Presiden Direktur BPODT Arie Prasetyo: Menerima Audiensi Komite Masyarakat Danau Toba Membahas Percepatan Pariwisata Danau Toba

JAKARTA, DNT News – Danau Toba merupakan merupakan salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi proyek strategis nasional dan sudah ditetapkan menjadi prioritas sejak tahun 2016 lalu.

Hal ini dikatakan Presiden Direktur BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) Arie Prasetyo ketika menerima audiensi rombongan DPP KMDT (Komite Masyarakat Danau Toba) untuk membahas percepatan pariwisata Danau Toba, Selasa 18 Februari 2020 siang, di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat. “Kami menyambut baik inisiatif KMDT mendukung percepatan pariwisata Danau Toba,” katanya.

Disampaikannya, alokasi anggaran luar biasa untuk Danau Toba. Modal anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian terkait. BPODT hanya memiliki anggaran operasional dengan tugas melakukan koordinasi tentang segala sesuatu yang harus dibangun guna mengembangkan Danau Toba dari sisi kepariwisataan.

Untuk meningkatkan pariwisata Danau Toba, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol, lapangan terbang, pelabuhan, dan kapal motor penumpang. ”Arah berikutnya, siapa yang mengisi infrastruktur itu dan apa yang akan dilakukan. Harus dipersiapkan supaya infrastruktur itu tidak sia-sia. Pengalaman selama tiga tahun masih lemah dalam kualitas. Harus ada standard agar sesuai dengan harapan,” ujarnya.

Diabadikan Presiden Direktur BPODT Arie Prasetyo, Direktur Pengembangan Destinasi Regional I Oni Yulfian, dan rombongan DPP KMDT dengan Ketua Umum Edison Manurung SH MM
Suasana audiensi rombongan DPP KMDT dengan Presiden Direktur BPODT membahas percepatan pariwisata Danau Toba, di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat
Diabadikan (ka-ki) Denny Lumbangaol SSas, Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM, Ir Darsono Manurung, Ir Bandono B SE, Brigjen TNI (Purn) Dr Harangan Sitorus SIP MSc MSi (Han), dan Dr Ir Irian Sitorus

Arie Prasetyo mengatakan bahwa BPODT memiliki tugas koordinatif dan otoritatif. Tugas koordinatif meliputi tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba untuk mengisi kegiatan. Sementara tugas otoritatif meliputi pengembangan Bandara Sibisa di Kabupaten Tobasa. “Toba Kaldera Resort akan ada dengan luas mencapai 386,7 hektar yang kelak menjadi Nusa Dua Danau Toba seperti Nusa Dua Bali,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut Arie Prasetyo didampingi pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yakni Reza Fahlevi (Drektur Kelembagaan), Oni Yulfian (Direktur Pengembangan Destinasi Regional I), Kamal Rimosan (Kasubdit Regional III), Andy Marpaung (Kasi Regional I), dan Grace M Sitorus (Staf Regional I).

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 153/Februari 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 153 Februari 2020

Sementara rombongan DPP KMDT hadir Edison Manurung SH MM (Ketua Umum), Ir Darsono Manurung (Ketua Bidang Investasi Luar Negeri), Ir Bandono B SE (Ketua Bidang Investasi Dalam Negeri), Dr Ir Irian Sitorus (Sekretaris Jenderal), Denny Lumbangaol SSas (Wakil Bendahara), Bonar Sihotang (Humas), Drs Tonny Rons Hasibuan SH MM (Dewan Pembina), dan Brigjen TNI (Purn) Dr Harangan Sitorus SIP MSc MSi (Han) (Dewan Pakar).

Ketua Umum KMDT Edison Manurung SH MM mengatakan KMDT yang bercikal bakal dari ketua-ketua marga di Jabodetabek telah mendeklarasikan kebulatan tekad percepatan pariwisata Danau Toba. Komunitas ini telah melakukan roadshow dengan menemui Kementerian terkait, Gubernur Sumut, Bupati di kawasan Danau Toba, Ephorus HKBP, dan MPH PGI untuk membangun komunikasi mewujudkan percepatan wisata di kawasan Danau Toba.

Disampaikannya, selama ini pihaknya memandang pariwisata Danau Toba dengan BPODT dan melalui KMDT membangun komunikasi dengan menteri terkait. Danau Toba bukan hanya milik orang Batak, tetapi milik dunia yang harus dilestarikan. “Momen inilah berusaha untuk menjawab siapa yang akan mengisi dan apa yang harus dikerjakan. Untuk itu harus tahu solusi dan jalan keluar. KMDT berdiri netral menyuarakan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah,” katanya.

Edison Manurung SH MM berharap agar Kementerian Pariwisata dan BPODT dapat bermitra dengan KMDT untuk mengedukasi masyarakat di sekitar Danau Toba dengan membuat MoU. “Melalui kemitraan ini, kami akan berusaha membantu agar percepatan wisata Danau Toba mendunia di era pemerintahan Jokowi dapat terealisir,” pungkasnya. (AAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel