Yayasan Pencinta Danau Toba: Pemerintah Mangkir pada Panggilan Kedua Sidang Gugatan OLH Pencemaran Air Danau Toba

JAKARTA, DNT News – Ketidakhadiran para Tergugat menunjukkan ketidakpedulian pihak pemerintah terhadap kondisi Danau Toba yang kian memprihatinkan. Pemerintah seharusnya hadir sebagai pihak yang juga bertanggungjawab untuk menyelamatkan Danau Toba dari kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif.

Hal ini dikatakan Try Sarmedi Saragih SH MHum, selaku anggota Tim Litigasi YPDT (Yayasan Pencinta Danau Toba) pada Sidang Gugatan OLH (Organisasi Lingkungan Hidup) yang diajukan YPDT, Selasa 27 November 2018, di Ruang Seno Adjie Lt 3, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang seharusnya dimulai pada pukul 10.00 WIB. Namun karena masih memberi kelonggaran waktu menunggu Para Tergugat, maka sidang akhirnya dimulai Pukul 14.50 WIB dan ditutup Pukul 14.55 WIB.

Ini untuk kali kedua semua pihak pemerintah, dari Tergugat I sampai Tergugat V tidak hadir dalam panggilan. Para Tergugat di antaranya Tergugat I (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Tergugat II (Gubernur Sumatera Utara), Tergugat III (Bupati Kabupaten Simalungun), Tergugat  IV (Bupati Kabupaten Samosir), dan Tergugat V (Bupati Kabupaten Toba Samosir).

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Diah Siti Basariah SH MHum, Sunarso SH MH, Duta Baskara SH MH, dan Panitera Pengganti adalah Mardiana SH,. Dari Kuasa Hukum Penggugat hadir Deka Saputra Saragih SH MH, Try Sarmedi Saragih SH MHum, dan Hermanto Siahaan SH.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 139/Desember 2018
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 139/Desember 2018

Para Tergugat sudah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ini adalah panggilan kedua, namun tidak satu pun dari mereka hadir di persidangan. Sidang ditunda selama satu bulan ke depan hingga tanggal 08 Januari 2019 untuk memanggil kembali Para Tergugat, karena posisi Tergugat II sampai V berada di wilayah Sumatera Utara.

“Panggilan resmi ketiga kalinya terhadap Para Tergugat seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah sebagai Tergugat agar hadir di persidangan dalam menunjukkan tanggungjawab yang diamanatkan konstitusi untuk melindungi lingkungan hidup,” ujar Try Sarmedi Saragih.


Sidang yang ditunda ini ditanggapi Drs Maruap Siahaan MBA, selaku Ketua Umum YPDT, mengatakan: “Sikap pemerintah sangat disesalkan. Sejak awal persidangan pemerintah kerap mangkir dan bahkan Kementerian LHK melepaskan haknya dalam persidangan yang lalu.” Ketum YPDT ini berharap pemerintah bertindak nyata.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya, Selasa 30 Oktober 2018 lalu, Pemerintah Daerah Sumatera Utara seperti Gubernur Sumatera Utara, Bupati Simalungun, Bupati Samosir, dan Bupati Kabupaten Toba Samosir juga mangkir dan hanya dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.


Sidang Nomor 550Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst ini adalah sidang gugatan OLH yang diajukan YPDT terhadap Tergugat I hingga Tergugat V. Para pihak digugat terkait pencemaran lingkungan yang terjadi pada Air Danau Toba dan pemerintah melakukan pembiaran terhadap kejadian tersebut.

Sebelumnya hasil audit Bank Dunia yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di hadapan para awak media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin 19 November 2018, menyebutkan bahwa kerusakan Danau Toba sudah terlampau parah. Salah satu sumber pencemarannya disebutkan melalui aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA). (FAN)

Keterangan gambar atas: Suasana Sidang Gugatan OLH Pencemaran Danau Toba pada Selasa 27 Nopember 2018

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel