Yayasan Pencinta Danau Toba: Menanggapi Bencana Alam di Sibaganding dan Beberapa Titik Kawasan Danau Toba

JAKARTA, DNT News – Dalam Press Release yang diterima dalihannatolunews.com, Sabtu 05 Januari 2019, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) dengan Ketua Umum Drs Maruap Siahaan MBA menyikapi beberapa kejadian bencana alam yaitu tanah longsor dan banjir di Sibaganding, Parapat maupun di beberapa titik lain di kawasan Danau Toba.

Pertama, mengungkapkan bela sungkawa terhadap keluarga yang menjadi korban atas peristiwa bencana longsor dan banjir di beberapa titik di kawasan Danau Toba, khususnya satu bulan terakhir ini.

Kedua, menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian bencana yang ada. Bencana alam tersebut seharusnya bisa diminimalisir apabila kita aware (peduli atau peka) terhadap alam dan lingkungan di sekitar kita maupun kawasan Danau Toba yang merupakan daerah rentan bencana.

Ketiga, hujan terus-menerus belakangan ini tidak bisa disalahkan atau dianggap sebagai akar penyebab bencana, sebab itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada masyarakat. Merupakan tugas manusia untuk mengantisipasi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan hidup, jika tidak bencana akan terjadi dan tidak dapat menghindarinya. Peristiwa bencana mungkin tidak bisa dihindari, namun resiko, kerugian, dan kerusakannya bisa dicegah atau diminimalisir.

Menurut YPDT, tidak seharusnya masyarakat di kawasan Danau Toba menanggung akibat atas kejadiaan bencana yang ada apabila pemerintah/pemda menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Sebab kejadian bencana yang ada tidak terlepas dari dugaan kealpaan, pengabaian, tidak seriusnya melestarikan lingkungan hidup dan menanggulangi bencana yang ada.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 140/Januari 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 140/Januari 2019

Indikatornya sederhana saja, Danau Toba menjadi potensi utama kawasan diabaikan bahkan bisa jadi belum diketahui pemda/pemerintah sebagai sumber kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat di kawasan Danau Toba. Oleh karenanya ketika terjadi tindakan eksploitatif terhadap kawasan Danau Toba dibiarkan saja, bahkan pemerintah/pemda turut mendukung dengan membiarkan tindakan itu terjadi.

Sejak beberapa tahun silam pemerintah/pemda mengatakan bahwa Danau Toba tercemar, penebangan kayu secara illegal, dan lainnya. Bahkan terakhir Bank Dunia pun sudah memberi kajian dan pemerintah sudah mengumumkan bahwa Danau Toba telah rusak parah. Lalu sampai saat ini tidak ada tindakan radikal melakukan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah/pemda atas kerusakan parah tersebut.

Pemerintah/pemda sebagai eksekutif tidak seharusnya sibuk berwacana membuat pernyataan tetapi bertindaknyata. Sudah sewajarnya masyarakatlah yang menyampaikan pernyataan maupun sikap, apabila tindakannya ditengarai bertentangan dengan peraturan hukum maupun kebijakan serta menciderai kepentingan publik. Demikian pula legislatif sebagai representasi masyarakat haruslah menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya termasuk mengawasi jalannya pemerintahan di daerahnya.


Di lapangan bisa melihat bersama, penebangan hutan secara membabi buta, jelas telah memutus mata rantai ekosistem kawasan Danau Toba yang mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang sebagaimana terjadi di Sibaganding dan beberapa daerah lain di kawasan Danau Toba dalam satu bulan terakhir.

Tetapi masyarakat merasa cukup puas apabila lumpur dan kayu berserakan di jembatan dua Sibaganding disingkirkan, dan lalu lintas kembali berjalan. Kenyataannya setelah lumpur dan kayu disingkirkan dari jalan, dalam hari-hari terakhir kembali terjadi longsor ditempat yang sama. Sumber penyebab utama terjadinya longsor dan banjir di sejumlah titik kawasan Danau Toba belum menjadi perhatian utama, dan sibuk menyelesaikan akibatnya yang bersifat semu.

Indikator lainnya adalah dalam hal penanggulangan bencana yang masih minim di kawasan Danau Toba. Program penanggulangan bencana mulai dari pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana, penindakan (pengawasan dan penegakan hukum) belum menjadi arus utama bagi stakeholder di kawasan Danau Toba.

Ketiadaan kebijakan penanggulangan bencana di berbagai kabupaten kawasan Danau Toba dan penerapannya sebagaimana turunan dari Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga masih menjadi permasalahan tersendiri. (BK)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel