Odo R.M. Manuhutu, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Maritim RI: Menyambut Antusias Pemaparan Pokok-Pokok Pikiran yang Disampaikan YPDT

JAKARTA, DNT News – Kedatangan Tim Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), Rabu 28 November 2018 pagi, di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, disambut antusias oleh Odo RM Manuhutu, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Maritim RI. Pokok-pokok pikiran YPDT dirangkumnya dan menyampaikan 2 (dua) hal yang dapat ditindaklanjuti bersama.

Pertama, sosialisasi perilaku untuk sadar keselamatan dalam transportasi air pada tahun 2019 mendatang, sehingga masyarakat memiliki kesadaran pentingnya mematuhi standar keselamatan yang sudah ditetapkan pengelola (otoritas) kapal, dermaga, dan awak kapal.

“Dalam sosialisasi ini, pemerintah menyambut baik kerjasama masyarakat termasuk YPDT. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Badan Otorita Danau Toba yang memperhatikan faktor keselamatan transportasi air ini, karena menyangkut banyak aspek, misalnya aspek sosial budaya, ekonomi, pariwisata, ekologi, dan lainnya,” katanya.

Kedua, khusus aspek ekologi, Asisten Deputi akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan berharap dapat bekerjasama dengan YPDT dalam membahas aspek tersebut karena aspek ekologi ini perlu waktu pembahasan tersendiri.

Odo RM Manuhutu, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Maritim RI menerima kedatangan Tim Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT)

Sebelumnya, Ir Alimin Ginting, mewakili Tim Pengurus YPDT mengatakan di zaman modern saat ini kecelakaan kapal di perairan Danau Toba tidak seharusnya terus terjadi. Kalau ada kebersamaan dan komitmen maka apa yang terjadi selama ini tidak perlu terjadi. Pada standar keselamatan kerja di bidang perminyakan, safety itu adalah segala-galanya. Filosofinya: do it right or not at all, lakukan dengan benar atau tidak sama sekali.

Dia menyarankan agar ada upaya pemerintah melakukan sosialisasi terkait standarisasi dan keselamatan transportasi air. YPDT memiliki jaringan yang cukup luas di Kawasan danau Toba (KDT) dan siap bekerjasama dengan pemerintah. Selain itu, fasilitas pemeliharaan (dooking) rutin dan pelayanan untuk menginformasikan standar keselamatan seperti di pesawat terbang.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 139/Desember 2018
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 139/Desember 2018

Laksma TNI (Purn) Drs Ir Bonar Simangunsong MSc menyatakan bahwa keselamatan maritim menjadi perdebatan dan ini harus dijamin agar tidak mengurang daya pikat pariwisata Danau Toba. Menurutnya di Danau Toba, Samosir, ada kapal polisi. “Jadi YPDT memohon perhatian khusus dari pemerintah, dan perlu dibuatkan blue print (cetak biru) sistem keselamatan transportasi air di KDT,” katanya.

Rio Pangaribuan SKom menekankan bahwa kearifan lokal penting diperhatikan di mana air Danau Toba yang dulu jernih sekarang sudah kotor dan perlu dikembalikan asri. Banyaknya Keramba Jaring Apung (KJA) selain mencemari air Danau Toba jadi kotor, juga mengganggu transportasi air. Begitu juga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, hampir tidak ada karena tidak dapat lagi menangkap ikan dengan adanya KJA. “Pemerintah perlu membuat pembibitan ikan yang dikembangkan di Danau Toba agar para nelayan dapat kembali berlayar mencari ikan,” pintanya.


Deacy Maria Lumbanraja, seorang ibu pemerhati Danau Toba menambahkan bahwa ketika penumpang kapal hendak turun kapal, kondisi tangganya sungguh memprihatinkan dan dapat membahayakan penumpang. Begitu juga kondisi dermaga yang minim dan bahkan hampir tidak tersedia dari setiap desa.

Jhohannes Marbun SS MA, menyampaikan masalah keselamatan transportasi air yang hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Pada umumnya hal ini merupakan inisiatif masyarakat karena akses tersebut menjadi kebutuhan mereka. Jika tidak ada transportasi air yang disediakan masyarakat, maka akses antar daerah di seluruh perairan di Indonesia tidak akan seperti sekarang ini.


“Ini patut kita apresiasi. Apa yang telah dimulai oleh masyarakat ini perlu didukung oleh pemerintah sebab mereka menjadi ujung tombak menyatunya antardaratan di seluruh perairan di Indonesia, khususnya di perairan Danau Toba,” ujarnya.

Di kawasan Danau Toba itu tidak ada otoritas yang mengelola sistem transportasi air, bahkan syahbandar tidak ada. Jika tidak ada otoritas pelaksana yang mengelola sistem transportasi air di Danau Toba, maka sistem pengawasannya juga akan parsial. “Maka harus ada otoritas yang menangani di Perairan Danau Toba,” imbuh Jhohannes Marbun. (FAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel