatakan Panitia yang juga Dewan Juri, Fransiskus Gian Tue Mali MSi, pada Lomba Debat Politik Mahasiswa se-Indonesia, Rabu 31 Januari 2018, di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta.

Debat politik tingkat nasional itu berlangsung selama 3 hari, Senin-Rabu 29-31 Januari 2018, dengan mengangkat tema “Politik Identitas Dalam Kebhinekaan”. Dewan Juri terdiri dari Liber Simbolon MKom, Dr Isbodroini Suyanto MA, Dr Nurliah Nurdin MA, Dr Osbin Samosir MA, Dr Anggel Damayanti MSi, Indah Novitasari MSi (Han), Dr A Bakir Ikhsan MSi, Rachmawati Kemas MSi, Fransiskus Gian Tue Mali MSi, Dr Sidratahta Mukhtar MSi, dan Alfitus Minggu MSi.

Disampaikannya, kegiatan tersebut dibagi 26 poin sesuai tema yang diundi dan dilakukan debat antar peserta mahasiswa terpilih dari 28 tim terbaik dari seluruh kampus se-Indonesia, di antaranya UGM, UKI, IPB, UI, USU, UNS, UNRI, Widyatama Bandung, UNJ, President University, Unair, Unes, dan lainnya.

“Dari 28 tim yang terdiri dari satu tim 3 orang itu dilakukan penilaian sistem poin hingga debat final, dengan 26 poin isu perlombaan bagi peserta debat. Apakah itu tim pro atau kontra sesuai hasil undian, tapi dirandom atau diacak,” katanya.

Fransiskus Gian Tue Mali MSi berharap politik identitas dalam kebhinekaan Indonesia akan selalu mendukung kebijakan pemerintah, tidak merusak atau memecah belah masyarakat. “Dinamika politik nasional saat ini cenderung mengindentifikasi identitas teknis menjadi konsumsi politik bagi mahasiswa atau generasi muda,” ujarnya.

Dewan Juri (ka-ki) Dr A Bakir Ikhsan MSi, Liber Simbolon MKom, Rachmawati Kemas MSi, Dr Sidratahta Mukhtar MSi, dan Alfitus Minggu MSi
Liber Simbolon MKom anggota Dewan Juri bersama peserta lomba dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Sementara Liber Simbolon MKom, salah seorang Dewan Juri, mengatakan lomba debat merupakan salah satu cara untuk kompetensi intelektual muda yakni mahasiswa agar lebih mudah memahami sistem ketatanegaraan dan konstitusi yang memiliki tugas untuk mengawal prinsip dasar bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Diperlukan intelektual mahasiswa sebagai wahana kompetensi uji daya kemampuan yang akan membangun intelektualitas, daya kritis, dan bagaimana cara memahami prinsip dasar bernegara,” katanya.


Liber Simbolon MKom juga menyinggung apakah mahar politik dalam sebuah kontestasi adalah sebuah hal yang lumrah atau tidak! Sangat jelas bahwasannya politik adalah  kepentingan untuk kekuasaan. Kekuasaan untuk melayani rakyat adalah demokrasi. Sementara kekuasaan untuk dilayani rakyat adalah otoriter atau otokrasi. Politik bisa jadi seni, karena improvisasi person. Ketika dengan cara mahar mendapat kekuasaan, maka potensial sekali akan mengumpulkan banyak untuk melipatgandakan perolehan jauh melebihi mahar saat berkuasa.

“Mahar memang sejauh ini masih jadi polemik. Namun tidak menyurutkan makna mahar politik itu sendiri apakah lumrah atau tidak boleh, dan apakah sesuasi dengan undang-ndang yang berlaku. Politik adalah urgensi sosial bagaimana merebut kekuasaan. Namun kekuasaan untuk melayani rakyat itulah demokrasi. Sedangkan kekuasaan untuk dilayani rakyat disebutkan otoriter atau otokrasi,” pungkasnya. (BK)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel