NEGOSIASI: Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Alternative Dispute Resolution (ADR)

Negosiasi

JAKARTA, DNT News — Salah satu upaya penanganan sengketa dalam sistem peradilan diperlukan penerapan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Alternative Despute Resolution (APS = ADR) berupa arbitrase, mediasi, dan negosiasi dalam proses litigasi, baik bersifat outside the court maupun inside the court.

Karena itulah Dr HP Panggabean SH MS (Mantan Hakim Agung RI) menulis buku “NEGOSIASI Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Alternative Dispute Resolution (ADR)”.

Hal ini sehubungan dengan maraknya konflik vertikal seperti kasus perpanjangan kontrak Freeport, kasus trans nasional di ASEAN, kasus GATT/WTO, dan lainnya maupun konflik horizontal seperti kasus hak ulayat, konflik internal partai, konflik bersifat keagamaan, kasus sengketa hukum bisnis, dan lainnya.

Negosiasi
Buku Negosiasi

Buku ini memaparkan ulasan berbagai prinsip umum negosiasi antara lain Ciri-ciri organisasi, Tahapan negosiasi, Teknik bernegosiasi, Dilema para negosiator, Negotiation skill, dan Manfaat manajemen konflik.

Dalam upaya mempersiapkan para Mediator atau Negosiator terlatih, telah ada sedikitnya tiga lembaga pelatihan mediator, yaitu: PMN (Pusat Mediasi Nasional), AMINDO (Asosiasi Mediator Indonesia), dan JLD (Jaringan Layanan Damai). Visi Misi ketiga lembaga pelatihan mediator ini dapat dilihat pada lampiran buku ini.

Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai buku ajar dalam pelatihan mediator, baik yang dilakukan tiga lembaga mediator tersebut maupun yang dilaksanakan berbagai lembaga yang bersifat internal kedinasan.

Buku ini juga menampilkan ulasan singkat tentang proses manajemen konflik dan menambahkan beberapa isi lampiran, antara lain: beberapa modul tabulasi yurisprudensi tentang konflik internal partai, kasus arbitrase, dan case law yang memerlukan proses negosiasi yang dikutip dari kliping koran.

Buku ini akan semakin memahami peranan negosiasi untuk turut membantu penanganan berbagai konflik dilandasi penerapan etika Pancasila, etika agama, dan etika budaya serta Kode Etik Profesi Hukum. (Hutanta)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel