Dr. H.P. Panggabean, SH, MS, Mantan Hakim Agung RI: Pembentukan LABB sebagai Upaya Penerapan Hukum Adat Batak di Perkotaan dan Bona pasogit

JAKARTA, DNT News – Gagasan pembentukan LABB erat hubungannya dengan upaya penerapan Hukum Adat Batak di perkotaan dan Bona pasogit dengan tujuan untuk melestarikan etika Dalihan Na Tolu sebagai landasan ketertiban sosial untuk mengatasi konflik kultural dan landasan chracter building bagi generasi muda.

Hal ini dikatakan Dr HP Panggabean SH MM, Mantan Hakim Agung RI, dalam paparannya pada rapat Komisi Pranata Hukum Adat Batak (Komisi II) rencana pembentukan LABB (Lembaga Adat Budaya Batak), Kamis 17 Mei 2018, di Universitas Mpu Tantular, Jln Cipinang Besar No 2, Jakarta Timur.

Dia didampingi Budi P Sinambela BBA (Ketua Yayasan Budi Murni Jakarta), Brigjen TNI (Purn) Berlin Hutajulu (Ketua Komisi II), Ir Robert Anthon Situmeang (Sekretaris Komisi II). Acara tersebut dipandu Ir Monang Sirumapea dengan penanggap Dr CS Hutasoit.

Dikatakannya, pembentukan LABB berfungsi sebagai mitra pemerintah dengan menyusun buku Pedoman Acara Adat Suku, menerapkan Peradilan Adat, dan memberdayakan character building.

Untuk itu dibutuhkan sarana pendukung dengan membina hubungan konsolidasi/supervisi, membina lembaga koordinatif/supervisi, membina lembaga konsultatif dengan lembaga sosial budaya dan lembaga sosial agama, dan membina lembaga konsolidasi/evaluatif.

Dr CS Hutasoit (kedua kanan) memberikan tanggapan atas paparan Dr HP Panggabean SH MS sebelum tanya jawab dengan peserta

Dr HP Panggabean SH MM yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH-UPH) Tangerang Banten ini secara gamblang memaparkan berbagai pranata Hukum Adat Batak meliputi Patik dan Uhum ni Nai Pospos, Jenis kasus lain, Patik dan Uhum ni Toba, Subang (tabu), Hukum tradisional yang tidak dapat dirubah, Hukum Adat Pardongan Parsaripeon, Hukum yang berhubungan dengan hutang, Hukum Pelanggaran, dan Tuho Parngoluan ni Adat.

Selain itu juga disampaikan berkaitan dengan Poda ni Uhum taringot tu ugasan meliputi tano, arta, batasan dalam ruhut adat, adat ganti tikar, adat mangalappisi, adat pagodangkon, adat suami istri lebih dari satu, dan peribahasa atau perumpamaan Batak Toba.


Pada akhir paparannya, Dr HP Panggabean SH MS menyampaikan skematik kegiatan LABB meliputi pra-pembentukan berupa pelaksanaan seminar adat Batak dan pelaksanaan diskusi komisi yakni Komisi Adat, Komisi Pranata Hukum Adat Batak, dan Komisi Seni Budaya.

“Kita sedang jalankan proses pendirian Dewan Mangaraja Adat (DMA) Batak untuk membentuk LABB di DKI Jakarta yang diprakarsai DPP KERABAT, Yayasan Budi Murni, dan Pengurus PLD Distrik VIII Jakarta,” katanya.

Beberapa keputusan rapat yang disepakati yakni target membuat Akte Notaris pada 31 Mei 2018. Draft AD/ART, surat mandat dari tiap marga, pelaksanaan pleno ke-III, mengirim undangan ke tiap marga ditargetkan selesat 07 Juni 2018. Selanjutnya deklarasi akan dilakukan bulan September 2018. (FC)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel