DR. H.P. PANGGABEAN, S.H., M.S.: PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA MENDUKUNG REVITALISASI SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT

JAKARTA, DNT News – Hukum adat sebagai aspek kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cipta manusia dalam masyarakat yang disusun dan dimanfaatkan menurut karsa. Kebudayaan merupakan struktur pedoman berperilaku yang memberikan patokan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang, dan apa yang diperbolehkan.

Atas dasar inilah Ketua Umum DPN KERMAHUDATARA Dr HP Panggabean SH MS menulis buku “PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA MENDUKUNG REVITALISASI SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT”.

Buku ini diterbitkan PT ALUMNI, Bandung, tahun 2020 sebagai cetakan pertama yang berisikan 720 halaman dengan ukuran 20 x 14 cm. Penulisan buku ini mendapat bantuan akademik dari para asisten dan rekan yakni Eviana Dian Indrijani SH, Chitra, SH MH, S Mattheus Hotasi Panggabean, dan Dr Bernard Nainggolan SH MH.

Masalah agraria dimulai dari ketimpangan struktur penguasaan tanah yang menonjol. Pada masa kolonial Belanda terjadi dualisme hukum yang cukup membingungkan yaitu kebijakan pemerintah yang menerapkan aturan tentang tanah di bawah UU Agraria 1870 (Agrarische Wet S 1870-55 dan Agraris Beshuit S 1870-118). Sementara di sisi lain hukum adat yang terdapat pada setiap daerah di kolonial Hindia Belanda juga memiliki kebijakan sendiri menerapkan hukum adat suku yang berhubungan dengan sistem pemerintahan lokal.


Pembukaan lahan baru pada masa kolonialisme abad ke-20 yang berorientasi pada komoditas perkebunan terutama di luar pulau Jawa secara otomatis merampas kepemilikan tanah oleh penduduk pribumi. Hukum adat yang lahir dalam masyarakat pribumi tidak memiliki kekuatan apapun untuk mempertahankan eksistensi tanah mereka dari pencaplokan perusahaan asing.

Buku ini berisikan sepuluh bab. Bab I: Latar Belakang (Inspiratoria). Bab II: Maksud dan Tujuan. Bab III: Pengertian dan Eksistensi Hukum Adat Suku-Suku ditulis dalam bahan buku referensi. Bab IV: Kajian dan Konsep Reforma Agraria/Pembaruan Hukum Pertanahan Indonesia. Bab V: Upaya Rasionalisasi Reforma Agraria berdasar Etika Hukum Bisnis untuk Menangani Konflik Agraria di Bidang Pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam). Bab VI: Berbagai Ulasan Akademik tentang Pengakuan/Perlindungan Hak MAHUDAT atas Tanah Ulayat. Bab VII: Perspektif Peranan Hukum Adat Suku-Suku Melalui Konsep Reforma Agraria sesuai ketentuan UU No 6 Tahun 2014. Bab VIII: Usulan Aplikatif dalam masalah berjudul Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Adat Menuju Desa Sejahtera dan Berkeadilan. Bab IX: Himpunan Kaidah Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Indonesia. Bab X: Kesimpulan dan Saran.

Cover Depan Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 161/Desember 2020
Cover Belakang Majalah DALIHAN NA TOLU
Edisi 161/Desember 2020

Persoalan konflik agraria menjadi isu nasional yang cukup ramai mendapat sorotan di ranah penegak hukum di tanah air disamping korupsi, kolusi nepotisme, serta pelanggaran HAM. Sejak awal kemerdekaan hingga pasca bergulirnya reformasi lebih dari dua dasawarsa yang lalu, konflik agraria masih saja menjadi topik perbincangan yang kerap memantik perdebatan di ruang akademik maupun publik.

Eksistensi hukum agraria sebagai suatu kelompok bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam vital seperti tanah, air, pertambangan, dan lainnya disepakai sebagai aturan hukum yang sangat urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan yuridis hukum agraria nasional yang mengacu pada konstitusi secara prinsipil menekankan pentingnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan agraria.


Pada buku ini berkenan memberikan kata sambutan Dr H Muhammad Syarifuddin SH MH (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), Prof Dr H Jimly Asshiddiqie SH MH (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Pendiri Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2003-2008, dan Ketua Dewan Penasehat KOMNASHAM 2009-2017), dan Prof Dr Suhandi Cahaya SH MH MBA (Advokat, Kurator, Mediator, Konsultan HKI, dan Dosen).

Kehadiran buku inspiratif ini dapat dijadikan referensi, pembanding, pedoman bagi para hakim di lingkungan peradilan umum, akademisi, teoretisi, praktisi hukum yang ingin lebih mendalami secara intens detail dan mendalami tentang perlunya Reforma Agraria dengan cara merevitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Adat. (HTS)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel