Pdt. Dr. Luhut P. Hutajulu, MTh: Tahun 2019 adalah Tahun Politik Dalam Waktu Bersamaan Pileg dan Pilpres

JAKARTA, DNT News – Mengapa orang Kristen ikut dalam Pemilu? Yesus maupun Paulus menganjurkan agar kita menghormati pemerintahan yang ada selama itu dianggap sebagai kuasa yang mengatur tata-tertib di dalam masyarakat. Di dalam sejarah dunia ada beberapa sistem pemerintahan, sistem kerajaan, sistem diktator, teokrasi, dan lainnya.

Hal ini dikatakan Pdt Dr Luhut P Hutajulu MTh, Pendeta Pensiun HKBP, dalam surat eletroniknya yang diterima dalihannatolunews.com, di Jakarta. “Salah satu sistem pemerintahan sekarang ialah ‘demokrasi’. Pengertian ‘demokrasi’ sebenarnya berarti ‘pemerintahan rayat’, ‘kuasa rakyat’. Demos artinya rakyat; kratos artinya pemerintahan, kuasa,” katanya.

Disampaikannya, kuasa itu diperoleh dengan pemungutan suara sehingga sekali lima tahun diadakan Pemilu. Demokrasi disetujui karena memperhatikan dan menghargai suara dari setiap rakyat yang hak suaranya sama. Yang selalu disokong adalah bentuk pemerintahan yang demoktatis, menjamin kebebasan beragama dan menjamin kebebasan memilih agama bagi setiap rakyat.

Konstitusi sebagai pelembagaan demokrasi merupakan faktor sangat fundamental. Sesuai dengan esensinya, paling tidak ada tiga fungsi yang perlu diperhatikan pada tiap konstitusi suatu negara yang bersifat demokratis.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 140/Januari 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 140/Januari 2019

Pertama, konstitusi merupakan pengungkapan dari persetujuan rakyat dan dengan itu rakyatlah yang sungguh menetapkan negaranya. Kedua, di dalam konstitusi ada kepastian mengenai tatanan dan bentuk negara. Ketiga, konstitusi harus memberi dan sekaligus membatasi kekuasaan yang dimiliki pemerintah.

Prinsip lain yang paling mendasar dalam demokrasi adalah pengakuan terhadap kesetaraan (equality). Prinsip kesetaraan inilah yang paling membedakan demokrasi dari sistem lainnya.

“Pada Rabu 17 April 2019 di Indonesia akan dilaksanakan Pileg dan Pilpres. Sebagai warga negara dan sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk ikut memilih di dalam tanggung jawab kepada Tuhan. Sikap politik Yesus itu menjadi dasar bagi keterlibatan gereja dalam politik,” ujarnya.


Pdt Dr Luhut P Hutajulu MTh yang merupakan Dosen Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (PPS-UKI) Jakarta ini menjelaskan, gereja bukanlah lembaga politik. Gereja tidak menyamakan diri dengan partai politik. Gereja tidak menganjurkan umatnya memilih partai tertentu. Akan tetapi, gereja melakukan pendidikan politik seperti bidang Pendidikan Agama Kristen (PAK) Orang Dewasa yakni melalui khotbah, buku, pemahaman Alkitab, dan lainnya.

“Itu bukan berarti kita menjadi anggota suatu partai, melainkan kita mempunyai kesadaran politik. Kita bukan bersikap masa bodoh, melainkan mengkritisi keadaan dengan membaca fakta dan opini di surat kabar. Kristus adalah Tuhan atas diri kita sebagai individu dan juga atas diri kita sebagai bangsa dan negara,” urainya.


Untuk turut berpartisipasi dalam menentukan warna keyakinan dan kebijakan mengatur negara, salah satu cara adalah ikut Pemilu dalam menentukan nasib hari depan masyarakat. “Di situlah kita bisa memilih pemimpin yang bersih, gesit, cakap, kreatif, produktif, kata menyatu dengan perbuatan, dan adil terhadap semua golongan etnik atau agama,” ungkapnya.

Dengan partisipasi itu berarti sedang bersikap politis dengan Hikmat dalam Kristus yang membawa damai sejahtera. Damai dalam hikmat menunjukkan kebenaran untuk menyatakan kebenaran. “Hikmat menuntut kita untuk tidak menyombongkan diri dan siap untuk memeriksa diri dan klaim kebenaran yang kita nyatakan,” pungkasnya. (FAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel