Perkumpulan Pabayo, Sipartogi, dan Protection International Defender: Dukung YPDT Bentuk Tim Advokasi Perlindungan Danau Toba

JAKARTA, DNT News – Perkumpulan Pabayo (Parsadaan Batak Alumni Yogyakarta), Perkumpulan Sipartogi (Silalahi, Paropo, Tongging), dan Protection International Defender mendukung YPDT (Yayasan Pencinta Danau Toba) membentuk Tim Advokasi Perlindungan Danau Toba (TAPDATU) menangani kasus menimpa Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun korban pemukulan dan pengeroyokan di Desa Silimalombu, Kabupaten Samosir.

Hal ini disampaikan pada rapat YPDT yang digelar, Selasa 29 Agustus 2017 sore, di Sekretariat YPDT, kawasan Cawang, Jakarta Timur. Rapat tersebut merekomendasikan pembentukan TAPDATU dengan ketua Sandi E Situngkir SH MH untuk mengambil langkah hukum konkret dan perencanaan strategis.

Dr Witarsa Tambunan MSi (Ketua Umum Pabayo) dan Happy SP Sihombing SH MH (Kepala Bidang Hukum Pabayo) menyetujui pembentukan TAPDATU berkaitan dengan urusan litigasi maupun tim lain yang mengurusi non-litigasi. “Kami siap di bagian hukum maupun non hukum,” ujarnya.

Damairia Pakpahan (Protection International Defender) menyampaikan bahwa Human Right Defender di Indonesia belum terlalu mainstream (menjadi arus utama). “Saya diskusi dengan kawan-kawan di kantor. Pertanyaan saya adalah bagaimana advokasinya itu tidak terbatas pada kelompok Batak, sehingga tidak lokalitas,” katanya.

Dia juga mempertanyakan, apakah kawan-kawan sudah mengontak LSM dan kawan-kawan gerakan di Sumatera Utara? Begitu juga di tingkat nasional, apakah sudah mengontak YLBHI dan Walhi? “Ini penting karena ini juga berbicara lingkungan,” ingatnya.

Andaru Satnyoto SIP MSi (Sekretaris Umum YPDT) menanggapinya dengan mengatakan bahwa kerjasama dan sinergitas dengan kawan-kawan pergerakan sosial sudah lama dilakukan YPDT, baik di daerah (khususnya Sumut) maupun di aras nasional. “Kita akan tingkatkan lagi dan diperkuat,” ujarnya.

Damairia Pakpahan melanjutkan bahwa kawan-kawan (Organisasi Masyarakat Sipil –Red) di tingkat nasional, baru saja bertemu dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ada salah satu pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, berbunyi: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum YPDT) berharap TAPDATU dapat bekerja secara profesional. Bebas dari isu-isu yang memprovokasi, sehingga tidak mudah diadu-domba khususnya antarmarga Batak, dan diperalat. (Leonard)

Telah terbit!!!
Majalah Bulanan DALIHAN NA TOLU edisi 124/September 2017. Mau berlangganan??? Hubungi kami segera.

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel