Yayasan Pencinta Danau Toba: Melaporkan Kejaksaan Negeri Samosir ke Komisi Kejaksaan RI

JAKARTA DNT News – Sandi E Situngkir SH MH sebagai Ketua Departemen Hukum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) yang juga salah satu Kuasa Hukum Korban Penganiayaan Aktivis Lingkungan Hidup YPDT, Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat, melaporkan Kejaksaan Negeri Samosir ke Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Selasa 26 Februari 2019, di Jakarta. “Komisi Kejaksaan akan periksa Jaksa perkara Jautir Simbolon,” katanya.

Dalam siaran pers yang diterima dalihannatolunews.com, Rabu 27 Februari 2019 siang, mengatakan Sandi Situngkir dan Jhohannes Marbun (korban) yang didampingi Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (TAPMADATO) melaporkan Pengaduan terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Kejaksaan Negeri Samosir atas nama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Saut Benhard SH, Anthonius Ginting SH, dan Juleser Simaremare SH dalam penanganan perkara LP/117/VIII/2017/SMR/SPKT Jo Perkara No 10/Pid.B/2019/PN Blg.

Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan ketiga jaksa tersebut adalah JPU mendakwa JS diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 KUHP. Menurut Pasal 170 KUHP sangat jelas menyatakan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, artinya lebih dari 1 (satu) orang. Sementara dalam perkara ini JS hanya seorang diri. JPU juga tidak bisa menjelaskan siapa terdakwa lain yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Pasal 170 KUHP itu. Apakah tersangka tersebut diadili dalam Berkas Terpisah (splitzing) atau tersangkanya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pada Sidang lalu di PN Balige Cabang Pangururan, Samosir, Rabu 21 Februari 2019, hakim ketua sempat mengungkapkan bahwa delik dalam sidang ini adalah pasal 351 KUHP. Saksi Korban Jhohannes Marbun menyampaikan keberatan dan kekecewaannya di muka sidang atas pendapat hakim yang hanya memberikan dakwaan Pasal 351 KUHP (seharusnya Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 KUHP) sebab hal tersebut bertolak belakang dengan kesaksiannya di muka sidang bahwa ada pelaku lain.

Dari ki-ka: Mikhael B Sinaga, Dr Barita LH Simanjuntak, Deacy Maria Lumbanraja, Pdt Marihot Siahaan STh, Erna Ratnaningsih SH LLM, Sandi E Situngkir SH MH, dan Jhohannes Marbun

Sandi Situngkir menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh hakim di persidangan sudah diprediksi sejak awal. Sekalipun Jaksa mendakwa pasal 170 KUHP Jo 351 KUHP, namun karena terdakwanya hanya satu maka dengan mudah sidang tersebut akan diarahkan pada pasal 351 KUHP. “Ini tentu menguntungkan terdakwa JS. Kalau JPU mendakwa JS Pasal 351 KUHP tentu saja JS akan memperoleh hukuman ringan,” tegasnya.

Dia bersama rombongan YPDT dan TAPMADATO yang melakukan laporan pengaduan masyarakat itu disambut dengan baik oleh Komisioner Komjak dan berjanji akan secepatnya menindaklanjuti laporan YPDT. Barita LH Simanjuntak menyampaikan bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian nasional dan sempat ditanyakan oleh beberapa pihak ke Komisi Kejaksaan RI. Komisioner yang menerima kedatangan mereka adalah Dr Barita LH Simanjuntak, Etna Ratnaningsih SH MH (Wakil Ketua), dan Yuni Artha Manalu SH MH.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 142/Maret 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 142/Maret 2019

Setelah membaca dan mendengarkan keterangan dari Sandi dan Jhohannes, Barita menyampaikan bahwa Komisi Kejaksaan akan berangkat dari dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses hukum tidak bisa berhenti, namun berdasarkan tuntutan pasal 170 KUHP ternyata pelakunya baru satu, maka Komjak akan mendesak dan mendorong supaya pasal 170 KUHP sebagaimana disebut dalam dakwaan tersebut segera di proses lanjut tanpa mengurangi proses sidang yang sedang berjalan.

“Kami akan langsung mencari info dan kroscek. Jika benar Jaksa mencantumkan pasal 170 KUHP, kenapa tidak dikembangkan yang lain pelakunya itu? Kenapa Cuma 1 saja? Kalau dibilang hanya satu dulu, (lalu) kapan yang lain diproses? Kenapa pasal 170 KUHP diproses atas tersangka yang hanya 1 orang, dan dibuat P-21 sementara SPDP dari kepolisian untuk menjelaskan pasal 170 itu belum ada?” selidik Barita.


Barita berpendapat bahwa jika mau dibuat P-21 terkait pasal 170 KUHP seharusnya sudah disertakan SPDP yang lain. Seharusnya (Jaksa) perlu menanyakan SPDP-nya. Ini sangat penting dan ditagih supaya keadilan tercapai bagi korban maupun bagi umum.

Barita juga sempat menyentil bahwa di lapangan kadang ditemukan beberapa kasus bahwa Jaksa menerima sangkaan pasal 170 KUHP dan polisi menjanjikan yang lain menyusul. “Loh, kalau Janji kan tidak mengikat, tapi kalau sudah ada SPDP cukup alasan jaksa untuk mem P-21. Itulah kewenangan kita, dan kita akan segera menindaklanjuti laporan ini. Kita tidak main-main supaya penanganan kejaksaan ini benar,” tambahnya.

Tim yang datang melapor adalah Sandi E Situngkir SH MH (Kepala Departemen Hukum dan Agraria YPDT sekaligus Kuasa Hukum yang tergabung dalam TAPMADATO), Jhohannes Marbun (Sekretaris Ekesekutif YPDT yang menjadi salah satu korban kasus penganiayaan), Pdt Marihot Siahaan STh (Sekretaris YPDT), Maria Deacy Lumaban Raja dan Mikhael B Sinaga (Pemerhati keadilan di Danau Toba). (SP)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel