Yayasan Pencinta Danau Toba: Pokok-Pokok Pikiran Kepada Kemenko Maritim RI dalam Pembenahan Sistem Keselamatan Transportasi Air di Danau Toba

JAKARTA, DNT News – Pengurus Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) bertemu dengan Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Maritim RI, Odo RM Manuhutu dan beberapa staf menyampaikan masukan terkait Sistem Keselamatan Transportasi di Perairan Danau Toba, Rabu 28 November 2018 pagi, di Ruang Rapat Lt 7, Gedung Kemenko Maritim, Jakarta.

Karena memiliki agenda lain di luar negeri dan di luar kota maka Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum YPDT)) dan Andaru Satnyoto SIP MSi (Sekretaris Umum YPDT) mendelegasikan penyampaikan masukan YPDT kepada Ir Alimin Ginting (Wakil Ketua Departemen Hubungan Internasional YPDT), Jhohannes Marbun SS MA (Sekretaris Eksekutif YPDT), Laksma TNI (Purn) Drs Ir Bonar Simangunsong MSc (Pengawas YPDT), Bindu Philip (Relawan AVI untuk YPDT), Rio Pangaribuan SKom dan Luhut Sagala (Tim Sadar Keselamatan Transportasi Air Danau Toba YPDT), serta Deacy Maria br Lumbanraja (Pemerhati Danau Toba).

Pertemuan tersebut dilakukan merespon surat YPDT tentang pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi air Danau Toba pasca tragedi tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun pada tanggal 18 Juni 2018 lalu dalam perjalanan dari Pelabuhan Simanindo Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tiga Ras Kabupaten Simalungun.

Jika melakukan kilas balik ke belakang, kecelakaan kapal transportasi di Danau Toba pernah selalu berulang terjadi pada tahun 1955 (korban meninggal 55 orang), 1986 (korban meninggal 4 orang), 1987 (korban meninggal 23 orang),  1997 (korban meninggal sekitar 70 orang), 2013 (dinyatakan hilang 4 orang), dan 18 Juni 2018 kapal motor sinar bangun tenggelam dengan korban 3 orang  meninggal dunia dan 164 dinyatakan hilang.

Ir Alimin Ginting mewakili Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum YPDT) menyerahkan Pokok-Pokok Pikiran YPDT kepada Odo RM Manuhutu (Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Maritim)

YPDT berharap peristiwa ini peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di kawasan perairan Danau Toba. YPDT juga berkeyakinan bahwa sistem keselamatan transportasi yang handal di Danau Toba dapat diciptakan. Pada saat itu YPDT menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai keselamatan transportasi di perairan Danau Toba.

Pertama, transportasi air menjadi bagian penting dan kata kunci Danau Toba sebagai destinasi pariwisata sebagai prioritas nasional. Oleh karena itu perlu didahului dengan memberdayakan kapal-kapal rakyat agar memenuhi standar keamanan dan keselamatan termasuk memberdayakan masyarakat di sekitar Danau Toba.

Kedua, membuat standarisasi untuk semua kapal angkut penumpang yang mengacu pada standar keselamatan secara nasional meliputidisain kapal, konstruksi,  peralatan dan perlengkapan, pengoperasian, dankompetensi awak (kru) kapal.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 139/Desember 2018
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 139/Desember 2018

Ketiga, memperjelas tanggung jawab dan aturan keselamatan di bidang pelayaran seperti ada satu badan nasional yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk pembuatan dan penataanstandar nasional otoritas keselamatan pelayaran.

Keempat, melakukan peningkatan Kepatuhan dan Penegakan Hukum atau aturan main, termasuk melakukan audit lokasi, pemberitahuan pelanggaran denda dan pinalti, pencabutan izin atau lisensi (kapal dan awak kapal), dan penuntutan.

Kelima, pentingnya melakukan kampanye sadar keselamatan untuk transportasi air di Kawasan Danau Toba yang dilakukan secara berkala dan tidak sekadar melengkapi segala fasilitas keselamatan, tetapi juga mengacu pada kearifan lokal masyarakat Batak seperti berperilaku sopan dan santun, menjaga kebersihan dan keindahannya sebagai sumber kehidupan.


Keenam, perlunya pengelolaan ASDP yang selama ini dibawah tanggungjawab Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, direkomendasikan agar dibawah koordinasi dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menghindari tumpang tindih kewenangan diantara keduanya.

Ketujuh, pelibatan tokoh-tokoh marga di pinggiran Danau Toba dalam membangun infrastruktur pelabuhan/dermaga baik dengan cara menambah maupun memperbaiki yang sudah ada agar memenuhi standar keselamatan yang sama. Sebab pada umumnya, pelabuhan yang sudah ada berkaitan dengan tanah adat/ulayat.

Kedelapan, perlunya pembuatan rambu keselamatan seperti rambu garis batas pantai yang dapat diakses oleh pengunjung wisata yang hendak mandi di danau dan rambu lainnya yang memberi informasi atau peringatan kepada pengunjung dengan menggunakan 3 bahasa utama, yaitu Batak, Indonesia, dan Inggris.


Kesembilan, mengenai Panggilan Darurat (Emergency Calls) sebaiknya dibuat satu nomor saja untuk seluruh permasalahan, misalnya: kecelakaan, perampokan, kapal tenggelam, penculikan, gempa, dan lainnya. Tujuannya agar publik mudah mengingat satu nomor tersebut.

Kesepuluh, radio komunikasi wajib bagi setiap kapal penumpang agar tersedia informasi setiap saat (real time) dari yang berwenang, terutama dalam keadaan darurat (SOS), kondisi cuaca, dan lainnya.

Pada kesempatan tersebut YPDT juga menyampaikan bahwa permasalahan ekologi seperti kualitas dan kuantitas air Danau Toba menjadi salah satu problem yang memiliki dampak serius terhadap sistem transportasinya. Adanya Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba menghambat sistem transportasi. Padahal perairan Danau Toba merupakan area publik dan bebas hambatan. (FAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel