Dialog Kerukunan MAHUDAT (Masyarakat Hukum Adat) Suku-Suku Nusantara: Mendukung Penanganan RAT (Radikalisme, Anarkisme, Terorisme)

Negosiasi

JAKARTA, DNT News – Kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara perlu dilandasi pemahaman bahwa filosofi hidup bangsa adalah sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sarana pendukung utamanya adalah penerapan etika kasih bangsa sebagai alat pemersatu untuk menjaga kemajemukan di antara suku, agama, dan adat nusantara.

Hal ini dikatakan Dr HP Panggabean SH MS, Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA) kepada dalihannatolunews.com, Jumat 08 Juni 2018 pagi, terkait Dialog Kerukunan MAHUDAT (Masyarakat Hukum Adat) Suku-Suku Nusantara mendukung penanganan RAT (Radikalisme, Anarkisme, Terorisme).

Dikatakannya, pengertian Pancasila adalah landasan spiritual bernegara yang di dalamnya tercakup etika agama dan atika budaya dengan mentransformasikan landasan spiritual bernegara untuk memuliakan Allah melalui proses character building di lingkungannya.

“Upaya character building tidak lepas dari 3 (tiga) aspek etika yakni agama, budaya, dan negara (Pancasila),” katanya.

Kegiatan character building sangat diperlukan untuk mendukung peranan warga gereja dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Lebih dari itu adalah untuk memaparkan setiap insan beriman menudukung upaya mengatasi fenomena sosial di lingkungan sekitar.

Hal ini disampaikannya untuk memaparkan berbagai fenomena sosial akhir-akhir ini, yang nantinya akan dilanjutkan dengan ulasan tentang Kesaktian Pancasila yang dilatar belakangi sejarah gangguan nyata terhadap fungsi Pancasila sebagai landasan spiritual berbangsa dan bernegara.


Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH-UPH) Tangerang Banten ini, fenomena sosial memerlukan penanganan 3 (tiga) Lembaga Kebangsaan Indonesia sesuai sasarannya.

Pertama, Lembaga Spiritual Agama yakni munculnya live order yang semakin individualistis materialistis dan konsumeristis; meningkatnya kasus hukum dalam aspek sosial budaya, sosial religi, munculnya berbagai aliran gereja bersifat liberal, dan sosial kesehatan; serta belum adanya kerjasama antar lembaga agama dan lembaga adat.

Kedua, Lembaga Spiritual Konstitusional yakni banyaknya penyelenggara negara terlibat kasus korupsi; munculnya gerakan RAT yang dapat merusak persatuan NKRI; inkonsistensi politik pemerintah untuk memberdayakan peranan MAHUDAT dalam sistim pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan economic creative desa; dan inkonsistensi politik pemerintah untuk aktualisasi character building WNI sesuai etika Pancasila.

Ketiga, Lembaga Spiritual Budaya yakni keterkikisan ekologis di seluruh wilayah Indonesia dan global warning; keterkikisan sosiologis dengan melemahnya hubungan kekerabatan warga perantauan dengan kampung halaman; keterkikisan ekonomi desa yang menimbulkan arus urbanisasi ke kota menelantarkan tanah pertanian; dan belum adanya upaya lembaga adat mendekati lembaga agama untuk melaksanakan gerakan sosial budaya merevitalisasi nilai-nilai budaya suku sesuai etika Pancasila. (Yan)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel