PT. Aquafarm Nusantara: Tidak Menghormati Persidangan di PTUN Jakarta Saat Penyerahan Kesimpulan

JAKARTA, DNT News – PT Aquafarm Nusantara tidak menghormati Persidangan karena tidak hadir saat penyerahan kesimpulan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu 14 Maret 2018.

Hal ini dikatakan Deka Saputra Saragih SH MH (Kuasa Hukum Penggugat), setelah Majelis Hakim yang diketuai sementara oleh Oenoen Pratiwi SH MH mengatakan bahwa kesimpulan diserahkan saja dimulai hari ini sampai selambatnya 1 (satu) minggu sebelum Sidang Putusan yang akan digelar pada Rabu 28 Maret 2018.

Kuasa Hukum dan sekaligus anggota Tim Litigasi YPDT tersebut menolak pendapat hakim tersebut sebab pada sidang Rabu 28 Februari 2018 lalu disepakati bahwa penyerahan kesimpulan dilakukan di muka persidangan dan terbuka untuk umum. “Ketidakhadiran Tergugat (BKPM) dan Tergugat II Intervensi (PT Aquafarm Nusantara) sama halnya melecehkan dan penghinaan terhadap persidangan ini,” ujarnya.

Karena itu, para pihak harus menghormati kesepakatan bersama di persidangan dengan menyerahkan kesimpulan di muka persidangan. “Apabila tidak bisa dilakukannya, kami meminta Hakim mengesampingkan kesimpulan dari para Tergugat dalam pertimbangan hakim atau hanya dimasukkan dalam lampiran,” lanjutnya.

Namun di tengah persidangan, Tergugat (BKPM) datang membawa dan menyerahkan kesimpulan mereka. Oenoen Pratiwi menanyakan kembali apakah sidang ini bisa dilanjutkan tanpa kehadiran Ketua Majelis Hakim. Para pihak yang hadir menyatakan setuju. Pratiwi juga memerintahkan kepada Panitera Pengganti (PP) mencatat keberatan Kuasa Hukum Penggugat atas ketidakhadiran Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi (Aquafarm) menyerahkan kesimpulan di muka persidangan.

Tim Litigasi YPDT Robert Paruhum Siahaan SH dan Deka Saputra Saragih SH MH bersama Drs Maruap Siahaan MBA, Pdt Marihot Siahaan, Ronsen Pasaribu, Joyce Manik, beserta para pemerhati Danau Toba

Persidangan pun berlanjut dipimpin Oenoen Pratiwi SH MH menggantikan Ketua Majelis Hakim yang tidak dapat hadir, Wenceslaus SH MH. Wenceslaus tidak hadir karena ada urusan kerja ke luar negeri bersama Ketua MA. Jadi Pratiwi didampingi M Arief Pratomo SH MH dan Pardomuan Silalahi SH (PP).

Sidang penyerahan kesimpulan ini dibuka pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 10.00 WIB. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu 28 Maret 2018 pukul 09.00 WIB dengan agenda Sidang Pembacaan Putusan.

Sidang lanjutan Perkara No 164/G/2017/PTUN-JKT ini adalah sidang TUN antara pihak YPDT selaku Penggugat dengan pihak BKPM selaku Tergugat dan PT Aquafarm Nusantara selaku Tergugat II Intervensi. YPDT melakukan gugatan karena izin usaha PT Aquafarm Nusantara yang diterbitkan oleh BKPM sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, di mana menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergubsu) Nomor 1 Tahun 2009 ditentukan bahwa mutu air Danau Toba adalah standar air minum.


Persidangan dihadiri Kuasa Hukum BKPM dan Kuasa Hukum YPDT yang diwakili Tim Litigasi YPDT. Tim Litigasi YPDT antara lain Robert Paruhum Siahaan SH (Ketua) dan Deka Saputra Saragih SH MH (Anggota).

Dari pihak YPDT beberapa Pengurus YPDT turut hadir di antaranya Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum), Pdt Marihot Siahaan (Sekretaris), Jhohannes Marbun SS MA (Sekretaris Eksekutif), Berlin Situngkir, Ronsen Pasaribu, dan Joyce Manik (Kelompok Kerja Ahli), beserta para pemerhati Danau Toba yakni Pdt Tiapul Hutahaean (Pendeta HKBP sedang studi Program Doctoral Teologi Pastoral di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta), Tiomora Sitanggang, Thomas Heinle, Try Sarmedi Saragih SH, dan Erwin Simbolon. (SP)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel