Wakil Bupati Tapanuli Utara: Ikuti Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Peran OJK dan BPD di Sumatera Utara

TARUTUNG, DNT News – Izin Galian C menjadi kewenangan Provinsi. Ada pengambilan Galian C di daerah kita ini namun kontribusinya ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara belum ada. Kita berharap agar ada perhatian Pemerintah Provinsi. Kita juga berharap agar PT Bank Sumut segera mendirikan Capem di Kecamatan Pangaribuan agar penyetoran lebih cepat.

Hal ini dikatakan Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat SH mewakili Bupati Drs Nikson Nababan MSi pada sesi diskusi ketika mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Sumatera Utara, Selasa 30 Juni 2020, dari ruang kerjanya di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung.

“Selain itu kita juga menyarankan penerbitan Izin Mendirikan Bantuan (IMB) melalui sistem OSS (Online Single Submission) agar lebih disederhanakan lagi. Sehingga masyarakat lebih cepat untuk mengurus IMB sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.

Kegiatan ini diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait optimalisasi pendapatan daerah dan pencegahan korupsi dalam sektor Perbankan.

Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat SH mewakili Bupati Drs Nikson Nababan MSi mengikuti Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peningkatan Peran OJK dan BPD di Sumatera Utara

Rakor tersebut dipimpin Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah I Maruli Tua yang juga diikuti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati yang didampingi Asisten Administrasi Umum Satya Dharma Nababan, Kepala BPKPAD James Simanjuntak, dan Inspektur Manoras Taraja juga membahas terkait beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah seperti pembuatan Zona Nilai Tanah oleh BPN Tapanuli Utara dan Izin Galian C.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 156/Juli 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 156/Juli 2020

Menanggapi beberapa permasalahan tersebut, Maruli Tua dari pihak KPK memberikan beberapa solusi dan berharap Pemerintah Kabupaten/Kota tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga Pendapatan Daerah lebih optimal.

“Terkait pengurusan IMB melalui OSS, akan kita tindak lanjuti kepada Pemerintah Pusat atau Kementerian terkait,” ucapnya. (AAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel