Yayasan Pencinta Danau Toba: Ajukan Banding Karena Gugatan Tidak Diterima Hakim Dalam Putusan PTUN Jakarta

JAKARTA, DNT News – Sidang pembacaan putusan gugatan pencabutan izin usaha Keramba Jaring Apung di perairan Danau Toba oleh Majelis Hakim dengan perkara nomor 164/G/2017/PTUN-JKT dilaksanakan pada Rabu 28 Maret 2018, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sidang ini adalah sidang TUN antara pihak Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) selaku Penggugat dengan pihak BKPM selaku Tergugat dan PT Aquafarm Nusantara selaku Tergugat II Intervensi. Sidang dipimpin Majelis Hakim antara lain Wenceslaus SH MH (Ketua), Oenoen Pratiwi SH MH (Anggota), M Arief Pratomo SH MH (anggota), dan Pardomuan Silalahi SH (Panitera Pengganti).

Dalam putusannya, Hakim Ketua, Wenceslaus SH MH, dan Hakim Anggota I, Oenoen Pratiwi SH MH, membacakan keputusan secara bergantian bahwa gugatan YPDT tidak diterima (NO) karena YPDT sebagai organisasi lingkungan hidup tidak dapat membuktikan kegiatan nyata di bidang pengelola lingkungan hidup. Hakim menyatakan bahwa bukti Penggugat hanya fotocopy dari fotocopy, padahal selain bukti surat YPDT mengajukan 5 orang saksi fakta guna mendukung bukti surat tersebut. Namun saksi fakta Penggugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Ditemui secara terpisah setelah pembacaan keputusan tersebut, Robert Paruhum Siahaan SH (Kuasa Hukum YPDT) menyampaikan bahwa keputusan Majelis Hakim tersebut salah. Hakim seakan-akan digiring pada opini bahwa gugatan YPDT terkait dengan pencemaran Danau Toba. “Opini tersebut digiring oleh Hotman Paris Hutapea (Kuasa Hukum PT Aquafarm Nusantara) yang mempertanyakan kewenangan YPDT terhadap pencemaran Danau Toba,” katanya.

Robert Paruhum Siahaan SH (Kuasa Hukum YPDT) dan Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum YPDT)
Hotman Paris Hutapea dan Tim (Kuasa Hukum PT Aquafarm Nusantara) beserta Kuasa Hukum BKPM
Pengurus YPDT beserta pemerhati Danau Toba merasa kecewa atas putusan Majelis Hakim di PTUN Jakarta
Pengurus YPDT beserta pemerhati Danau Toba merasa kecewa atas putusan Majelis Hakim di PTUN Jakarta

Padahal menurut Robert Paruhum Siahaan SH bahwa gugatan YPDT tidak menggugat pencemaran Danau Toba, tetapi menggugat izin usaha PT Aquafarm Nusantara yang dikeluarkan BKPM RI. Izin usaha tersebut digugat YPDT karena hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dimana menurut Pergubsu Nomor 1 Tahun 2009 ditentukan bahwa baku mutu air Danau Toba adalah standar air minum atau baku mutu air Kelas 1. Pada baku mutu air Kelas 1 itu seharusnya siapa pun tidak diperbolehkan melakukan usaha peternakan ikan air tawar karena bertentangan dengan Pergubsu tersebut. Peternakan ikan dizinkan pada perairan dengan baku mutu air kelas 2 dan kelas 3.

“Jadi yang digugat YPDT adalah izin usaha Aquafarm yang cacat secara substansi karena bertentangan dengan Pergubsu No 1 Tahun 2009 dan PP No 81 Tahun 2001,” ungkapnya.

Lebih lanjut Robert Paruhum Siahaan SH menegaskan: “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c bagian penjelasan menyebutkan bahwa Keputusan tata usaha negara dapat dicabut apabila terdapat cacat substansi.”

Ini dua hal yang berbeda antara izin usaha dan pencemaran air Danau Toba. ”Kami menggugat izin usaha Aquafarm karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau usaha budi daya ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) tersebut menyebabkan pencemaran air Danau Toba, maka itu dampak buruk yang ditimbulkannya,” ujarnya.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU Edisi 131/April 2018
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU Edisi 131/April 2018

Terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, pihak Penggugat menyatakan akan banding. Akhirnya sidang ditutup Hakim Ketua dan sidang dinyatakan selesai.

Setelah selesai, Hakim Ketua mempersilahkan Penggugat menyampaikan pernyataannya. Dalam kesempatan tersebut, Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum YPDT) mengatakan bahwa ia sendiri memantau dan menyaksikan persidangan ini dari awal hingga akhir. Ini adalah persidangan yang mulia. Majelis Hakim pun mulia dan mereka adalah wakil Tuhan yang seharusnya menegakkan kebenaran dan keadilan di Persidangan. “Meskipun Majelis Hakim telah membuat putusan tidak menerima gugatan YPDT, kami dari YPDT akan terus berjuang sampai kebenaran dan keadilan tersebut menjadi kenyataan. Karena itu, kami akan banding terhadap putusan tersebut. Saya mengajak semuanya, kita sebagai pejuang kebenaran dan keadilan, terus maju dan pantang mundur,” tegasnya.


Persidangan itu dihadiri Kuasa Hukum BKPM, Kuasa Hukum Aquafarm,  dan Kuasa Hukum YPDT yang diwakili Tim Litigasi YPDT. Tim Litigasi YPDT yang hadir adalah Robert Paruhum Siahaan SH (Ketua).

Dari pihak YPDT selain Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum) juga hadir beberapa pengurus lainnya yakni Andaru Satnyoto (Sekretaris Umum), Jhohannes Marbun (Sekretaris Eksekutif), Berlin Situngkir, Ronsen Pasaribu, dan Joyce Manik (Kelompok Kerja Ahli), beserta para pemerhati Danau Toba yakni Mardongan Sigalingging dan CF Sidjabat, Victor Nadapdap, Johansen Silalahi, Pdt Tiapul Hutahaean (Pendeta HKBP sedang studi Program Doctoral di STFT Jakarta), Tiomora Sitanggang, Try Sarmedi Saragih SH, Hank van Apeldoorn, Feber Manalu (Seniman), Deacy Maria Lumban Raja, Ny Nainggolan br Manullang, Hojot Marluga (Pewarna), dan Boy Tonggor Siahaan (Pewarna), serta beberapa pengunjung sidang lainnya yang memenuhi ruang persidangan. (SP)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel