Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si: Terima 27 Sertifikat Tanah Aset Milik Pemkab

TARUTUNG, DNT News – Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi diwakili Parsaoran Hutagalung (Asisten Pemerintahan dan Kesra) didampingi Manoras Taraja (Kepala Inspektorat) dan James Simanjuntak (Kepala Badan Pengeloaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah/BPKPAD) menerima sebanyak 27 sertifikat aset tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara.

Penyerahan sertifikat tanah itu dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Utara Rosma Magdalena, Kamis 27 Agustus 2020, bertempat di Balai Data Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKPAD James Simanjuntak melaporkan kepada Bupati terkait pelaksanaan percepatan pensertifikatan tanah milik Pemkab Tapanuli Utara, yaitu pada bulan Maret 2020 telah menerima sebanyak 53 sertifikat dari BPN ditambah 27 sertifikat yang diterima saat ini.

“Selain itu telah dilakukan pengukuran sebanyak 46 bidang tanah dan masih dalam proses pemberkasan,” katanya.

Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Utara Rosma Magdalena menyerahkan 27 sertifikat aset tanah milik Pemkab Tapanuli Utara

Kepala Kantor Pertanahan juga menyerahkan sebanyak 104 sertifikat kepada PT PLN diwakili oleh Manajer Unit Dolok Sanggul Lambok Sagala.

Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI Firli Bahuri, bertempat di pendopo rumah dinas Gubernur Sumut, Medan.

Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting room yang diikuti Kabupaten/Kota seluruh Sumatera Utara.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 158/September 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 158/September 2020

Dalam sambutan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berharap agar KPK-RI turut mendampingi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah di Sumatera Utara terutama karena sudah merupakan permasalahan yang cukup lama dan berpotensi mengakibatkan gesekan.

Dari sebagian kutipan dalam sambutan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi itu mengatakan bahwa dalam konflik agraria ini ada hal-hal yang bergesekan di sana-sini karena sudah sekian lama persoalan didiamkan.

“Diselesaikan, tapi tidak komprehensif. Kami mohon kedepannya akan kita lakukan secara komprehensif. Tapi kami mohon didampingi, total didampingi oleh KPK,” katanya. (AAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel