PT. Aquafarm Nusantara: Memaksa Masuk dalam Gugatan Aquo Tanpa Legal Standing yang Jelas

JAKARTA DNT News – Kuasa Hukum PT Aquafarm Nusantara (anak perusahaan Regal Springs dari Swiss) sebagai Pemohon Intervensi memaksa untuk masuk sebagai Pihak di dalam Gugatan aquo.

Hal ini disampaikannya dalam Sidang lanjutan Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) gugatan pencemaran Danau Toba pada Selasa 26 Februari 2019 pukul 14.00 WIB, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebagaimana dikatakan Robert Paruhum Siahaan SH dalam keterangannya pada Rabu 27 Februari 2019 petang di Jakarta.

Dia selaku Ketua Tim Litigasi YPDT mengaku heran melihat Kuasa Hukum Pemohon Intervensi. “Pasalnya, sudah jelas dan pasti Gugatan aquo tidak menyangkut dan menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon Intervensi. Inti Gugatan aquo adalah berkaitan dengan kewenangan dari Para Tergugat yang tidak melakukan pengendalian lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba,” ujarnya. Bahkan Robert Paruhum sendiri balik bertanya soal legal standing dari Pemohon Intervensi yang memaksakan diri masuk sebagai Pihak di dalam Gugatan aquo.

Pemohon Intervensi menyatakan tanggapannya di depan persidangan bahwa mereka mempunyai legal standing untuk masuk di dalam Gugatan aquo. Alasannya disampaikan Kuasa Hukum Pemohon Intervensi adalah bahwa Penggugat di dalam Provisi menyatakan: “Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan penghentian semua sumber pencemaran dan tidak terbatas pada menghentikan seluruh mekanisme/kegiatan yang menimbulkan pencemaran air Danau Toba.”

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 142/Maret 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 142/Maret 2019

Sebagaimana dijelaskan Robert Paruhum di atas bahwa alasan Pemohon Intervensi tidak menyangkut kepentingan mereka. Pihak YPDT hanya menggugat Pihak Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maupun 4 (empat) Pemerintah Daerah (Gubernur Sumut, Bupati Simalungun, Bupati Samosir, dan Bupati Toba Samosir), karena abai menjaga lingkungan hidup di KDT, sehingga menimbulkan pencemaran. Pencemaran tersebut tidak hanya pencemaran air Danau Toba, tetapi juga pengerusakan kawasan hutan yang mengeliling KDT turun berdampak pada kerusakan dan pencemaran Danau Toba.

Menanggapi permohonan Kuasa Hukum Pemohon Intervensi, Ketua Majelis Hakim menegurnya karena menyampaikan alasan tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara. Jadi alasan Pemohon Intervensi tidak sesuai dengan Gugatan aquo.

Terkait alasan Pemohon Intervensi, Try Saragih SH MH (Anggota Tim Litigasi YPDT) menuturkan bahwa Pemohon Intervensi kembali mencari-cari alasan yang tidak logis dan berdasar agar dapat masuk sebagai Pihak. “Hal paling penting lainnya adalah Pemohon Intervensi sampai hari ini kebingungan untuk menentukan sikap apakah sebagai Tergugat Intervensi atau Turut Tergugat Intervensi,” tanggapnya di akhir Sidang tersebut.


Sidang ini hanya dihadiri Tergugat I (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Tergugat II (Gubernur Sumut), sedangkan Tergugat III (Bupati Kabupaten Simalungun, Tergugat IV (Bupati Kabupaten Samosir), dan Tergugat V (Bupati Kabupaten Toba Samosir) kembali mangkir. Robert Paruhum Siahaan SH menyesalkan ketidakhadiran ini karena mereka menunjukkan ketidakseriusannya sebagai Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kerusakan Danau Toba. Seolah-olah menganggap persidangan ini hanyalah lelucon sehingga tidak perlu hadir.

Sidang lanjutan Gugatan OLH yang diajukan YPDT ini dihadiri Kuasa Hukum Penggugat (YPDT), yakni Robert Paruhum Siahaan SH, Deka Saputra Saragih SH MH, Try Sarmedi Saragih SH MH, FX Denny S Aliandu SH, Romualdo Benedikto Phiros Kotan SH, dan Siharma HD Rajagukguk SH.

Ketua Majelis Hakim meminta untuk Sidang Putusan Sela kepada Penggugat dan Para Tergugat serta Pemohon Intervensi pada persidangan berikutnya, Selasa 12 Maret 2019. Majelis Hakim yang memimpin persidangan adalah Diah Siti Basariah SH MHum, Sunarso SH MH, Duta Baskara SH MH, dan Panitera Pengganti adalah Mardiaha SH. (SP)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel