Yayasan Pencinta Danau Toba: Sidang Kasus Penganiayaan 2 Aktivis Lingkungan YPDT di Samosir Adalah Melodrama

PANGURURAN, DNT News – Saksi Korban JM akhirnya memenuhi panggilan ketiga setelah dalam persidangan pertama dan kedua sebelumnya menolak hadir. Kasus penganiayaan (baca: Pengeroyokan) di lokasi tambang batu Silimalombu, Samosir, milik terdakwa JS itu masuk pada agenda mendengarkan keterangan Saksi Korban, Jhohannes Marbun Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT).

Sidang ketiga Kasus Penganiayaan atas dua aktivis lingkungan hidup YPDT dengan Ketua Umum Drs Maruap Siahaan MBA itu digelar, Kamis 21 Februari 2019, di Pengadilan Negeri (PN) Balige Cabang Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Sidang dengan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Blg ini dipimpin Majelis Hakim, antara lain Paul Marpaung SH (Ketua), Azhary Prianda Ginting SH (Anggota), dan Hans Prayugotama SH (Anggota), serta Rafika Surbakti SH sebagai Panitera Pengganti. Sementara, JPU yang hadir adalah Juleser Simaremare SH.

Majelis Hakim menyidangkan 1 (satu) orang terdakwa berinisial JS. JS didakwa karena telah menganiaya Sebastian Hutabarat (Pengurus YPDT Perwakilan Toba Samosir) dan Jhohannes Marbun (JM). Kasus Penganiayaan tersebut terjadi pada 15 Agustus 2017 lalu atau 1,5 tahun setelah kejadian.

Menurut keterangan Saksi Korban JM bahwa pelaku penganiayaan bukan hanya satu orang, yaitu JS. “Pelakunya lebih dari satu orang,” ujar Saksi Korban saat memberi keterangan di hadapan Majelis Hakim. Namun sangat disayangkan, sepertinya keterangan tersebut tidak dikembangkan oleh Majelis Hakim dan sebaliknya malah membatasi satu terdakwa saja, yaitu JS. Tentu hal ini tidak memuaskan Saksi Korban karena keterangannya tidak dipertimbangkan Majelis Hakim.

Jhohannes Marbun Sekretaris Eksekutif YPDT memberikan keterangan Saksi Korban pada sidang ketiga Kasus Penganiayaan atas dua aktivis lingkungan hidup YPDT

Ditemui secara terpisah, Sandi Situngkir SH MH, Kuasa Hukum YPDT dalam Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (TAPMADATO) yang menangani kasus penganiayaan 2 orang aktivis tersebut menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa JS kena Pasal 170 KUHP jo Pasal 351 KUHP. Pasal 170 KUHP sangat jelas menyatakan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, yang mengandung makna tersangkanya ada 2 orang atau lebih, sementara dalam perkara ini Jautir Simbolon hanya seorang diri.

“Sidang ini layaknya Melodrama. Ada dugaan sandiwara Hukum antara Jaksa, Pengacara Terdakwa, dan Majelis Hakim. Dalam perkara ini Jaksa sengaja bertindak tidak profesional karena membuat Dakwaan Pasal 170 KUHP sementara Terdakwa hanya satu orang yaitu JS. Pengacara sengaja tidak mengajukan Eksepsi atas Surat Dakwaan, meskipun mengetahui ada ruang yang salah untuk membatalkan surat dakwaan,” ujar Sandi.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 142/Maret 2019
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 142/Maret 2019

Dilanjutkannya, andaikan Pengacara mengajukan demi hukum pasti dikabulkan dan JS akan keluar dari penjara. Hakim selalu beralasan Pengadilan hanya mengadili sesuai Berkas Perkara yang sudah diserahkan penuntut umum. Sementara korban dan pengacara korban hanya bisa teriak-teriak. Kata Krimonolog Mulyana W Kusuma: “Hukum dan Keadilan hanya miliki orang yang dekat dengan uang dan kekuasaan. Jadi kalau pengacara terlihat seperti mengatur dan memaksa dapat diduga itu bagian dari melodrama.”

Sandi Situngkir SH MH melanjutkan, Jaksa Agung Muda (Jamwas) Kejagung dan Komisi Kejaksaan RI harus memeriksa JPU dalam Perkara ini. Kalau Jamwas dan KomJak RI juga tidak menindak, itu pertanda semakin menipisnya keadilan bagi rakyat. “Dari awal penanganan kasus ini sejak dari Kepolisian ada dugaan ada Sutradara yang mengatur. Karena bagaimana mungkin Polisi menerapkan Pasal 170 KUHP, sementara Tsk hanya satu. Kemudian Jaksa menyatakan Berkas Lengkap atau P21,” urainya.

Di sisi lain, pengacara terdakwa terkesan lebih ‘berkuasa’ atas sidang tersebut dibanding Majelis Hakim. Bahkan untuk dokumentasi video/foto yang dilakukan oleh wartawan tidak diperkenankan, termasuk anggota YPDT yang hendak mendokumentasi guna kepentingan yayasan. Ada apa dengan sidang tersebut?

Selanjutnya seusai mendengarkan Saksi Korban JM, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa. Sidang dimulai pukul 21.00 WIB dan berakhir 23.30 WIB. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Kamis 28 Februari 2019 dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Balige Cabang Pangururan. (SP)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel