Drs. Nikson Nababan, M.Si: Diskusi dalam Konsultasi Publik Pertanahan di Kawasan Danau Toba

TARUTUNG, DNT News – Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi didampingi Kepala Bappeda dan beberapa Pimpinan OPD terkait, sebagai pembicara pada Konsultasi Publik Pertanahan di Kawasan Danau Toba bertajuk “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Percepatan Sertifikat Tanah” melalui zoom meeting, Sabtu 07 Nopember 2020, di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati Taput, Tarutung.

Dalam acara yang digelar Perkumpulan Gaja Toba Semesta ini juga dihadirkan narasumber Dr Ir Budi Situmorang MURP (Ketua Umum Perkumpulan Gaja Toba Semesta), Dr Oloan Sitorus SH MS (Kepala Pusat Pengembangan Standarisasi dan kebijakan Agraria Tata Ruang dan Pertahanan Kementerian ATR/BPN), Dr H Dadang Suhendri SH MH (Kepala Kanwil BPN Propinsi Sumut), Dr Edy Keleng Ate Berutu (Bupati Kabupaten Dairi).

Pada kesempatan itu, Bupati Tapanuli Utara memaparkan inventarisasi dan verifikasi permasalahan tanah dalam kawasan hutan dan juga menyampaikan sumber lahan untuk peruntukan kawasan food estate, usulan inver PTKH Pemkab Tapanuli Utara seluas 23.148,56 hektare.

Ketua Umum Gaja Toba Semesta Dr Ir Budi Situmorang MURP menyampaikan topik pembahasan mengenai target pemerintah untuk dapat mendaftarkan seluruh kepemilikan tanah pada tahun 2024 merupakan hal yang tidak mudah. Peran pemerintah daerah yang bersinergi dengan masyarakat untuk mendukung pencapaian target tersebut sangatlah penting.

Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi sebagai pembicara pada Konsultasi Publik Pertanahan di Kawasan Danau Toba

Dikatakannya, Kawasan Danau Toba dan sekitarnya dihuni oleh mayoritas suku Batak yang mempunyai tata budaya tertentu dalam kepemilikan tanah. Masyarakat adat Batak menempati tanah warisan leluhur secara turun temurun. Hal ini mempersulit proses pendaftaran tanah. Tanah adat masyarakat Batak dimiliki secara komunal (yang umumnya adalah masih satu marga/keluarga).

Hingga tahun 2020 tanah yang terdaftar di sekitar Danau Toba baru mencapai kurang lebih 20 persen. Banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut. Antara lain pemilik tanah komunal tidak berada di tempat dan kebanyakan sudah merantau sehingga menyulitkan pengukuran, tidak ada kesehatian di antara keluarga dalam pengurusan tanah, tidak mengetahui manfaat kepemilikan sertifikat, dan mungkin masih banyak masalah lain.

Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat, dapat menyebabkan lambannya proses sertifikasi. Sehingga masih banyak tanah komunal yang belum memiliki sertifikat. Empat tahun mendatang diperlukan upaya yang optimal untuk memenuhi 80 persen yang masih tersisa. Diperlukan upaya atau aksi yang kontinyu. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat program pemerintah tentang pendaftaran tanah, bagaimana prosesnya serta manfaat yang didapatkan oleh masyarakat jika tanah mereka telah terdaftar.


Gaja Toba Semesta sebagai bagian dari masyarakat sekitar Danau Toba berupaya untuk ikut mendukung pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Karena itu Perkumpulan Gaja Toba Semesta berencana untuk dapat mengkampanyekan atau mensosialisasikan program dan manfaat pendaftaran tanah di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pendaftaran tanah di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, mensosialisasikan target capaian pendaftaran tanah di Kawasan Danau Toba hingga tahun 2024, strategi yang dipersiapkan pemerintah untuk mencapai target capaian tersebut, dan mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan melalui kemitraan dari Perkumpulan Gaja Toba Semesta dalam pencapaian target pemerintah. (TAN)

Komentar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments (0)

Disqus Comments (0)

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel